Peningkatan Literasi Digital dan Keuangan Diperlukan di Kalangan Pelajar

Sabtu, 3 Februari 2024 - 09:39 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurniawati saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Kota Tangerang Selatan, provinsi Banten. (sumber: dpr.go.id)

Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurniawati saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Kota Tangerang Selatan, provinsi Banten. (sumber: dpr.go.id)

LOMBOKINI.com – Dalam era digital dan modern saat ini, gawai atau gadget telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, terutama bagi para pelajar. Meskipun penggunaan gawai meningkat pesat, fenomena pertumbuhan pinjaman online (pinjol) tidak sejalan dengan peningkatan literasi digital dan keuangan di kalangan remaja.

 

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi XI DPR RI, Indah Kurniawati, menekankan perlunya peningkatan literasi digital dan keuangan secara masif dan terstruktur.

 

Dia mengakui bahwa anak muda, khususnya pelajar, memiliki keinginan besar untuk mendapatkan sesuatu secara instan, terutama dengan mudahnya akses gawai.

 

Dikatakan Indah, kaum pelajar dan remaja yang akrab dengan digital perlu ditingkatkan literasi keuangannya, agar tidak mudah tergoda dengan tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.

Baca Juga :  Kejagung Tahan Dadan, Sony, dan Lodewyk Pusung sebagai Tersangka Korupsi Program MBG

 

“Literasi keuangan bukan hanya tentang penggunaan, tetapi juga bagaimana memanfaatkan tawaran tersebut secara bijak dan sesuai kebutuhan,” ujar Indah, mengutip laman dpr.go.id pada Sabtu 3 Februari 2024

 

Indah juga mengimbau peran orangtua dalam mengingatkan dan menjaga anak-anak mereka agar tidak mudah terpengaruh oleh tawaran yang terlihat menggiurkan namun berpotensi menyebabkan penderitaan.

 

Selain itu, dia menyoroti perlunya regulasi yang lebih ketat dan peran pemerintah untuk menjaga agar data tidak mudah diakses, diterima, atau disebarkan.

 

“Peran pemerintah penting, perlu regulator yang lebih ketat, sehingga akses terhadap pinjol ilegal lebih sulit. Pastikan pinjol itu legal, konfirmasikan tawaran pertama ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan hindari tawaran yang terlihat tidak wajar,” tambah Indah.

Baca Juga :  BGN Luncurkan Aplikasi 'Reviu MBG' untuk Awasi Kualitas Program Makan Bergizi Gratis

 

Politisi PDI-Perjuangan tersebut juga mendorong inovasi dan kemajuan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sebagai Bank Peserta Penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

 

Indah menekankan perlunya pengawasan dari OJK, LPS, dan BI untuk memastikan bahwa BPR dapat memberikan kredit kepada debitur yang tepat.

 

“Inovasi dalam transformasi digital dengan memperhatikan prinsip governancy dan prudent sangat diperlukan bagi BPR agar dapat bertahan dan memberikan pembiayaan secara sehat,” tutupnya. (ong)

Penulis : Ong

Editor : Redaksi

Sumber Berita : dpr.go.id

Berita Terkait

Pertamina Pastikan Stok Pertalite Cukup dan Distribusi Normal
Soroti Relawan Minim Kompetensi, APJI Minta Nanik S. Deyang Perbaiki Juknis MBG
Kepala BGN Baru Moratorium Dapur MBG, Fokuskan Sasaran pada Kelompok Prioritas
Ini Alasan Presiden Tunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN
Kejagung Tahan Dadan, Sony, dan Lodewyk Pusung sebagai Tersangka Korupsi Program MBG
Presiden Prabowo Tunjuk Tiga Pimpinan Baru BGN, Ini Daftar Namanya
Presiden Prabowo Copot Dadan, Sony dan Lodewyk dari BGN
Mulai 1 Juni 2026, Pertamina Turunkan Harga Dexlite dan Pertamina Dex, Pertamax Turbo Naik

Berita Terkait

Kamis, 18 Juni 2026 - 09:43 WITA

Penderitaan Modern di Era AI: Manusia dan Realitas Palsu, Sastra sebagai Penawarnya

Berita Terbaru