Triliunan untuk Bendungan, Mata Air Terabaikan

Oleh: Maharani

Pagi itu, saya membuka story WhatsApp seorang sahabat. Ia menulis tentang desanya, Darek di Lombok Tengah, yang ingin ia kenalkan sebagai desa budaya. Desa itu diapit dua bendungan raksasa. Saya langsung membalas dengan antusias, “Bagaimana kalau kita dorong Darek jadi wisata pemancingan lindung (belut)?”

Jawabannya datang tak lama kemudian. Desanya sedang kekeringan, dan tanah sawah sudah mulai pecah-pecah. Saya terdiam cukup lama. Bagaimana mungkin desa yang diapit dua bendungan besar justru kering. Kalau Desa Darek saja begitu, bagaimana dengan desa yang jauh dari bendungan, yang tidak terjangkau saluran irigasi mana pun?

Kita semua hafal pidatonya. Setiap kali bendungan hendak dibangun, dari mimbar resmi dan di depan warga, kalimatnya hampir seragam yaitu pembangunan bendungan ini akan menjadi solusi kekeringan.

Kini Pulau Lombok punya empat bendungan besar sebut saja Bendungan Pandan Duri, Bendungan Pengga, Bendungan Batujai dan bendungan meninting. Bendungan Meninting saja konon disebut-sebut menghabiskan sekitar Rp1,2 triliun, belum termasuk pembebasan lahan. Tapi coba lihat kenyataannya.

Per 10 September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat sembilan kabupaten/kota berstatus siaga kekeringan, tiga di antaranya darurat. Dampaknya melanda 66 kecamatan, 277 desa/kelurahan, dan 263.310 jiwa dari 84.837 kepala keluarga. Lombok Timur paling berat, dengan 92.950 jiwa terdampak di 41 desa.

Angkanya naik cepat. Pada 23 Juli 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) baru mencatat 134 desa di 50 kecamatan dengan lebih dari 206 ribu jiwa terdampak. Dalam sekitar tujuh minggu, jumlah desa terdampak nyaris dua kali lipat.

Ini bukan cerita baru. Pada Oktober 2025, Lombok Tengah masih berstatus siaga kekeringan, stok air bersih menipis, dan baru 54 dari 100 tangki yang disiapkan sudah disalurkan. Di Lombok Timur, BPBD masih menetapkan siaga darurat pada 22 Oktober 2025, dengan Jerowaru disebut wilayah paling ekstrem. Dan pada El Nino 2023, 577.025 jiwa di 335 desa kesulitan air bersih.

Tahun demi tahun, polanya sama. Kemarau datang, sawah retak, warga antre tangki air, lalu pemerintah menyalurkan bantuan darurat. Kita menyebutnya bencana, padahal ia datang tepat waktu setiap tahun.

Penulis tidak sedang mengatakan bendungan itu sia-sia. Bendungan berguna untuk irigasi, air baku, dan pengendali banjir. Tetapi ia sering dijual dengan janji yang terlalu besar.

Bendungan adalah tempat menyimpan air, bukan pabrik air. Bendungan hanya menampung air yang masuk ke dalamnya. Kalau hutan di hulu gundul dan mata air mengering, tidak ada yang bisa ditampung. Apalagi saat El Nino seperti sekarang ini, ketika Badan Meteorologi Klimatologi dan Geologi (BMKG) menjelaskan bahwa kemarau berlangsung lebih lama dengan curah hujan di bawah normal di sebagian besar wilayah NTB.

Air yang tertahan di bendungan juga tidak otomatis sampai ke desa. Ia butuh saluran yang utuh dan pembagian yang adil. Desa bisa saja menempel di tepi bendungan, tetapi berada di luar jangkauan jaringan irigasi. Tampaknya itulah yang dialami oleh Desa Darek. Dekat dengan bendungan tidak berarti dekat dengan air.

Dan sebagian besar desa kering memang tidak akan pernah tersentuh bendungan. Mereka hidup di lereng, dataran tinggi, dan pesisir. Nyawa mereka bergantung pada mata air. Dan curah hujan dari langit.

