IJTI NTB Minta Seleksi Komisioner KPID Transparan, Gubernur Diminta Turun Tangan

LOMBOKINI.com – Polemik penetapan tujuh calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Nusa Tenggara Barat menyita perhatian kalangan jurnalis televisi di NTB. Sekretaris Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) NTB Herman Zuhdi meminta penyelenggara membuka proses seleksi secara transparan agar tidak menyisakan polemik atau cacat prosedural di tengah masyarakat.

Herman menilai persoalan yang disampaikan Anggota Komisi I DPRD NTB Ali Alkhairy mengenai mekanisme penetapan tujuh calon komisioner KPID memerlukan penjelasan terbuka. Menurut dia, seleksi komisioner KPID bukan sekadar urusan internal DPRD ataupun eksekutif, melainkan menyangkut independensi lembaga pengawas penyiaran dan kepercayaan publik ke depan.

“Kalau benar tujuh nama sudah lebih dahulu disiapkan sebelum seluruh calon dibahas dan dinilai secara objektif dalam forum pleno, ini bukan persoalan sepele. Publik berhak mengetahui bagaimana proses itu berlangsung, siapa yang mengambil keputusan, apa dasar pemeringkatannya, dan apakah seluruh mekanisme sudah dijalankan sesuai ketentuan,” tegas Herman, Kamis (12/11/2026).

Herman yang merupakan jurnalis Tvone itu secara khusus meminta Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menaruh perhatian serius terhadap polemik tersebut. Menurutnya, gubernur sebagai kepala daerah bertanggung jawab menjaga iklim demokrasi, kebebasan pers, dan independensi lembaga penyiaran di NTB dari intervensi kekuasaan.

“Gubernur jangan diam terhadap persoalan ini. Kami meminta jaminan bahwa proses seleksi komisioner KPID berjalan sesuai aturan dan tidak berada dalam bayang-bayang kepentingan kekuasaan. Jika memang tidak ada intervensi, penjelasan tentang keterbukaan proses seleksi menjadi cara terbaik untuk menjawab keraguan publik,” ujarnya.

Ia menegaskan pernyataan tersebut bukan tuduhan bahwa gubernur atau pihak tertentu terlibat dalam proses penetapan calon komisioner KPID. Namun, setiap dugaan pengaruh atau intervensi politik harus dijawab melalui transparansi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Jangan sampai KPID yang seharusnya menjadi penjaga independensi penyiaran justru lahir dari proses yang dipertanyakan independensinya. Ini kontradiksi yang harus dijelaskan. Kita tidak ingin lembaga pengawas penyiaran kehilangan kepercayaan publik bahkan sebelum komisionernya mulai bekerja,” tambahnya.

IJTI, sebagai organisasi jurnalis televisi yang beririsan langsung dengan dunia penyiaran, memiliki kewajiban moral memberikan catatan kritis terhadap dinamika tersebut agar KPID nantinya bekerja sesuai proporsi dan kewenangannya. Hal ini juga disampaikan karena adanya kekhawatiran calon KPID terpilih tidak mampu bekerja secara profesional akibat minimnya keterwakilan SDM atau unsur penyiaran yang lolos dalam seleksi kali ini.

“Jangan sampai kita berbicara panjang lebar tentang independensi lembaga penyiaran, tetapi proses memilih pengawas penyiarannya sendiri justru tidak memberikan teladan tentang transparansi dan objektivitas. Independensi KPID harus dimulai sejak proses seleksi komisionernya,” tandasnya.

Lebih jauh, Herman mengingatkan komisioner KPID bukan jabatan politik yang dapat dibagi berdasarkan kedekatan atau kepentingan kelompok tertentu. Mereka harus dipilih berdasarkan kapasitas, integritas, kompetensi, dan pemahaman terhadap persoalan penyiaran.

Menurutnya, seluruh 21 calon harus mendapatkan penilaian yang adil dan terukur. Tidak boleh ada calon yang kehilangan kesempatan dinilai secara proporsional karena proses pengambilan keputusan telah mengarah pada nama-nama tertentu.

“Kalau proses seleksinya tidak transparan, bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa komisioner yang terpilih nantinya mampu bersikap independen terhadap lembaga penyiaran, pemilik modal, maupun tekanan politik? Ini bukan sekadar persoalan tujuh nama, tetapi menyangkut masa depan demokrasi penyiaran di NTB,” tutupnya. ***

Editor : Najamudin Anaji