FKKM NTB Temukan Kejanggalan Proyek KNMP Jerowaru, Ancam Demo Saat Presiden Prabowo Berkunjung

Rabu, 11 Februari 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

FKKM NTB Ungkap Dugaan Penyimpangan Rp 24,4 di Proyek Kampung Nelayan Merah Putih di Ekas Buana Jerowaru. (Foto: Lombokini.com).

FKKM NTB Ungkap Dugaan Penyimpangan Rp 24,4 di Proyek Kampung Nelayan Merah Putih di Ekas Buana Jerowaru. (Foto: Lombokini.com).

LOMBOKINI.com – Forum Komunikasi dan Kajian Masyarakat (FKKM) NTB menemukan sejumlah kejanggalan dalam proyek strategis nasional Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Ekas Buana, Jerowaru, Lombok Timur. Proyek senilai Rp 24,4 miliar yang digadang sebagai penggerak ekonomi pesisir itu kini diduga kuat menyimpan praktik penyimpangan.

Ketua FKKM, Pahri Rahman, mengungkap temuan ini berdasarkan investigasi lapangan. Ia mendapati indikasi kuat ketidaksesuaian antara bangunan fisik dengan spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

“Kami temukan banyak kejanggalan. Secara kasat mata, kualitas dan bentuk bangunan tidak sebanding dengan nilai anggaran,” katanya kepada media ini, Rabu 11 Februari 2026 di Mataram.

SPBU Hilang, Anggaran Diduga Digeser

Satu kejanggalan paling mencolok: fasilitas SPBU untuk nelayan tak muncul di lokasi proyek. Padahal, perencanaan awal mencantumkan sarana vital ini.

Baca Juga :  Siswa SD di Selong Diduga Jadi Korban Pelecehan Usai Dicekoki Miras, Polisi Lakukan Penyelidikan

Pahri mengaku sempat berdialog dengan karyawan PT Adhi Karya selaku pelaksana proyek. Pihak perusahaan menyebut anggaran SPBU telah dialihkan ke item pembangunan lain. Pernyataan itu justru memperkuat dugaan modus pemindahan anggaran tanpa prosedur.

“Perubahan pelaksanaan anggaran negara harus disertai adendum kontrak. Jika tidak ada, itu janggal dan rawan disalahgunakan. Bisa jadi modus pencucian anggaran,” tegas Pahri.

Ancaman Demo Saat Kunjungan Presiden Prabowo

Menanggapi temuan ini, FKKM NTB mengancam menggelar unjuk rasa besar-besaran. Aksi akan digelar bertepatan dengan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Lombok Timur pekan depan. Presiden dijadwalkan meresmikan proyek KNMP.

Pahri menyebut aksi ini sebagai jalan menyampaikan langsung dugaan korupsi proyek strategis nasional kepada kepala negara.

Baca Juga :  MA Batalkan Putusan PTUN soal Ijazah Gibran, Sebut Pelanggaran Administrasi Menyangkut Kepentingan Bangsa

“Kami ingin Presiden tahu fakta di lapangan. Jangan sampai proyek pro-rakyat jadi ladang bancakan,” ujarnya.

FKKM Bawa Data Proyek Bermasalah Lain

Dalam aksi nanti, massa juga akan membawa data dan laporan sejumlah proyek lain di Lombok Timur yang diduga bermasalah. Menurut FKKM, penyimpangan tak hanya terjadi di KNMP, melainkan juga proyek lain dari sisi perencanaan, pelaksanaan, hingga transparansi anggaran.

Ironis. Di tengah gaung kesejahteraan nelayan, tata kelola proyek justru mencederai semangat keadilan sosial dan akuntabilitas publik.

Masyarakat kini menanti sikap tegas aparat penegak hukum dan pemerintah pusat. Sebab, jika dugaan ini terbukti, Kampung Nelayan Merah Putih bisa berubah dari simbol harapan menjadi monumen kegagalan tata kelola anggaran negara. ***

Penulis : Najamudin Anaji

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

MA Batalkan Putusan PTUN soal Ijazah Gibran, Sebut Pelanggaran Administrasi Menyangkut Kepentingan Bangsa
Sidang Putusan Wartawan Mugni Ilma di PN Selong Ditunda, Alasannya Majelis Hakim Belum Bermusyawarah
Mantan Wakapolri Oegroseno Sebut Ada Jenderal Lain Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo
Presiden Prabowo Tegaskan Intelijen Awasi Musuh Negara, Bukan Intai Tokoh Nasional
Bareskrim Telusuri Pihak yang Memerintahkan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Mantan Kabais Soleman Ponto Desak Polri Bentuk Tim Gabungan Usut Penyadapan Presiden Prabowo
Tim Hukum Penyelamat Konstitusi Minta DPD RI Prakarsai Sidang Istimewa MPR untuk Memakzulkan Gibran
Bareskrim Polri Tetapkan Listyo Sigit dan Dua Jenderal Tersangka Penyadapan Presiden

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 13:37 WITA

Sidang Putusan Wartawan Mugni Ilma di PN Selong Ditunda, Alasannya Majelis Hakim Belum Bermusyawarah

Sabtu, 7 November 2026 - 21:42 WITA

Mantan Wakapolri Oegroseno Sebut Ada Jenderal Lain Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo

Sabtu, 7 November 2026 - 15:35 WITA

Presiden Prabowo Tegaskan Intelijen Awasi Musuh Negara, Bukan Intai Tokoh Nasional

Sabtu, 7 November 2026 - 14:11 WITA

Bareskrim Telusuri Pihak yang Memerintahkan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Sabtu, 7 November 2026 - 09:12 WITA

Mantan Kabais Soleman Ponto Desak Polri Bentuk Tim Gabungan Usut Penyadapan Presiden Prabowo

Berita Terbaru