ADBMI dan AWO International Gelar Lokakarya Rencana Kerja Strategis BUMDes

LOMBOKINI.com – Yayasan Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI) bersama AWO International menggelar lokakarya penguatan dan penyusunan Rencana Kerja Strategis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kegiatan itu berlangsung selama empat hari, 22-25 Oktober 2026, di Hotel Jayakarta Senggigi, Lombok Barat.

Lokakarya itu mempertemukan 35 peserta dari empat desa lokasi program ADBMI di Kabupaten Lombok Timur, yaitu Desa Borok Toyang, Menceh, Telagawaru, dan Kalijaga Timur.

Maharani dari Lombok Research Center (LRC) memfasilitasi kegiatan. Ia menghadirkan dua narasumber untuk memperkaya diskusi, yaitu Nunuk Susiningtyas dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Timur dan Muhammad Bai’ul Hak, akademisi Universitas Mataram.

Staf lapangan program ADBMI, Fauzan, mengatakan peserta mewakili pengurus BUMDes, pemerintah desa, Lembaga Sosial Desa (LSD), dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

“Peserta mewakili pengurus BUMDes, pemerintah desa, Lembaga Sosial Desa (LSD), dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Setiap desa mengirim dua orang dari setiap unsur,” kata Fauzan, Sabtu (24/10/2026).

Lokakarya mengagendakan peninjauan bersama terhadap kondisi BUMDes setelah pelaksanaan Program Ketahanan Pangan (Ketapang) 2025. Program itu menjadi salah satu upaya ADBMI mendukung pengembangan usaha dan memperkuat kegiatan ekonomi di tingkat desa.

Peserta melihat perkembangan kelembagaan, kondisi unit usaha, keberlanjutan hasil program, serta tantangan pengelolaan. Peninjauan ini menjadi ruang pembelajaran dan dasar merumuskan langkah praktis penguatan BUMDes ke depan.

ADBMI mendorong BUMDes mengoptimalkan potensi lokal, mengembangkan kegiatan ekonomi produktif, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. ADBMI menilai BUMDes memerlukan tata kelola yang baik, model usaha yang layak, dan kemampuan membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan.

Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih membuka peluang baru bagi ekosistem ekonomi desa. Lokakarya membahas pembagian peran BUMDes dan KDMP agar fungsi keduanya saling melengkapi. Peserta menjajaki peluang kerja sama tanpa menciptakan tumpang tindih usaha yang tidak perlu.

Peserta mengarahkan pembahasan pada bentuk kemitraan yang menjawab kebutuhan masyarakat desa dan sesuai mandat serta kapasitas masing-masing lembaga.

Keempat desa dampingan ADBMI merupakan desa kantong Pekerja Migran Indonesia (PMI). ADBMI menilai penguatan lembaga ekonomi lokal di wilayah seperti ini perlu memperhatikan kebutuhan ekonomi PMI dan keluarganya.

Remitansi menjadi sumber daya penting rumah tangga yang berpotensi mendukung kegiatan produktif. Di sisi lain, purna PMI dan keluarga PMI yang menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kerap membutuhkan layanan keuangan yang sesuai, pendampingan usaha, peluang pasar, dan jaringan ekonomi yang berkelanjutan.

BUMDes dan KDMP berpotensi menjadi bagian dari ekosistem ekonomi dan keuangan desa yang mendukung pertumbuhan UMKM milik PMI dan keluarganya.

Fauzan menilai dukungan itu tidak terbatas pada pinjaman. Dukungan dapat berupa fasilitasi akses layanan keuangan, pendampingan usaha, kemitraan pemasaran, akses sarana usaha, dan bentuk kerja sama ekonomi lainnya.

ADBMI menempatkan penguatan ketahanan ekonomi komunitas PMI sebagai bagian dari upaya mendorong reintegrasi ekonomi yang berkelanjutan. Dengan begitu, migrasi dapat berkontribusi positif bagi kesejahteraan PMI dan keluarganya.

ADBMI menilai perspektif kebijakan dari DPMD dan sudut pandang akademik membantu peserta menyusun rencana yang realistis, selaras dengan regulasi desa, dan berpijak pada kapasitas lembaga.

Lokakarya ini menghasilkan dua keluaran utama. Pertama, peserta melakukan penilaian bersama mengenai kondisi terkini dan kebutuhan penguatan BUMDes dengan mempertimbangkan pembelajaran Program Ketapang 2025 dan kondisi unit usaha yang berjalan. Kedua, lokakarya menghasilkan rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk memperkuat kemitraan BUMDes-KDMP, termasuk dukungan bagi UMKM komunitas PMI.

“Semoga kegiatan ini menghasilkan pemodelan kemitraan antara BUMDes dan KDMP,” kata Fauzan di sela-sela kegiatan, Sabtu (24/10/2026).

Fauzan mengatakan peserta juga akan mengidentifikasi inisiatif relevan dalam rekomendasi itu. Peserta dapat mengusulkan inisiatif tersebut dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2027.

Ia menilai hasil lokakarya dapat menjadi masukan nyata bagi perencanaan pembangunan di masing-masing desa. Fauzan berharap kolaborasi pemerintah desa, pengelola BUMDes, perwakilan KDMP, dan komunitas PMI dalam satu forum membangun pemahaman bersama sekaligus komitmen untuk menindaklanjuti hasil diskusi.

Ke depan, melalui Rencana Kerja Strategis yang mereka susun bersama, ADBMI berharap BUMDes di empat desa dampingan semakin kuat, mandiri, dan berdaya saing. ADBMI juga berharap BUMDes mampu berkontribusi bagi kesejahteraan warga desa, termasuk keluarga pekerja migran. ***