Benarkan Stunting di Lotim Turun Empat Persen? 

Oleh: Maharani

Beberapa media online mengabarkan bahwa Lombok Timur (Lotim) mampu menurunkan angka stunting sampai 4%. Kabar penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Lombok Timur ini patut di berikan apresiasi. Namun, dalam kebijakan publik, sebuah capaian tidak cukup hanya diumumkan. Ia harus dapat diuji, dijelaskan secara metodologis, dan dibuktikan melalui perubahan nyata yang dirasakan masyarakat. Terlebih lagi, stunting bukan persoalan sederhana yang dapat diselesaikan hanya dengan rapat koordinasi, rembuk stunting, sosialisasi, atau gerakan seremonial.

Dalam pemberitaan tersebut, Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menyampaikan bahwa prevalensi stunting berdasarkan data e-PPGM/SIGIZI KIA turun dari 22,40 persen pada 2025 menjadi 18,4 persen pada Agustus 2026. Artinya, terdapat penurunan sebesar empat poin persentase dalam kurun waktu sekitar delapan bulan. Pemerintah daerah Lombok Timur tentu berhak menyampaikan capaian tersebut kepada publik. Namun, masyarakat juga berhak mengetahui bagaimana penurunan itu terjadi, intervensi apa yang menghasilkan perubahan, dan apakah angka tersebut benar-benar menggambarkan perbaikan kondisi gizi anak-anak kita di Lombok Timur.

Persoalannya, dalam pemberitaan itu juga, Pelaksana Tugas Direktur Pendayagunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN RI, Dr. Yuni Hastuningsih, menyebut prevalensi stunting Lombok Timur berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) terakhir masih sebesar 33 persen. Dua angka yang berbeda cukup jauh ini seharusnya menjadi pintu masuk untuk melakukan evaluasi serius, bukan sekadar dipertentangkan.

Angka Turun, Tetapi Data Mana yang Digunakan?

Perlu ditegaskan bahwa angka 18,4 persen dari e-PPGM/SIGIZI KIA dan angka 33 persen yang merujuk pada SKI tidak serta-merta dapat dibandingkan secara langsung. Keduanya dapat berbeda karena metode pengumpulan data, periode pengukuran, cakupan balita yang diukur, dan pendekatan estimasi yang digunakan pun berbeda.

Data administratif e-PPGM/SIGIZI KIA dapat menggambarkan hasil pengukuran balita yang tercatat dalam sistem pelayanan kesehatan. Sementara itu, survei nasional seperti SKI menggunakan metode survei dengan rancangan sampel tertentu untuk menghasilkan estimasi prevalensi. Kementerian Kesehatan sendiri menjelaskan bahwa SKI 2023 mengintegrasikan survei kesehatan dan status gizi serta menyediakan estimasi status gizi hingga tingkat kabupaten/kota.

Karena itu, perbedaan angka tersebut belum membuktikan bahwa klaim penurunan pemerintah daerah keliru. Namun, perbedaan ini juga tidak boleh diabaikan. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur perlu menjelaskan sumber data, jumlah balita yang diukur, cakupan pengukuran, periode pembanding, serta metode penghitungan yang menghasilkan penurunan dari 22,40 menjadi 18,4 persen. Dan yang yang paling penting lagi, siapa yang melakukan pengukuran ini.

Publik perlu mengetahui apakah penurunan tersebut terutama terjadi karena anak-anak yang sebelumnya mengalami stunting berhasil memperbaiki pertumbuhannya, atau terdapat faktor lain yang memengaruhi angka agregat. Tanpa penjelasan tersebut, klaim penurunan empat poin persentase masih merupakan informasi capaian administratif yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut.

Karena kita ketahui bersama bahwa stunting merupakan gangguan pertumbuhan linier akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, dengan berbagai faktor yang saling berkaitan. Dampaknya tidak hanya menyangkut tinggi badan, tetapi juga dapat berkaitan dengan perkembangan kognitif, kemampuan belajar, kesehatan, dan kualitas sumber daya manusia pada masa depan.

Perbaikan status gizi memang dapat berlangsung dalam hitungan bulan. Sebagian anak juga dapat mengalami perbaikan pertumbuhan setelah memperoleh penanganan yang tepat. Namun, penurunan prevalensi pada tingkat kabupaten dalam waktu singkat harus dibaca secara hati-hati, terutama jika hendak diklaim sebagai hasil keberhasilan program pemerintah.

Perubahan tinggi badan tidak berlangsung secepat perubahan berat badan. Demikian pula, perbaikan tinggi badan tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh dampak kekurangan gizi terhadap perkembangan anak telah pulih. Oleh sebab itu, evaluasi stunting seharusnya tidak berhenti pada angka prevalensi, tetapi juga melihat kualitas intervensi dan perkembangan anak secara berkelanjutan. Apa bentuk intervensi yang dilakukan selama ini. Atau dalam bahasa sederhanya adalah program apa yang secara nyata mampu menghasilkan perubahan pada anak kita.

Jika pemerintah mengklaim penurunan stunting sebagai hasil kerja kolektif, semestinya tersedia bukti yang menunjukkan kontribusi program dan anggaran masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Tidak cukup hanya menyebut kolaborasi lintas sektor tanpa menjelaskan siapa melakukan apa, berapa sumber daya yang dialokasikan, siapa penerima manfaatnya, dan bagaimana hasilnya diukur.

