LOMBOKINI.com – Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menyambut kunjungan kerja Menteri Transmigrasi RI, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, beserta rombongannya di Desa Puncak Jeringo, Kecamatan Suela, Jumat 12 September 2025.
Pemerintah Pusat menginisiasi kunjungan ini untuk menuntaskan berbagai isu krusial di lebih dari 15 kawasan transmigrasi, termasuk Lombok Timur.
Dalam kunjungannya, Wakil Bupati bersama rombongan menteri meninjau langsung beberapa lokasi strategis. Mereka memeriksa rencana perbaikan infrastruktur jalan, pembangunan toilet, sarana air bersih di sekolah, serta membahas penyelesaian masalah lahan.
Menteri Iftitah menegaskan perubahan paradigma transmigrasi. “Transmigrasi hari ini bukan lagi sekadar perpindahan penduduk,” ungkapnya usai meninjau potensi Air Terjun Selir.
Ia mengungkapkan tugasnya adalah membantu menemukan ‘emas baru’ sesuatu yang bernilai di kawasan transmigrasi.
Konsep “emas baru” tersebut mencakup pemanfaatan potensi ekonomi digital dan pengembangan wisata alam. Menteri menilai fenomena wisatawan yang menikmati keindahan alam sambil tetap bekerja dengan teknologi sebagai peluang besar bagi Lombok Timur.
Terkait persoalan lahan, Menteri Iftitah mengungkapkan optimismenya. “Dari 100% persoalan lahan, 80% sudah memiliki solusi. Saya berharap di masa pemerintahan Prabowo, masalah ini bisa tuntas,” ujarnya.
Ia juga mendorong tim Patriot untuk mencari solusi praktis, seperti mengambil air bersih dari sumber air terjun terdekat.
Selain infrastruktur dasar, Menteri Iftitah memaparkan visi jangka panjang untuk menjadikan Lombok Timur sebagai magnet baru. Pemerintah merencanakan pembangunan Kampus Patriot di atas lahan seluas enam hektar di sekitar Puncak Jeringo.
Menteri juga mengungkapkan telah berdiskusi dengan Gubernur NTB mengenai potensi Kawasan Selaparang.
“Alam di sini sangat bagus. Ini bisa menjadi wadah untuk pusat ekonomi kreatif,” katanya.
Berdasarkan kunjungan ini, pemerintah pusat merencanakan untuk mengalokasikan dana khusus. Rombongan menteri akan merumuskan rekomendasi resmi kepada kementerian terkait untuk menentukan prioritas pembangunan. ***
Editor : Najamudin Anaji
