LOMBOKINI.com – Pemerintahan H. Haerul Warisin dan H. Moh. Edwin Hadiwijaya (Iron-Edwin) segera merealisasikan program bantuan sembako untuk masyarakat. Mereka menjadikan program ini sebagai salah satu prioritas utama guna menekan laju inflasi di daerah.
Namun, tidak semua pihak menyetujui program ini. Sebagian orang menilai program tersebut tidak mendesak untuk menurunkan angka kemiskinan, melainkan hanya memenuhi keinginan Bupati-Wakil Bupati terpilih. Di sisi lain, banyak juga yang memberikan dukungan besar terhadap program pro rakyat ini.
Ir. Baidullah, anggota Komisi II DPRD Lombok Timur dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), menyatakan dukungannya. Ia menilai program ini sangat tepat waktu, terutama karena masyarakat akan menjalankan ibadah puasa.
“Program ini sangat bagus dan tepat. Apalagi masyarakat akan melaksanakan puasa di mana kebutuhan meningkat,” kata Baid pada Jumat, 28 Februari 2025.
DPRD Lombok Timur membuktikan dukungan mereka dengan rela mengurangi dana pokir mereka untuk mendukung program tersebut.
Baidullah menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk membatasi program yang sangat dinantikan masyarakat. Ia juga berpendapat bahwa program ini tidak akan mengganggu postur anggaran program lainnya.
Ia menjelaskan bahwa program ini tidak berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran. Efisiensi hanya menyasar anggaran makan minum, biaya rapat, dan perjalanan dinas.
“Yang terkena efisiensi kan biaya makan minum, rapat-rapat, dan perjalanan dinas. Kalau program untuk masyarakat, ya harus tetap berjalan. Dan tidak ada alasan untuk membatasi itu,” tegasnya.
Menanggapi beberapa pihak yang tidak setuju dengan program tersebut, Baidullah memberikan pendapat bijak. Menurutnya, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dan harus tetap dihargai.
Meskipun begitu, semua pihak perlu memahami bahwa program ini bukan bantuan sosial, melainkan bantuan sembako untuk masyarakat yang terkena dampak inflasi. Oleh karena itu, Dinas Perdagangan yang menangani program ini, bukan Dinas Sosial.
“Perlu diingat, sembako ini bukan bantuan sosial, melainkan penanggulangan dampak inflasi. Itulah sebabnya Dinas Perdagangan yang menangani, bukan Dinas Sosial,” pungkasnya.***
