Ketika Suhu Naik, Orang Miskin Membayar Harga Termahal

Oleh: Maharani

Siang itu, suhu udara terasa berbeda. Panasnya menyengat kulit. Ketika melihat layar telepon genggam, di layar tercatat suhu 35 derajat Celsius. Peningkatan suhu udara ini menjadi salah satu indikator terjadinya perubahan iklim. Oleh sebab itu, perubahan iklim bukan sekadar persoalan udara panas atau isu lingkungan semata, melainkan ancaman terhadap penghidupan masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan. Lebih jauh, perubahan iklim menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan pembangunan di Pulau Lombok.

Dalam diskusi terbatas di Lombok Timur pada pertengahan Oktober 2026, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Barat membahas perkembangan perubahan iklim, termasuk data kenaikan suhu sebesar 0,02°C dalam kurun sepuluh tahun sebagaimana disampaikan dalam diskusi tersebut. Angka ini perlu dibaca sesuai periode pengamatan, lokasi stasiun, dan metode penghitungan tren. Namun, pesan pentingnya sangat jelas. Pemantauan kondisi iklim harus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang melindungi masyarakat dan lingkungan.

Perubahan iklim tidak hanya ditandai oleh kenaikan suhu, tetapi juga perubahan pola hujan, kekeringan berkepanjangan, dan meningkatnya risiko cuaca ekstrem. Oleh karena itu, persoalan ini perlu ditempatkan sebagai bagian dari agenda pengentasan kemiskinan dan pembangunan daerah.

Kemiskinan Memperbesar Risiko Perubahan Iklim

Dampak perubahan iklim tidak dirasakan secara merata. Rumah tangga berpenghasilan tinggi mungkin masih mampu membeli air ketika pasokan berkurang atau menanggung kerugian ketika usaha terganggu. Sebaliknya, masyarakat miskin memiliki kemampuan yang lebih terbatas untuk menghadapi risiko tersebut.

Petani kecil di perdesaan Lombok merupakan salah satu kelompok yang rentan. Perubahan suhu dan pola hujan dapat meningkatkan kebutuhan air tanaman, mengganggu jadwal tanam, dan memperbesar risiko gagal panen. Ketika musim hujan terlambat atau kemarau berlangsung lebih panjang, petani harus memilih antara menunda penanaman, mengeluarkan biaya tambahan untuk pengairan, atau tetap menanam dengan risiko kerugian.

Masalahnya, petani kecil tidak selalu memiliki tabungan, akses pembiayaan, asuransi pertanian, atau sarana irigasi yang memadai. Kegagalan satu musim tanam dapat mengurangi pendapatan keluarga, meningkatkan utang, dan mengganggu pemenuhan kebutuhan pangan serta pendidikan anak. Dalam situasi tertentu, tekanan tersebut dapat mendorong rumah tangga yang rentan jatuh ke dalam kemiskinan, bahkan kemiskinan ekstrem.

Dampak serupa dapat dialami buruh tani, nelayan kecil, pedagang informal, dan pekerja luar ruangan. Suhu tinggi meningkatkan risiko kelelahan dan gangguan kesehatan, sementara cuaca ekstrem dapat menghambat aktivitas ekonomi. Perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas juga membutuhkan perhatian khusus karena keterbatasan akses terhadap air, layanan kesehatan, dan fasilitas dasar dapat memperbesar kerentanan mereka.

Dengan demikian, perubahan iklim bukan hanya persoalan ekologis, melainkan juga persoalan ketimpangan sosial.

Ancaman terhadap Pembangunan NTB

Perubahan iklim berpotensi mengurangi efektivitas investasi pembangunan. Infrastruktur pertanian, jalan, jaringan air bersih, sekolah, fasilitas kesehatan, dan permukiman menghadapi risiko kerusakan serta peningkatan biaya pemeliharaan ketika kondisi iklim berubah.

Pembangunan pertanian yang hanya mengejar peningkatan produksi tanpa memperhitungkan ketersediaan air dan ketahanan tanaman berisiko tidak berkelanjutan. Demikian pula, permukiman padat yang minim pepohonan dan memiliki ventilasi buruk akan semakin tidak nyaman ketika suhu meningkat.

