Polemik PLT Dirut PDAM Lotim: Hafsan Sebut Langgar Aturan Batas Usia

Jumat, 25 April 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Direktur Eksekutif Lens@ Rakyat, H. Hafsan Hirwan, SH. (Foto: Dok. Lombokini.com)

Direktur Eksekutif Lens@ Rakyat, H. Hafsan Hirwan, SH. (Foto: Dok. Lombokini.com)

LOMBOKINI.com – Polemik penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Utama PDAM Lombok Timur terus memicu kritik. Praktisi hukum sekaligus Direktur Eksekutif Lens@ Rakyat, H. Hafsan Hirwan, SH, mengecam keras pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, HM. Juaen Taofik, yang sebelumnya menyatakan tidak ada pelanggaran aturan dalam proses penunjukan tersebut.

Baca Juga :  Pemilik Lahan Mata Air Ambung dan LSM Garuda akan Demo ke Kantor Bupati dan PDAM Lotim

Hafsan menegaskan, pernyataan Sekda bertentangan dengan prinsip regulasi yang mengatur batasan usia untuk jabatan strategis di BUMD.

“Pak Sekda harus membaca regulasi dengan seksama. Aturan usia sudah jelas, tidak perlu ditafsirkan seenaknya,” tegasnya, Jumat 25 April 2025.

Hafsan juga menyoroti perubahan narasi Sekda pasca-demonstrasi mahasiswa. Menurutnya, hal ini membuktikan ketidakkonsistenan pemerintah dalam mengambil kebijakan.

Baca Juga :  DPMPTSP Lombok Timur Monitoring Tambang Pasir, Dorong Pelaku Usaha Tertib Perizinan

“Jangan berakrobat retorika untuk membenarkan pelanggaran aturan,” ujarnya.

Ia mendesak Pemda Lotim menerapkan mekanisme seleksi objektif seperti fit and proper test, bukan penunjukan sepihak.

“Jangan asal pasang orang. Kalau belum saatnya, tunggu! Jangan jadikan BUMD ajang akrobat hukum,” tegasnya. ***

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

MA Batalkan Putusan PTUN soal Ijazah Gibran, Sebut Pelanggaran Administrasi Menyangkut Kepentingan Bangsa
Sidang Putusan Wartawan Mugni Ilma di PN Selong Ditunda, Alasannya Majelis Hakim Belum Bermusyawarah
DPMPTSP Lombok Timur Monitoring Tambang Pasir, Dorong Pelaku Usaha Tertib Perizinan
Resiko LSL di Lombok Timur Naik Sekitar 30 Persen dan Tercatat 43 Orang Kasus HIV/AIDS
Hasto Sebut Wacana Pemakzulan Gibran Menguat Usai Isu Penyadapan
Mantan Wakapolri Oegroseno Sebut Ada Jenderal Lain Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo
Presiden Prabowo Tegaskan Intelijen Awasi Musuh Negara, Bukan Intai Tokoh Nasional
Bareskrim Telusuri Pihak yang Memerintahkan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 14:34 WITA

MA Batalkan Putusan PTUN soal Ijazah Gibran, Sebut Pelanggaran Administrasi Menyangkut Kepentingan Bangsa

Rabu, 11 November 2026 - 13:37 WITA

Sidang Putusan Wartawan Mugni Ilma di PN Selong Ditunda, Alasannya Majelis Hakim Belum Bermusyawarah

Rabu, 11 November 2026 - 12:40 WITA

DPMPTSP Lombok Timur Monitoring Tambang Pasir, Dorong Pelaku Usaha Tertib Perizinan

Senin, 9 November 2026 - 15:48 WITA

Resiko LSL di Lombok Timur Naik Sekitar 30 Persen dan Tercatat 43 Orang Kasus HIV/AIDS

Sabtu, 7 November 2026 - 22:32 WITA

Hasto Sebut Wacana Pemakzulan Gibran Menguat Usai Isu Penyadapan

Berita Terbaru