Bupati Lotim Perintahkan Evaluasi Pajak dan Kembalikan Fungsi RS Dhuafa Labuhan Haji

Selasa, 2 September 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Lotim Perintahkan Evaluasi Pajak dan Kembalikan Fungsi RS Dhuafa. (Foto: Lombokini.com).

Bupati Lotim Perintahkan Evaluasi Pajak dan Kembalikan Fungsi RS Dhuafa. (Foto: Lombokini.com).

LOMBOKINI.com – Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, memerintahkan jajarannya untuk mengevaluasi kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) yang dikeluhkan masyarakat. Instruksi ini ia sampaikan menanggapi keluhan yang viral secara nasional.

Dalam sambutannya pada resepsi HUT RI ke-80 dan HUT ke-21 Selaparang TV, Selasa 2 September 2025, Bupati juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih responsif mendengar aspirasi masyarakat.

“Kita akan mengkaji dan menganalisis ulang untuk masyarakat yang merasa bayaran pajaknya terlalu tinggi,” ujarnya.

Ia secara khusus menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk mengevaluasi besaran pajak, terutama yang terkait Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan potensi ritel modern.

Baca Juga :  DPMPTSP Lombok Timur Monitoring Tambang Pasir, Dorong Pelaku Usaha Tertib Perizinan

Tidak hanya itu, pemerintah akan memperkuat basis pajak sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di sisi lain, Pemkab juga akan mengoptimalkan peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk membiayai layanan publik.

Sebagai bentuk kepedulian, Bupati mengumumkan akan mengembalikan fungsi Rumah Sakit Labuhan Haji untuk melayani kaum dhuafa sesuai cita-cita awalnya.

“Kita bahkan akan menghadirkan klinik Baznas untuk memperluas layanan kesehatan secara gratis,” tegasnya.

Melalui pengelolaan Baznas, rumah sakit akan terbuka untuk semua lapisan masyarakat. Selanjutnya, gaji dokter dan perawat yang bertugas akan dibayarkan melalui Baznas.

Di akhir sambutan, Bupati menyampaikan pesan tegas kepada para kepala dinas. Ia meminta mereka aktif menjemput dana pembangunan di pusat.

Baca Juga :  DKP Lombok Timur Soroti Kesenjangan Akses Digital dan Kendala Subsidi BBM Nelayan Tradisional

“Jika tidak mampu, lebih baik pilih jabatan fungsional,” katanya.

Bupati juga membantah kabar hoaks yang menyebutkan ia menantang TNI. Ia justru memandang TNI sebagai mitra strategis pemda yang terus mendukung keamanan dan pembangunan.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak mudah percaya informasi yang belum jelas kebenarannya dan menjaga persatuan.

“Kita harus bersatu untuk mewujudkan pembangunan di Lombok Timur. Kita juga mendorong Selaparang TV untuk menjadi corong bagi masyarakat dan pemerintah dalam menyiarkan informasi yang positif,” tutupnya. ***

Editor : Najamudin Anaji

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

AMAN Lombok Timur Soroti Lahan Pesisir Terbengkalai, Desak Pemda Evaluasi Investor ‘Abal-Abal’
DPMPTSP Lombok Timur Monitoring Tambang Pasir, Dorong Pelaku Usaha Tertib Perizinan
Resiko LSL di Lombok Timur Naik Sekitar 30 Persen dan Tercatat 43 Orang Kasus HIV/AIDS
Menelisik Praktik Konservasi Inklusif Yayasan JARI di Wilayah Selat Alas
DKP Lombok Timur Soroti Kesenjangan Akses Digital dan Kendala Subsidi BBM Nelayan Tradisional
Knalpot Brong dan Tanpa Helm Diburu, Satlantas Lotim Catat 1.009 Penindakan dalam Sebulan
AMAN Desak Perda Masyarakat Adat Lombok Timur Segera Diimplementasikan
DPRD Lombok Timur Tetapkan APBD Perubahan 2026, Minta Pemda Percepat Realisasi

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 19:21 WITA

AMAN Lombok Timur Soroti Lahan Pesisir Terbengkalai, Desak Pemda Evaluasi Investor ‘Abal-Abal’

Rabu, 11 November 2026 - 12:40 WITA

DPMPTSP Lombok Timur Monitoring Tambang Pasir, Dorong Pelaku Usaha Tertib Perizinan

Senin, 9 November 2026 - 15:48 WITA

Resiko LSL di Lombok Timur Naik Sekitar 30 Persen dan Tercatat 43 Orang Kasus HIV/AIDS

Minggu, 25 Oktober 2026 - 05:31 WITA

Menelisik Praktik Konservasi Inklusif Yayasan JARI di Wilayah Selat Alas

Kamis, 22 Oktober 2026 - 21:03 WITA

DKP Lombok Timur Soroti Kesenjangan Akses Digital dan Kendala Subsidi BBM Nelayan Tradisional

Berita Terbaru