LSM Garuda Indonesia Ancam Laporkan Mantan Kadinkes Lombok Timur ke Polisi Diduga Tinggalkan Utang Proyek

Kamis, 27 Februari 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Direktur LSM Garuda Indonesia, M. Zaini. (Foto: Lombokini.com)

Direktur LSM Garuda Indonesia, M. Zaini. (Foto: Lombokini.com)

LOMBOKINI.com – Direktur LSM Garuda Indonesia, M. Zaini, mengancam akan melaporkan mantan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Lombok Timur, dr. H. Hasbi Santoso, ke pihak berwajib.

Laporan ini terkait dugaan utang proyek sebesar Rp 220 juta yang belum dibayarkan oleh dr. Hasbi dan mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Hardian Sopian, kepada kontraktor proyek.

Zaini menyampaikan ancaman ini karena tidak ada kejelasan dari dr. Hasbi dan Hardian Sopian mengenai pembayaran utang tersebut. Utang ini muncul dari proyek pembangunan Puskesmas Masbagik Baru pada tahun 2019.

Kevin Jonatan, rekanan dari CV Beni Utama, mengklaim telah menyelesaikan semua pekerjaan sesuai kontrak, tetapi hingga kini belum menerima pembayaran penuh.

Baca Juga :  Warga Lenek Lauk Digegerkan Penemuan Mayat Bayi Terbungkus Kain di Aliran Sungai

“Kami mengikuti proses tender secara resmi dan menyelesaikan semua pekerjaan sesuai kontrak. Namun, pihak Dinas Kesehatan saat itu dan PPK terkesan bertele-tele, sehingga masalah ini berlarut-larut hingga saat ini,” ujar Kevin.

Kevin juga menjelaskan bahwa konsultan perencana yang dipilih oleh PPK melakukan kesalahan penghitungan volume, yang menyebabkan penambahan biaya sebesar Rp 220 juta. Biaya tambahan ini pun belum dibayarkan hingga sekarang.

Zaini, yang mendampingi Kevin, menegaskan bahwa seharusnya pembayaran dilakukan setelah setiap tahap pekerjaan selesai. Namun, dr. Hasbi dan Hardian Sopian terkesan menghindar dari tanggung jawab.

“Seharusnya kedua pihak ini menyelesaikan kewajibannya atau melimpahkan kewajiban kepada pihak terkait jika mereka pindah tugas, bukan menghilang seperti lepas tanggung jawab,” tegas Zaini dalam keterangan resminya, Kamis 27 Februari 2025.

Baca Juga :  Benarkan Stunting di Lotim Turun Empat Persen? 

Sementara itu, dr. Hasbi, yang kini menjabat sebagai Direktur Utama RSUD R. Soedjono Selong, mengaku masih berkoordinasi dengan PPK Hardian Sopian untuk memperjelas pokok masalah. Namun, menurut Zaini, berdasarkan hasil koordinasi dengan Kadinkes saat ini, belum ada titik temu yang dicapai.

Karena sudah lama menunggu tanpa kejelasan, Zaini menyatakan bahwa langkah selanjutnya adalah mengambil tindakan tegas dengan melaporkan kasus ini ke aparat kepolisian.

“Jika tidak ada kejelasan, kami akan melaporkan kasus ini ke aparat kepolisian,” tegas Zaini.***

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

MA Batalkan Putusan PTUN soal Ijazah Gibran, Sebut Pelanggaran Administrasi Menyangkut Kepentingan Bangsa
Sidang Putusan Wartawan Mugni Ilma di PN Selong Ditunda, Alasannya Majelis Hakim Belum Bermusyawarah
Mantan Wakapolri Oegroseno Sebut Ada Jenderal Lain Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo
Presiden Prabowo Tegaskan Intelijen Awasi Musuh Negara, Bukan Intai Tokoh Nasional
Bareskrim Telusuri Pihak yang Memerintahkan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Mantan Kabais Soleman Ponto Desak Polri Bentuk Tim Gabungan Usut Penyadapan Presiden Prabowo
Tim Hukum Penyelamat Konstitusi Minta DPD RI Prakarsai Sidang Istimewa MPR untuk Memakzulkan Gibran
Bareskrim Polri Tetapkan Listyo Sigit dan Dua Jenderal Tersangka Penyadapan Presiden

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 13:37 WITA

Sidang Putusan Wartawan Mugni Ilma di PN Selong Ditunda, Alasannya Majelis Hakim Belum Bermusyawarah

Sabtu, 7 November 2026 - 21:42 WITA

Mantan Wakapolri Oegroseno Sebut Ada Jenderal Lain Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo

Sabtu, 7 November 2026 - 15:35 WITA

Presiden Prabowo Tegaskan Intelijen Awasi Musuh Negara, Bukan Intai Tokoh Nasional

Sabtu, 7 November 2026 - 14:11 WITA

Bareskrim Telusuri Pihak yang Memerintahkan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Sabtu, 7 November 2026 - 09:12 WITA

Mantan Kabais Soleman Ponto Desak Polri Bentuk Tim Gabungan Usut Penyadapan Presiden Prabowo

Berita Terbaru