Dalam analisis kebijakan penganggaran, penting untuk membedakan antara anggaran yang secara eksplisit ditujukan untuk percepatan penurunan stunting dan anggaran program reguler yang hanya memiliki keterkaitan tidak langsung. Dinas kesehatan, misalnya, dapat memiliki kegiatan pelayanan ibu dan anak, pemantauan gizi, serta penanganan masalah kesehatan. OPD lain dapat berkontribusi melalui penyediaan air bersih, sanitasi, perlindungan sosial, ketahanan pangan, dan pemberdayaan keluarga. Akan tetapi, kontribusi tersebut harus dapat ditelusuri melalui dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi.

Jika belum ditemukan alokasi yang jelas, pertanyaannya bukan semata-mata apakah anggaran stunting sudah besar atau kecil, melainkan apakah anggaran yang tersedia benar-benar diarahkan kepada penyebab utama stunting dan keluarga yang paling membutuhkan.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting menegaskan pendekatan holistik, integratif, dan berkualitas, termasuk koordinasi, pemantauan, evaluasi, serta pendanaan. Artinya, penanganan stunting tidak boleh dibebankan kepada satu dinas, apalagi hanya kepada pemerintah desa. Setiap OPD perlu menunjukkan kontribusi sesuai kewenangannya, dengan target dan indikator hasil yang jelas.

Selama ini, rembuk stunting, sosialisasi, pembentukan tim, dan penguatan komitmen sering menjadi bagian penting dari agenda pemerintah. Semua kegiatan tersebut memiliki fungsi, terutama untuk menyatukan pemahaman dan menyelaraskan program. Namun, koordinasi bukan hasil akhir. Ia hanyalah instrumen untuk memastikan intervensi berjalan.

Keluarga yang mengalami kekurangan pangan tidak otomatis memperoleh makanan bergizi hanya karena mengikuti sosialisasi. Ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis membutuhkan pemeriksaan dan penanganan yang tepat. Anak dengan masalah pertumbuhan memerlukan penilaian tenaga kesehatan, perbaikan asupan, pemantauan, dan tindak lanjut. Keluarga yang kesulitan mengakses air bersih membutuhkan solusi infrastruktur dan pelayanan, bukan sekadar penyuluhan perilaku hidup bersih.

Dengan demikian, keberhasilan tidak dapat diukur dari banyaknya rapat, jumlah peserta sosialisasi, atau tingginya persentase kegiatan yang terlaksana. Ukuran yang lebih penting adalah apakah keluarga sasaran memperoleh intervensi sesuai kebutuhannya dan apakah kondisi kesehatan serta pertumbuhan anak benar-benar membaik.

Jangan Hanya Desa yang Dibebani

Pemerintah desa memiliki posisi strategis karena dekat dengan keluarga sasaran. Dana Desa dapat mendukung kegiatan pencegahan stunting, antara lain melalui pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal, perbaikan sarana air minum dan sanitasi, penguatan posyandu, serta edukasi kesehatan ibu dan anak. Arah tersebut juga tercermin dalam kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa pada tahun-tahun sebelumnya melalui Peraturan Menteri langsung.

Namun, desa tidak dapat mengambil alih seluruh tanggung jawab pemerintah kabupaten. Penanganan stunting memerlukan layanan kesehatan, tenaga profesional, dukungan data, program perlindungan sosial, dan kebijakan lintas sektor yang tidak seluruhnya berada dalam kewenangan desa.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur perlu membuka peta intervensi dan anggaran stunting secara lebih transparan. Setiap OPD harus memiliki kontribusi yang terukur, sedangkan pemerintah desa perlu memperoleh dukungan teknis dan pendampingan yang memadai. Data keluarga berisiko stunting juga harus divalidasi agar bantuan tidak berhenti pada pencatatan penerima manfaat.

Dalam pemberitaan tersebut, tercatat 40.166 keluarga berisiko stunting, dengan 21.770 keluarga dilaporkan telah mendapatkan intervensi. Artinya, masih ada 18.396 keluarga yang belum tercatat mendapatkan intervensi. Angka ini seharusnya menjadi dasar untuk memetakan kebutuhan, bukan sekadar dilaporkan sebagai capaian program. Apalagi sebuah keberhasilan yang cukup prestesius.

Penurunan empat poin persentase dalam delapan bulan tentu merupakan capaian yang patut diperiksa dan, jika terbukti valid, diapresiasi. Namun, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa capaian tersebut didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan, metode pengukuran yang konsisten, serta bukti intervensi yang menghasilkan perubahan nyata.

Ada tiga langkah mendesak. Pertama, membuka metodologi dan data agregat yang mendasari klaim penurunan stunting serta menjelaskan perbedaannya dengan angka SKI. Kedua, melakukan audit program dan anggaran lintas OPD untuk mengetahui kesesuaian antara alokasi, pelaksanaan, penerima manfaat, dan hasil. Ketiga, membangun evaluasi berbasis keluarga sasaran yang memantau pertumbuhan anak, kualitas layanan, dan keberlanjutan intervensi.

Pada akhirnya, keberhasilan penanganan stunting tidak ditentukan oleh seberapa sering pemerintah menyampaikan komitmen, melainkan oleh seberapa jauh komitmen tersebut mengubah kehidupan anak dan keluarganya. Dan tidak hanya dibalik meja-meja yang berhias, namun seberapa sering petugas dan pemerintah daerah turun langsung ke rumah-rumah masyarakatnya. ***

Penulis adalah Peneliti Lombok Research Center (LRC)