Pemerintah Salurkan Bantuan Darurat Rp 100,4 Miliar untuk Korban Bencana di Aceh, Sumut dan Sumbar

Selasa, 30 Desember 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Pejabat pemerintah memaparkan perkembangan pemulihan dan rencana strategis pascabencana di tiga provinsi dalam konferensi pers di Posko Terpadu Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin 29 Desember 2025. (Foto: Lombokini.com/Asman).

Pejabat pemerintah memaparkan perkembangan pemulihan dan rencana strategis pascabencana di tiga provinsi dalam konferensi pers di Posko Terpadu Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin 29 Desember 2025. (Foto: Lombokini.com/Asman).

LOMBOKINI.com – Pemerintah memastikan penyaluran bantuan dan distribusi logistik bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat berjalan cepat. Pemerintah telah menyalurkan bantuan tanggap darurat senilai Rp 100,484 miliar.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers di Posko Terpadu Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin 29 Desember 2025.

“Total nilai bantuan penanganan tanggap darurat bencana Sumatra yang sudah tersalur sebanyak Rp 100.484.346.880,” ujar Agus Jabo.

Bantuan tersebut berupa lauk-pauk, family kit, kids wear, dan kebutuhan bahan makanan untuk 42 dapur umum. Ia memerinci alokasi per provinsi: Aceh menerima Rp 43,6 miliar, Sumatra Barat Rp 19,4 miliar, dan Sumatra Utara Rp 37,4 miliar.

Baca Juga :  Tim Hukum Penyelamat Konstitusi Minta DPD RI Prakarsai Sidang Istimewa MPR untuk Memakzulkan Gibran

Pemerintah juga telah menyalurkan santunan ahli waris Rp15 juta per orang kepada 86 keluarga korban meninggal, dengan total Rp 1,29 miliar.

“Setiap data yang telah diverifikasi oleh Bupati, Wali Kota, dan BNPB, segera akan kami tindaklanjuti untuk proses pencairan,” tegas Agus Jabo.

Selain bantuan darurat, pemerintah menyiapkan bantuan pascabencana. Bantuan ini meliputi tunai Rp 3 juta per keluarga untuk perabot, tambahan lauk-pauk Rp 450.000 per orang per bulan selama tiga bulan, dan dukungan ekonomi sebesar Rp 5 juta per keluarga berdasarkan hasil asesmen.

Di sisi logistik, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyebut distribusi logistik dalam sebulan terakhir mencapai 1.526 ton dengan realisasi 97 persen.

Baca Juga :  Mantan Wakapolri Oegroseno Sebut Ada Jenderal Lain Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo

“Semua pasti langsung terdistribusi. Jadi laju distribusi kita di setiap posko itu di atas 80 persen,” tegas Muhari.

Ia merinci laju distribusi di Posko Iskandar Muda (Aceh) 80,93%, Posko Silangit (Sumut) 98,2%, Posko Kualanamu (Sumut) 72,4%, dan Sumatra Barat 93,5%.

Terkait Dana Tunggu Hunian, Muhari menjelaskan bahwa 16.264 kepala keluarga telah terdata dan tervalidasi. Bantuan sebesar Rp 600.000 per KK per bulan akan disalurkan dengan mekanisme jemput bola melalui bank Himbara.

“Masyarakat tidak perlu antre di bank,” jelasnya. Penyaluran tahap pertama akan segera dilakukan. ***

Penulis : Muhammad Asman

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

MA Batalkan Putusan PTUN soal Ijazah Gibran, Sebut Pelanggaran Administrasi Menyangkut Kepentingan Bangsa
Jimly Asshiddiqie Desak 8 Pimpinan Parpol di DPR Tindaklanjuti Tuntutan Pemakzulan Gibran
Besok, Ribuan Massa Gelar Aksi di Al-Azhar: Desak Pemerintah Jalankan Putusan MK-MA
Hasto Sebut Wacana Pemakzulan Gibran Menguat Usai Isu Penyadapan
Mantan Wakapolri Oegroseno Sebut Ada Jenderal Lain Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo
Anas Dorong DPR Bentuk Pansus Audit Praktik Penyadapan
PB HMI Kecam Penyadapan Presiden, Dorong DPR Bentuk UU Anti Spionase
Kapolri Jenderal Suyudi Menemui Dua Manatan Kapolri di Tengah Kasus Penyadapan

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 14:34 WITA

MA Batalkan Putusan PTUN soal Ijazah Gibran, Sebut Pelanggaran Administrasi Menyangkut Kepentingan Bangsa

Sabtu, 7 November 2026 - 22:56 WITA

Besok, Ribuan Massa Gelar Aksi di Al-Azhar: Desak Pemerintah Jalankan Putusan MK-MA

Sabtu, 7 November 2026 - 22:32 WITA

Hasto Sebut Wacana Pemakzulan Gibran Menguat Usai Isu Penyadapan

Sabtu, 7 November 2026 - 21:42 WITA

Mantan Wakapolri Oegroseno Sebut Ada Jenderal Lain Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo

Sabtu, 7 November 2026 - 19:33 WITA

Anas Dorong DPR Bentuk Pansus Audit Praktik Penyadapan

Berita Terbaru