LOMBOKINI.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim) mengalokasikan dana sebesar Rp 40 miliar guna mendanai program bantuan paket sembako. Langkah ini diambil untuk menekan lonjakan inflasi yang terjadi selama bulan suci Ramadan 1446 Hijriah.
Kebijakan ini muncul menyusul peningkatan tajam Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang dirilis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Data tersebut menunjukkan pergeseran drastis dari deflasi menuju inflasi dalam hitungan minggu.
Pengamat kebijakan publik NTB, Ir. Lalu Muh. Kabul, M.AP, mengungkapkan bahwa IPH di Lombok Timur sempat mengalami deflasi sebelum bulan Ramadan. Berdasarkan data mingguan Kemendagri, Lotim mencatat IPH minus (-1,08 persen) pada Minggu II Februari 2025. Angka ini turun menjadi minus (-1,19 persen) pada Minggu III dan bertahan di angka minus (-1,19 persen) pada Minggu IV Februari 2025. Namun, memasuki bulan suci Ramadan, inflasi di wilayah ini melonjak signifikan.
“Begitu memasuki bulan suci Ramadan 1446 H, tingkat inflasi di Lombok Timur naik drastis dari IPH minus (-1,19 persen) pada akhir Februari menjadi IPH positif 3,22 persen pada Minggu I Maret 2025,” jelas Kabul.
Peningkatan ini menunjukkan bahwa harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan yang cukup signifikan, berpotensi membebani masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah. Kabul menilai, kondisi ini membuat pengadaan paket sembako oleh Pemkab Lotim menjadi langkah yang sangat mendesak untuk meredam dampak inflasi terhadap daya beli masyarakat.
Strategi Pemkab Lotim dalam Mengatasi Inflasi
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, di bawah kepemimpinan Bupati H. Haerul Warisin dan Wakil Bupati H.M. Edwin Hadiwijaya, menegaskan komitmennya untuk menekan dampak lonjakan harga melalui program bantuan sembako. Pemerintah akan menggunakan anggaran Rp40 miliar untuk mendistribusikan paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama selama bulan Ramadan.
Menurut sumber di Pemkab Lotim, paket sembako ini akan berisi kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan bahan pangan lainnya yang mengalami lonjakan harga signifikan selama periode inflasi. Bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Kami menyadari bahwa momen Ramadan sering kali memicu kenaikan harga kebutuhan pokok. Oleh karena itu, kami telah menyiapkan langkah-langkah strategis, termasuk penyediaan bantuan sembako untuk memastikan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhannya,” ujar salah seorang pejabat libgkup Pemkab Lotim yang enggan disebutkan namanya.
Penyebab dan Dampak Inflasi di Lombok Timur
Lonjakan inflasi di Lombok Timur selama awal bulan Ramadan bukanlah fenomena baru. Sejumlah faktor memengaruhi peningkatan harga, termasuk tingginya permintaan terhadap kebutuhan pokok, distribusi barang yang terbatas, serta spekulasi harga oleh pedagang.
Kabul menjelaskan, lonjakan IPH yang cukup drastis dalam waktu singkat ini juga bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti cuaca ekstrem yang menghambat distribusi bahan pangan, serta kondisi ekonomi nasional yang turut memengaruhi stabilitas harga barang.
“Jika tidak segera diatasi, kenaikan harga ini dapat berdampak pada penurunan daya beli masyarakat dan meningkatkan angka kemiskinan. Selain itu, lonjakan harga yang tidak terkendali bisa memicu ketidakstabilan sosial,” tambahnya.
Di sisi lain, program bantuan sembako yang digagas Pemkab Lotim dianggap sebagai langkah tepat untuk meredam dampak inflasi jangka pendek. Namun, Kabul menekankan bahwa pemerintah daerah juga perlu merancang strategi jangka panjang yang lebih efektif, seperti memperkuat ketahanan pangan lokal, mengoptimalkan distribusi bahan pokok, serta mengawasi praktik spekulasi harga di pasar.
Pemkab Lotim berencana terus memantau perkembangan harga selama bulan Ramadan dan melakukan intervensi jika diperlukan. Selain itu, pemerintah akan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi guna memastikan kestabilan harga di wilayah Lombok Timur.
Dengan kebijakan ini, diharapkan inflasi yang melonjak selama bulan Ramadan dapat ditekan, sehingga masyarakat dapat menjalani ibadah dengan lebih tenang tanpa terbebani oleh lonjakan harga kebutuhan pokok. ***
