LOMBOKINI.com – Dewan Perwakilan Rakyat akyat Daerah (DPRD) Lombok Timur mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat untuk segera menyelesaikan gejolak dan aksi penyegelan kantor desa yang terjadi di sejumlah wilayah.
Ketua DPRD Lombok Timur, Muhammad Yusri, menegaskan bahwa pembiaran akan mengganggu Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di daerah itu.
Yusri menyampaikan hal tersebut kepada wartawan di Kantor DPRD, Selasa 6 Januari 2025. Ia meminta Pemkab bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk mengambil langkah cepat.
“Pemkab Lotim harus selesaikan dengan cepat persoalan di sejumlah desa,” tegasnya usai sidang paripurna.
Ia menilai aksi penyegelan kantor desa sangat mengganggu pelayanan publik. DPRD akan mengagendakan pemanggilan terhadap Dinas PMD untuk membahas masalah ini.
“Jangan biarkan masalah berlarut-larut yang tentunya bisa menjadi bom waktu nantinya,” ujar Yusri.
Lebih lanjut, Yusri mengingatkan agar berbagai kepentingan lain tidak menunggangi persoalan di desa. Ia menekankan bahwa Dinas PMD harus mencari langkah kongkrit agar masalah tidak berkembang.
“Ini menjadi tanggung jawab dinas PMD,” pungkasnya. ***
Penulis : Najamudin Anaji
