Peningkatan Literasi Digital dan Keuangan Diperlukan di Kalangan Pelajar

Sabtu, 3 Februari 2024

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurniawati saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Kota Tangerang Selatan, provinsi Banten. (sumber: dpr.go.id)

Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurniawati saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Kota Tangerang Selatan, provinsi Banten. (sumber: dpr.go.id)

LOMBOKINI.com – Dalam era digital dan modern saat ini, gawai atau gadget telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, terutama bagi para pelajar. Meskipun penggunaan gawai meningkat pesat, fenomena pertumbuhan pinjaman online (pinjol) tidak sejalan dengan peningkatan literasi digital dan keuangan di kalangan remaja.

 

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi XI DPR RI, Indah Kurniawati, menekankan perlunya peningkatan literasi digital dan keuangan secara masif dan terstruktur.

 

Dia mengakui bahwa anak muda, khususnya pelajar, memiliki keinginan besar untuk mendapatkan sesuatu secara instan, terutama dengan mudahnya akses gawai.

 

Dikatakan Indah, kaum pelajar dan remaja yang akrab dengan digital perlu ditingkatkan literasi keuangannya, agar tidak mudah tergoda dengan tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.

Baca Juga :  Prabowo-Jokowi di Ambang Perpisahan Politik? Skandal Penyadapan hingga Sidang Ijazah Jadi Sorotan

 

“Literasi keuangan bukan hanya tentang penggunaan, tetapi juga bagaimana memanfaatkan tawaran tersebut secara bijak dan sesuai kebutuhan,” ujar Indah, mengutip laman dpr.go.id pada Sabtu 3 Februari 2024

 

Indah juga mengimbau peran orangtua dalam mengingatkan dan menjaga anak-anak mereka agar tidak mudah terpengaruh oleh tawaran yang terlihat menggiurkan namun berpotensi menyebabkan penderitaan.

 

Selain itu, dia menyoroti perlunya regulasi yang lebih ketat dan peran pemerintah untuk menjaga agar data tidak mudah diakses, diterima, atau disebarkan.

 

“Peran pemerintah penting, perlu regulator yang lebih ketat, sehingga akses terhadap pinjol ilegal lebih sulit. Pastikan pinjol itu legal, konfirmasikan tawaran pertama ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan hindari tawaran yang terlihat tidak wajar,” tambah Indah.

Baca Juga :  Kapolri Jenderal Suyudi Menemui Dua Manatan Kapolri di Tengah Kasus Penyadapan

 

Politisi PDI-Perjuangan tersebut juga mendorong inovasi dan kemajuan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sebagai Bank Peserta Penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

 

Indah menekankan perlunya pengawasan dari OJK, LPS, dan BI untuk memastikan bahwa BPR dapat memberikan kredit kepada debitur yang tepat.

 

“Inovasi dalam transformasi digital dengan memperhatikan prinsip governancy dan prudent sangat diperlukan bagi BPR agar dapat bertahan dan memberikan pembiayaan secara sehat,” tutupnya. (ong)

Penulis : Ong

Editor : Redaksi

Sumber Berita: dpr.go.id

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran, Sebut Cerminan Sikap Kenegarawanan
MA Batalkan Putusan PTUN soal Ijazah Gibran, Sebut Pelanggaran Administrasi Menyangkut Kepentingan Bangsa
Jimly Asshiddiqie Desak 8 Pimpinan Parpol di DPR Tindaklanjuti Tuntutan Pemakzulan Gibran
Besok, Ribuan Massa Gelar Aksi di Al-Azhar: Desak Pemerintah Jalankan Putusan MK-MA
Hasto Sebut Wacana Pemakzulan Gibran Menguat Usai Isu Penyadapan
Mantan Wakapolri Oegroseno Sebut Ada Jenderal Lain Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo
Anas Dorong DPR Bentuk Pansus Audit Praktik Penyadapan
PB HMI Kecam Penyadapan Presiden, Dorong DPR Bentuk UU Anti Spionase

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 19:21 WITA

Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran, Sebut Cerminan Sikap Kenegarawanan

Minggu, 8 November 2026 - 15:53 WITA

Jimly Asshiddiqie Desak 8 Pimpinan Parpol di DPR Tindaklanjuti Tuntutan Pemakzulan Gibran

Sabtu, 7 November 2026 - 22:56 WITA

Besok, Ribuan Massa Gelar Aksi di Al-Azhar: Desak Pemerintah Jalankan Putusan MK-MA

Sabtu, 7 November 2026 - 22:32 WITA

Hasto Sebut Wacana Pemakzulan Gibran Menguat Usai Isu Penyadapan

Sabtu, 7 November 2026 - 21:42 WITA

Mantan Wakapolri Oegroseno Sebut Ada Jenderal Lain Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo

Berita Terbaru