MA Batalkan Putusan PTUN soal Ijazah Gibran, Sebut Pelanggaran Administrasi Menyangkut Kepentingan Bangsa

LOMBOKINI.com – Mahkamah Agung (MA) membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026. MA juga mengadili sendiri perkara tersebut dan mengunggah salinan putusan itu pada Selasa (10/11/2026).

Dalam pertimbangannya, MA menilai pelanggaran administrasi dalam perkara itu tidak hanya menyangkut kepentingan kontestan, tetapi juga kepentingan bangsa Indonesia.

“Bahwa pelanggaran administrasi dimaksud menurut pendapat Mahkamah Agung bukan sekadar kepentingan kontestan belaka akan tetapi juga kepentingan seluruh bangsa Indonesia,” tulis MA dalam pertimbangannya, dikutip Lombokini.com, Rabu (11/11/2026).

MA juga menemukan fakta hukum baru berupa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXVI/2026 tertanggal 5 Oktober 2026. Menurut MA, putusan itu mengubah kedudukan hukum yang berimplikasi terhadap objek sengketa.

“Bahwa dengan demikian, adanya perubahan keadaan hukum baru tersebut. Mahkamah Agung berpendapat bahwa beralasan hukum untuk mengesampingkan eksepsi Termohon Kasasi dahulu Tergugat lainnya yang diajukan dalam sengketa a quo berupa kedaluwarsa gugatan dan gugatan kurang (plurium litis consortium),” jelas MA.

Selain itu, MA menegaskan tidak menemukan bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah atau sertifikat pendidikan dari luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan dengan satuan pendidikan setingkat sekolah menengah atau sekolah menengah kejuruan.

“Bahwa penyetaraan satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional/negara lain dengan satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum nasional tanpa didukung dengan ijazah/sertifikat/diploma hasil tamat belajar merupakan tindakan yang tidak cermat yang mempengaruhi fakta materiil atau keputusan,” terangnya.

Dalam amar putusannya, MA mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H.M. Subhan, S.H., M.H. (Subhan Palal). MA membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT tanggal 12 Agustus 2026 yang menguatkan Putusan PTUN Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT tanggal 21 Mei 2026.

MA kemudian mengadili sendiri perkara tersebut.  Dalam eksepsi, MA menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima.

Dalam pokok perkara, MA mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. ***

Penulis : Tamrin

Editor : Najamudin Anaji