Regulasi Desa Berdaya NTB Dipersoalkan, Praktisi Hukum Kritisi Keputusan Gubernur

Selasa, 17 November 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Amir Mahmud mengkritisi proses regulasi Program Desa Berdaya.

Amir Mahmud mengkritisi proses regulasi Program Desa Berdaya.

LOMBOKINI.com – Persoalan tata kelola Program Desa Berdaya Transformatif Pemerintah Provinsi NTB dinilai tidak hanya berkaitan dengan teknis pelaksanaan, tetapi juga menyentuh persoalan mendasar dalam pembentukan regulasi. Ketidakjelasan bentuk produk hukum yang menjadi landasan program hingga dugaan kesalahan sistemik dalam penerbitan keputusan pemerintah menjadi catatan yang perlu diperhatikan.

Praktisi hukum, Amir Mahmud, menilai berbagai persoalan yang ditemukan dalam asesmen FITRA NTB menunjukkan pentingnya mengevaluasi kembali dasar hukum Program Desa Berdaya.

Tanggapan tersebut disampaikan Amir setelah mendengarkan paparan Ketua Tim Asesmen Desa Berdaya FITRA NTB, Gatot Sulistoni, mengenai sejumlah risiko tata kelola dalam pelaksanaan program.

Menurut Amir, persoalan pertama yang perlu dipastikan adalah bentuk produk hukum yang digunakan pemerintah provinsi. Ia mempertanyakan apakah regulasi tersebut termasuk regeling atau beschikking, karena keduanya memiliki karakter dan fungsi hukum yang berbeda.

“Regeling merupakan produk hukum yang bersifat mengatur. Sementara itu, beschikking merupakan keputusan yang bersifat menetapkan,” ujarnya.

 

Regulasi dan Kepastian Hukum Dipertanyakan

Amir menjelaskan, dalam negara hukum (Rechtsstaat), setiap program pemerintah harus memiliki landasan hukum yang jelas. Karena itu, Keputusan Gubernur, Pedoman Umum (Pedum), dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang digunakan dalam Program Desa Berdaya harus disusun secara tepat dan tidak menimbulkan tumpang tindih.

Baca Juga :  Syamsuddin Pimpin ABUJAPI NTB, Usung Satpam Naik Kelas

Mantan Komisioner Bawaslu Lombok Timur ini juga menyoroti persoalan penomoran keputusan gubernur yang disinggung dalam paparan asesmen. Menurutnya, kemunculan sejumlah keputusan dengan nomor yang berdekatan perlu ditelusuri untuk memastikan apakah hanya merupakan kekeliruan administratif atau mencerminkan persoalan yang lebih sistemik.

“Apakah persoalan tersebut semata-mata merupakan kesalahan manusia, ketidakpahaman, atau justru menunjukkan adanya kesalahan secara sistemik?” katanya.

Amir menduga, sejumlah persoalan teknis yang ditemukan dalam pelaksanaan program berkaitan dengan regulasi yang belum dipersiapkan secara matang. Padahal, regulasi semestinya menjadi pedoman yang memberikan kepastian mengenai mekanisme dan tanggung jawab pelaksanaan.

 

Masyarakat Sipil Punya Ruang Pengawasan

Ia mengingatkan, kepastian hukum merupakan prinsip penting sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ketidakjelasan produk hukum yang menjadi dasar kebijakan berpotensi memengaruhi kepastian aturan pelaksanaan di bawahnya.

Baca Juga :  FITRA NTB Temukan Lima Aspek Tata Kelola Program Desa Berdaya Transformatif Berisiko Tinggi

Dalam konteks tersebut, asesmen yang dilakukan masyarakat sipil bukan dimaksudkan untuk menghambat program pemerintah, melainkan memastikan penggunaan anggaran publik dan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai ketentuan.

Menurut Amir, apabila ditemukan pelaksanaan program yang tidak sesuai regulasi, masyarakat sipil memiliki ruang untuk menempuh langkah hukum guna menguji kesesuaian penggunaan anggaran dan pertanggungjawaban program.

 

Dasar Hukum Perlu Dievaluasi

Amir menegaskan, pemerintah perlu memastikan kembali apakah produk hukum yang menjadi landasan Program Desa Berdaya telah sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Ia juga menekankan pentingnya memastikan proses pembentukan regulasi mengikuti mekanisme yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum dalam pelaksanaannya.

“Saya kira masyarakat sipil sedang berupaya membantu pemerintah memastikan persoalan-persoalan dalam program ini dapat diperbaiki, sehingga pelaksanaannya benar secara regulasi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Bagi Amir, evaluasi terhadap dasar hukum menjadi bagian penting dari pembenahan Program Desa Berdaya agar pelaksanaannya memiliki kepastian hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.[]

Penulis : Heriyanto

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

FITRA NTB Temukan Lima Aspek Tata Kelola Program Desa Berdaya Transformatif Berisiko Tinggi
Anggota DPRD Lotim dari PDIP Diduga Kelola Tiga Dapur MBG
Resmi Buka Cabang di Mataram, Malika Tours & Travel Siap Layani Jamaah NTB
Bahasa Sasak Bertahan di Tengah Globalisasi, Sangkep Internasional I Siapkan Empat Fokus Utama
KPK Buka JNBA 2026 dari Mataram, Usung Tema ‘Dari Timur untuk Indonesia Berintegritas’
Bangun Reputasi Lewat Integritas, Bung Heru Besarkan Seniman Hukum Law Firm di NTB
KAI Tutup Rakernas 2026 dengan Perayaan HUT ke-18 di NTB
Ketua PMI Lombok Barat Bantah Tuduhan Penyelewengan Anggaran Darah Rp 150 Juta

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 19:52 WITA

Regulasi Desa Berdaya NTB Dipersoalkan, Praktisi Hukum Kritisi Keputusan Gubernur

Minggu, 15 November 2026 - 09:49 WITA

FITRA NTB Temukan Lima Aspek Tata Kelola Program Desa Berdaya Transformatif Berisiko Tinggi

Senin, 21 September 2026 - 23:36 WITA

Anggota DPRD Lotim dari PDIP Diduga Kelola Tiga Dapur MBG

Senin, 31 Agustus 2026 - 16:13 WITA

Resmi Buka Cabang di Mataram, Malika Tours & Travel Siap Layani Jamaah NTB

Rabu, 19 Agustus 2026 - 19:47 WITA

Bahasa Sasak Bertahan di Tengah Globalisasi, Sangkep Internasional I Siapkan Empat Fokus Utama

Berita Terbaru