Pemkab Lotim Pangkas Anggaran Seremonial, Alihkan ke Pendidikan dan Kesehatan

Kamis, 11 September 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya memaparkan pengajuan perubahan kebijakan anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD, Kamis 11 September 2025. (Foto: LOMBOKINI.com).

Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya memaparkan pengajuan perubahan kebijakan anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD, Kamis 11 September 2025. (Foto: LOMBOKINI.com).

LOMBOKINI.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur memangkas anggaran untuk kegiatan seremonial, studi banding, dan perjalanan dinas. Langkah strategis ini mereka ambil untuk mengalihkan dana ke sektor-sektor vital yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menyampaikan pengajuan perubahan kebijakan anggaran 2025 tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD setempat pada Kamis 11 September 2025. Edwin menjelaskan bahwa penyesuaian ini merupakan hasil evaluasi semester pertama dengan fokus pada efisiensi dan prioritas.

“Pemkab Lombok Timur berani memangkas anggaran yang dianggap tidak mendesak. Dana yang kita hemat ini kita alihkan ke sektor Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur jalan, Air bersih, dan Irigasi,” ujar Edwin dalam rapat yang dihadiri oleh forkopimda dan pimpinan OPD tersebut.

Baca Juga :  PDIP NTB Bulat Pecat Musyafirin, Polemik Komisaris Bank NTB Berujung Sanksi

Ia berharap langkah ini dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), memperkuat ketahanan pangan, dan meningkatkan konektivitas wilayah.

Selain pengalihan dana, Pemkab juga mengusulkan skema anggaran multi-tahun untuk dua proyek infrastruktur besar, yaitu pembangunan jalan dan gedung serbaguna senilai total Rp 282 miliar yang akan berjalan dari 2025 hingga 2027.

“Skema anggaran multi-tahun ini menunjukkan komitmen kita untuk mengambil langkah besar dengan prinsip efektivitas, efisiensi, dan transparansi. Untuk tahun ini, kita alokasikan Rp 50 miliar sebagai uang muka pembangunan jalan,” terangnya.

Baca Juga :  Hasto Sebut Wacana Pemakzulan Gibran Menguat Usai Isu Penyadapan

Secara keseluruhan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penyesuaian minor, dari Rp 3,445 triliun menjadi Rp 3,432 triliun, terutama akibat penyesuaian nomenklatur retribusi.

“Meski pendapatan sedikit menyesuaikan, belanja daerah justru meningkat dari Rp 3,422 triliun menjadi Rp 3,454 triliun. Kenaikan signifikan terjadi pada belanja operasi, sementara belanja pegawai dan belanja modal kita reduksi,” pungkas Edwin.

Rapat paripurna ini menegaskan keseriusan semua pihak dalam memastikan program prioritas berjalan efektif untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Lombok Timur sesuai visi baru Lombok Timur SMART. ***

Editor : Najamudin Anaji

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

DPMPTSP Lombok Timur Monitoring Tambang Pasir, Dorong Pelaku Usaha Tertib Perizinan
Resiko LSL di Lombok Timur Naik Sekitar 30 Persen dan Tercatat 43 Orang Kasus HIV/AIDS
Hasto Sebut Wacana Pemakzulan Gibran Menguat Usai Isu Penyadapan
Menelisik Praktik Konservasi Inklusif Yayasan JARI di Wilayah Selat Alas
DKP Lombok Timur Soroti Kesenjangan Akses Digital dan Kendala Subsidi BBM Nelayan Tradisional
PDIP NTB Bulat Pecat Musyafirin, Polemik Komisaris Bank NTB Berujung Sanksi
Knalpot Brong dan Tanpa Helm Diburu, Satlantas Lotim Catat 1.009 Penindakan dalam Sebulan
Gema Akhmad Muzakir Bersilaturahmi dengan SBY dan Petinggi Demokrat

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 12:40 WITA

DPMPTSP Lombok Timur Monitoring Tambang Pasir, Dorong Pelaku Usaha Tertib Perizinan

Senin, 9 November 2026 - 15:48 WITA

Resiko LSL di Lombok Timur Naik Sekitar 30 Persen dan Tercatat 43 Orang Kasus HIV/AIDS

Sabtu, 7 November 2026 - 22:32 WITA

Hasto Sebut Wacana Pemakzulan Gibran Menguat Usai Isu Penyadapan

Minggu, 25 Oktober 2026 - 05:31 WITA

Menelisik Praktik Konservasi Inklusif Yayasan JARI di Wilayah Selat Alas

Kamis, 22 Oktober 2026 - 21:03 WITA

DKP Lombok Timur Soroti Kesenjangan Akses Digital dan Kendala Subsidi BBM Nelayan Tradisional

Berita Terbaru