Anggaran yang Terbalik

Di sinilah yang membuat penulis mulai berfikir dan mulai gelisah. Kita rajin menganggarkan air bersih setiap tahun, mulai dari tangki, truk, sampai pipa. Di salah satu kabupaten, anggaran perpipaan disebut lebih dari Rp100 miliar. Sementara anggaran untuk menyelamatkan mata air nyaris nol rupiah.

Bayangkan logikanya. Kita membeli pipa panjang tanpa memastikan ada air yang mengalir di dalamnya. Kita mengirim air lewat tangki, padahal sumbernya di hulu terus menyusut.

Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal sendiri menilai bantuan darurat saja tidak akan menyelesaikan persoalan yang berulang setiap kemarau, dan mengingatkan bahwa sebagian daerah yang kini kering juga pernah dilanda banjir. Ini poin penting. Banjir saat hujan dan kering saat kemarau adalah dua wajah dari satu masalah. Ada lanskap yang tak lagi sanggup menahan dan menyimpan air. Namun sayangnya, komitmen Gubernur belum ditunjukkan oleh politik anggaran yang berpihak kepda penyelamatan mata air.

Mata air adalah penyimpan alami itu. Merawatnya jauh lebih murah dibanding membangun beton baru, dan hasilnya langsung dirasakan warga di sekitarnya. Tetapi karena tidak ada pita yang bisa digunting dan tidak ada prasasti yang bisa ditandatangani, ia terus kalah dalam rapat anggaran. Atau kita hanya senang melakukan ritual pemberian air bersih ke masyarakat dan setiap tahun melakukan pemotongan ayam dengan iringan musik tradisional dengan dalih penyelamatan hutan dan mata air.

Berdoa Saja Tidak Cukup

Menjelang puncak kemarau, kita biasa menggelar salat istisqa meminta hujan. Itu ibadah yang mulia, dan saya menghormatinya. Tetapi kalau setiap tahun kita hanya mengirim tangki, meresmikan proyek besar, lalu berdoa, kita sedang membiasakan diri pada kegagalan.

Ada pertanyaan sederhana yang layak kita ajukan. Jika bendungan benar-benar solusi kekeringan, mengapa desa Darek yang terletak di antara dua bendungan saja masih retak sawahnya. Berapa hektare yang sungguh teraliri, dan berapa desa yang sungguh terbebas dari krisis air ini. Jawaban atas pertanyaan itu seharusnya menjadi ukuran keberhasilan, bukan besarnya anggaran atau megahnya peresmian.

Beberapa langkah bisa dimulai tahun depan oleh kita bersama. Terutama oleh pemerintah yang memiliki kendali kebijakan. Beri anggaran khusus untuk inventarisasi dan perlindungan mata air. Satukan pengelolaan air dan hulu yang kini tercerai-berai di banyak dinas. Perbanyak embung dan sumur resapan yang bisa dikelola desa. Karena embung adalah warisan nenek moyang kita. Yang saat ini mulai terlupakan dan bahkan di politisasi dalam bentuk “proyek embung”. Tanpa memahami filosofi pembangunannya. Dan yang terpenting yaitu libatkan warga sebagai penjaga air, karena merekalah yang paling tahu kapan mata air mulai menyusut.

Saya masih membayangkan Desa Darek suatu hari menjadi desa budaya, dengan kolam-kolam belut, sawah sawah yang becek memiliki lubang belut dan tamu yang datang memancing. Tetapi wisata air tidak mungkin hidup di desa yang airnya hilang.

Bendungan bukan musuh. Yang keliru adalah keyakinan bahwa beton bisa menggantikan hulu yang sehat dan tata kelola yang adil. Selama anggaran untuk mata air tetap nyaris nol, setiap kemarau kita akan menulis ulang cerita yang sama untuk sebuah daerah yang punya mimpi besar yang ingin Makmur dan Mendunia. ***

Penulis adalah Peneliti Lombok Research Center