Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Pemotongan TKD, Bahas Tambahan Dana ke Daerah

Rabu, 10 September 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Pemotongan TKD, Bahas Tambahan Dana ke Daerah. (Foto: Lombokini.com/Tamrin).

Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Pemotongan TKD, Bahas Tambahan Dana ke Daerah. (Foto: Lombokini.com/Tamrin).

LOMBOKINI.com – Pemerintah menegaskan tidak akan memotong anggaran Transfer ke Daerah (TKD). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah justru mendiskusikan kemungkinan penambahan dana tersebut.

Pernyataan ini Purbaya sampaikan kepada awak media usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Rabu malam, 10 September 2025.

“Kita tidak akan lakukan pemotongan lagi. Tidak ada,” tegas Purbaya.

Ia menjelaskan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah menghitung kemungkinan adanya tambahan alokasi dana untuk daerah. “Perhatian utama kita adalah apakah ada dana tambahan ke daerah atau tidak. Kalau ada, berapa besarannya. Itu yang sedang kita hitung,” ujarnya.

Baca Juga :  Hasto Sebut Wacana Pemakzulan Gibran Menguat Usai Isu Penyadapan

Mengenai besaran angka tambahan TKD, Purbaya menuturkan bahwa pemerintah masih akan membahas keputusan finalnya bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Masih akan kita putuskan bersama DPR. Angka-angkanya masih kita diskusikan. Jadi belum final,” jelasnya.

Baca Juga :  Jimly Asshiddiqie Desak 8 Pimpinan Parpol di DPR Tindaklanjuti Tuntutan Pemakzulan Gibran

Meski tidak merinci arah kebijakan TKD ke depan, Purbaya menekankan bahwa seluruh kebijakan fiskal pemerintah akan mengarah pada satu tujuan.

“Pokoknya, kita cenderung menjalankan kebijakan fiskal yang mendorong pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.

Dengan demikian, kepastian mengenai tambahan dana TKD akan menunggu hasil pembahasan lengkap antara pemerintah dan DPR. Pemerintah memastikan setiap langkah fiskalnya berorientasi pada penguatan fundamental ekonomi nasional. ***

Penulis : Tamrin

Editor : Najamudin Anaji

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran, Sebut Cerminan Sikap Kenegarawanan
MA Batalkan Putusan PTUN soal Ijazah Gibran, Sebut Pelanggaran Administrasi Menyangkut Kepentingan Bangsa
Jimly Asshiddiqie Desak 8 Pimpinan Parpol di DPR Tindaklanjuti Tuntutan Pemakzulan Gibran
Besok, Ribuan Massa Gelar Aksi di Al-Azhar: Desak Pemerintah Jalankan Putusan MK-MA
Hasto Sebut Wacana Pemakzulan Gibran Menguat Usai Isu Penyadapan
Mantan Wakapolri Oegroseno Sebut Ada Jenderal Lain Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo
Anas Dorong DPR Bentuk Pansus Audit Praktik Penyadapan
PB HMI Kecam Penyadapan Presiden, Dorong DPR Bentuk UU Anti Spionase

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 19:21 WITA

Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran, Sebut Cerminan Sikap Kenegarawanan

Rabu, 11 November 2026 - 14:34 WITA

MA Batalkan Putusan PTUN soal Ijazah Gibran, Sebut Pelanggaran Administrasi Menyangkut Kepentingan Bangsa

Minggu, 8 November 2026 - 15:53 WITA

Jimly Asshiddiqie Desak 8 Pimpinan Parpol di DPR Tindaklanjuti Tuntutan Pemakzulan Gibran

Sabtu, 7 November 2026 - 22:56 WITA

Besok, Ribuan Massa Gelar Aksi di Al-Azhar: Desak Pemerintah Jalankan Putusan MK-MA

Sabtu, 7 November 2026 - 22:32 WITA

Hasto Sebut Wacana Pemakzulan Gibran Menguat Usai Isu Penyadapan

Berita Terbaru