SIW Bongkar Kegagalan Sistemik BUMD Lombok Timur: Korupsi, Manajemen Buruk, hingga Krisis Kepercayaan

LOMBOKINI.com – Sasak Integrity Watch (SIW) mengecam dugaan kegagalan sistemik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Lombok Timur.

Koordinator Nasional SIW, Syamsuddin, menyampaikan temuan sejumlah indikasi penyimpangan serius yang merugikan daerah dan masyarakat.

“BUMD seharusnya menjadi pilar penggerak ekonomi daerah. Namun, kami menemukan praktik penyimpangan, kerugian, dan pengelolaan tidak profesional,” tegas Syamsuddin yang akrab disapa Bung Syam, dalam rilisnya, pada Kamis 10 April 2025.

SIW mengungkap empat indikator utama kegagalan BUMD:

1. Korupsi dan penyimpangan anggaran, seperti proyek fiktif dan penggunaan dana tanpa dasar hukum.
2. Kinerja keuangan rendah, dengan Return on Asset (ROA) di bawah 5%.
3. Manajemen buruk dan sarat kepentingan politik, menyebabkan tata kelola lemah.
4. Krisis kepercayaan masyarakat, ditandai protes dan tekanan publik terhadap direksi.

Dewan Etik SIW Desak Reformasi Total

Dr. Ihsan Hamid, MA.Pol, dari Dewan Etik SIW, menegaskan masalah BUMD bersifat sistemik dan menyangkut integritas moral.

“Reformasi total wajib dilakukan. Rekrutmen direksi harus melalui uji kelayakan terbuka, dan pengawasan harus melibatkan masyarakat sipil,” tegasnya.

Catatan Hukum dari Tim Advokasi SIW

Koordinator Hukum SIW, Dr. Firzhal Arzhi Jiwantara, SH., MH, menyoroti pelanggaran asas legalitas.

“Banyak kebijakan BUMD cacat administratif, seperti penyertaan modal tanpa persetujuan legislatif dan pengangkatan direksi tanpa mekanisme sah,” paparnya.

Analisis Data: BUMD Tidak Miliki Roadmap Bisnis Jelas

Kepala Divisi Data SIW, Dr. Maharani, mengungkap BUMD Lombok Timur beroperasi tanpa peta jalan usaha yang jelas.

“Analisis kami menunjukkan kerugian berulang akibat tidak adanya feasibility study memadai,” jelasnya.

SIW Ajukan 5 Solusi Konkret:

1. Audit forensik independen untuk seluruh BUMD dalam lima tahun terakhir.
2. Moratorium penyertaan modal hingga tata kelola diperbaiki.
3. Bentuk Tim Reformasi BUMD yang independen dan transparan.
4. Terapkan e-Governance untuk transparansi anggaran dan laporan keuangan.
5. Evaluasi dan reposisi direksi melalui proses terbuka berbasis kompetensi.

SIW menegaskan komitmennya mengawal reformasi BUMD dan mendesak Pemda Lombok Timur bersikap tegas dan transparan. ***

Penulis : Najamudin Anaji