Menkes Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan Gigi dan Edukasi Sejak Dini

LOMBOKINI.com – Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin secara aktif mendorong pemerataan layanan kesehatan gigi dan meningkatkan edukasi kesehatan sejak usia dini. Ia menyampaikan komitmen ini saat menghadiri langsung pelantikan Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI) untuk periode 2025-2030 di Jakarta pada Sabtu, 14 Juni 2025.

Berdasarkan data Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang mencakup hampir 9 juta penduduk, Menkes mengungkapkan tingginya prevalensi masalah gigi di Indonesia.

“Saya terkejut melihat data ini. Masalah gigi justru lebih tinggi daripada hipertensi. Sekitar 50% masyarakat usia 0–60 tahun mengalami gigi berlubang, 37% kehilangan gigi, dan 12,4% bermasalah dengan gusi,” ujarnya.

Edukasi Sejak Dini Jadi Kunci

Menkes menekankan pentingnya pendekatan promotif dan preventif dengan memasukkan materi kesehatan gigi ke dalam kurikulum PAUD, TK, dan SD.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan. Materi kesehatan gigi harus menjadi prioritas dalam kurikulum wajib belajar. Anak-anak perlu diajarkan cara menyikat gigi yang benar sejak kecil,” tegasnya.

Ia juga mendorong kebiasaan pemeriksaan gigi rutin setiap enam bulan dan meminta dokter gigi berperan aktif sebagai edukator yang ramah, terutama bagi anak-anak.

Perkuat Layanan Dasar di Puskesmas

Kemenkes meminta PDGI menyusun standar layanan dasar kesehatan gigi di Puskesmas, meliputi pemeriksaan, penambalan, perawatan akar, pencabutan, perawatan gusi, hingga penyediaan gigi palsu untuk lansia.

Untuk pemerataan tenaga kesehatan, Kemenkes mengusulkan tunjangan khusus bagi dokter gigi yang bertugas di daerah terpencil.

“Kami bekerja berbasis data. Karena masalah gigi paling tinggi, intervensinya harus diprioritaskan. Jangan sampai kesehatan gigi terus terabaikan,” tegas Menkes.

PDGI Siap Dukung Program Pemerintah

Ketua Umum PB PDGI drg. Usman Sumantri menyambut baik arahan Menkes dan menegaskan kesiapan PDGI memperkuat peran dokter gigi di layanan primer. Saat ini, Indonesia hanya memiliki 53.886 dokter gigi, dengan 699 dokter spesialis artinya satu dokter spesialis melayani sekitar 62.000 penduduk.

Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan 56,9% penduduk di atas tiga tahun mengalami masalah gigi dan mulut, dengan 88% di antaranya menderita karies. Hanya 6,2% masyarakat yang menyikat gigi dengan benar. “Artinya, hanya satu dari 16 orang yang menyikat gigi secara tepat,” ujar drg. Usman.

PDGI mengusulkan penempatan dokter gigi di Puskesmas yang masih kosong (26,8%), penguatan peralatan seperti rontgen gigi dan scaling dasar, serta pengembangan program edukasi sejak usia sekolah.

Perluasan JKN dan Beasiswa LPDP

PDGI mengapresiasi upaya Kemenkes memperluas cakupan JKN untuk layanan gigi. Data BPJS 2022 mencatat lebih dari 11 juta kunjungan layanan gigi, dengan estimasi biaya mencapai Rp 1,2 triliun pada 2030.

“Baru 10% masyarakat yang terlayani. Jika akses diperluas, dampaknya akan signifikan terhadap kualitas hidup dan beban biaya kesehatan,” jelas Usman.

PDGI juga mendorong perluasan beasiswa LPDP afirmasi untuk calon dokter gigi dan spesialis guna memenuhi kebutuhan SDM di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan.

“Kami berkomitmen mendukung semua program Kemenkes guna mewujudkan layanan kesehatan gigi yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia,” pungkasnya. ***