Sektor pariwisata NTB juga perlu mendapat perhatian. Keberlanjutan destinasi wisata bergantung pada kualitas lingkungan, ketersediaan air, kesehatan ekosistem, dan ketahanan infrastruktur. Krisis air di kawasan tiga Gili unggulan, yang dikenal dengan sebutan Tramena, menjadi pengingat pentingnya pengelolaan sumber daya air bagi keberlanjutan destinasi dan penghidupan masyarakat setempat.

Karena itu, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, atau jumlah infrastruktur yang dibangun. Pemerintah harus memastikan bahwa pembangunan mampu menghadapi risiko iklim dan manfaatnya menjangkau kelompok paling rentan. Jika risiko iklim diabaikan, daerah berpotensi menanggung biaya berulang untuk memperbaiki kerusakan, menangani bencana, dan memulihkan penghidupan masyarakat.

Adaptasi dan Mitigasi Harus Berjalan Bersama

Langkah mendesak yang perlu dilakukan adalah memperkuat adaptasi, yaitu menyesuaikan sistem kehidupan dan aktivitas ekonomi terhadap perubahan kondisi iklim. Bagi pulau Lombok, pengelolaan air harus menjadi prioritas melalui perlindungan daerah tangkapan air, perbaikan irigasi, pembangunan dan pemeliharaan embung, pemanenan air hujan, serta peningkatan akses air bersih.

Pada sektor pertanian, pemerintah perlu memperkuat penyuluhan tentang varietas tahan kekeringan, penyesuaian kalender tanam berdasarkan informasi BMKG, diversifikasi komoditas, konservasi tanah, dan penggunaan air secara efisien. Akses petani kecil terhadap pembiayaan dan perlindungan risiko gagal panen juga perlu diperluas.

Informasi iklim tidak boleh berhenti sebagai laporan teknis. Petani, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat desa harus dapat memanfaatkannya untuk menentukan waktu tanam, mengelola air, serta mempersiapkan diri menghadapi cuaca ekstrem.

Sementara itu, mitigasi bertujuan mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan penyerapan karbon. Pulau Lombok dapat memperkuat upaya ini melalui perlindungan hutan, rehabilitasi lahan terdegradasi, pemulihan mangrove pada lokasi yang sesuai, pengelolaan sampah, pengurangan pembakaran terbuka, dan pemanfaatan energi terbarukan.

Keberhasilan mitigasi tidak boleh sekadar diukur dari jumlah pohon yang ditanam atau banyaknya kegiatan. Pemerintah harus memastikan keberlangsungan vegetasi, pemulihan ekosistem, pengurangan emisi, dan manfaat nyata bagi masyarakat. Pelibatan warga juga penting agar perlindungan lingkungan tidak menghilangkan sumber penghidupan masyarakat miskin tanpa menyediakan alternatif yang layak.

Mengubah Data Menjadi Kebijakan

Tantangan terbesar bukan sekadar memahami perubahan iklim, melainkan menerjemahkan pengetahuan tersebut menjadi kebijakan yang efektif dan tepat sasaran.

Pemerintah kabupaten dan provinsi perlu mengintegrasikan risiko iklim ke dalam perencanaan pembangunan, penganggaran, program pengentasan kemiskinan, dan pengelolaan sumber daya alam. Data suhu harus dianalisis bersama data curah hujan, kekeringan, ketersediaan air, produktivitas pertanian, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Dengan demikian, wilayah prioritas dan kebutuhan intervensi dapat ditentukan berdasarkan tingkat risiko dan kerentanan.

Kolaborasi antara pemerintah, BMKG, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal juga perlu diperkuat. Masyarakat bukan hanya penerima program, tetapi harus dilibatkan sebagai pelaku pemantauan perubahan lingkungan dan penyedia informasi dari lapangan.

Pada akhirnya, kenaikan suhu menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak berlangsung di ruang hampa. Kelompok yang memiliki kemampuan paling terbatas untuk menghadapi perubahan iklim justru sering menjadi pihak yang menanggung dampak paling berat.

Lombok membutuhkan pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melindungi penghidupan masyarakat, menjaga daya dukung lingkungan, dan mengurangi risiko masa depan. Sebab, keberhasilan pembangunan bukan semata-mata diukur dari seberapa cepat ekonomi tumbuh, melainkan juga dari seberapa kuat masyarakat miskin bertahan, pulih, dan memperoleh kesempatan hidup yang lebih sejahtera di tengah perubahan iklim. ***

Penulis adalah Peneliti Lombok Research Center (LRC).