Pol PP Kota Mataram Lakukan Pembinaan Disiplin Peserta Orientasi ASN PPPK 2025

LOMBOKINI.com – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mataram turut berperan dalam pembinaan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Mataram melalui kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2025.

Kegiatan ini berlangsung di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tanggal 3-15 Februari 2025.

Orientasi ini diikuti oleh 348 peserta yang terdiri dari tenaga pendidik (guru) dan tenaga kesehatan di lingkungan Pemerintah Kota Mataram. Peserta terbagi menjadi dua gelombang, yaitu Gelombang 1 pada tanggal 3-8 Februari 2025 dengan 174 peserta, dan Gelombang 2 pada tanggal 10-15 Februari 2025 dengan jumlah peserta yang sama.

Komandan Pelatih dari Satpol PP, I Made Agus Dwipayana, menjelaskan bahwa pihaknya ditugaskan untuk membina kedisiplinan peserta orientasi PPPK atas permintaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram.

“Kami dari Satpol PP diberikan tugas oleh BKPSDM Kota Mataram sebagai pembina disiplin dan pengawas dalam orientasi ASN PPPK Kota Mataram gelombang 1 dan 2 tahun 2025”, ujar Made Agus usai kegiatan pembinaan peserta orientasi PPPK, pada Jumat, 14 Februari 2025.

Made Agus menambahkan, jumlah personel Satpol PP yang diterjunkan dalam kegiatan ini sebanyak 4 orang, sesuai dengan Surat Perintah Tugas (SPT) dari BKPSDM Kota Mataram.

“Kami bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan peserta sesuai jadwal yang telah ditetapkan panitia. Selain itu, kami juga memantau perkembangan peserta selama kegiatan berlangsung, termasuk kesehatan, kedisiplinan, dan kegiatan olahraga pagi, dengan menyesuaikan kondisi cuaca”, jelasnya.

Dia berharap, seluruh ASN PPPK yang telah mengikuti orientasi ini dapat menerapkan hasil pembinaan untuk meningkatkan kedisiplinan serta pemahaman akan tugas dan tanggung jawab sebagai ASN.

“Kami berharap orientasi PPPK ini dapat menghasilkan ASN yang berakhlak mulia, bermartabat, bebas dari korupsi, serta memiliki adab dan perilaku yang baik di tengah masyarakat maupun dalam menjalankan tugas pemerintahan,” pungkasnya. ***