Home / NTB

Pemerintah NTB Tetapkan Tarif Resmi Transportasi Online, Berlaku Mulai Hari Ini

Rabu, 14 Januari 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Pemerintah NTB Tetapkan Tarif Resmi Transportasi Online. ( Foto: Lombokini.com).

Pemerintah NTB Tetapkan Tarif Resmi Transportasi Online. ( Foto: Lombokini.com).

LOMBOKINI.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara resmi menetapkan tarif angkutan sewa khusus (ASK) untuk transportasi online. Kebijakan ini memberlakukan tarif antara Rp 4.500 hingga Rp 6.500 per kilometer.

Penetapan ini merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 yang memberikan kewenangan kepada gubernur. Pemerintah juga menegaskan sejumlah kewajiban operasional baru bagi perusahaan aplikasi.

Kepala Bidang Angkutan Dishub NTB, Indra Jaya, menegaskan kebijakan tarif tersebut telah final.

“Kebijakan ini merupakan upaya menciptakan iklim transportasi daring yang adil, tertib, dan berkelanjutan,” ujarnya pada Rabu, 14 Januari 2026.

Baca Juga :  Syamsuddin Pimpin ABUJAPI NTB, Usung Satpam Naik Kelas

Tarif ini berlaku untuk seluruh aplikator seperti Gojek, Grab, Maxim, dan InDrive. “Mereka menyatakan komitmen untuk mematuhi regulasi. Kami patuh sepanjang kebijakan ditetapkan secara jelas dan tegas,” jelas Indra Jaya menyampaikan tanggapan para pihak.

Pemprov NTB juga mewajibkan seluruh driver menggunakan plat kendaraan wilayah NTB (DR dan EA) guna mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Setiap aplikator harus memiliki kantor cabang di NTB. Dishub akan memberikan teguran tertulis hingga sanksi bagi pelanggar.

Baca Juga :  PDIP NTB Bulat Pecat Musyafirin, Polemik Komisaris Bank NTB Berujung Sanksi

Regulasi ini sekaligus melindungi tenaga kerja. Disnakertrans NTB mencatat sektor ini telah menyerap 9.259 driver terdaftar. Seluruh driver kini wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam proses perizinan, DPMPTSP NTB mencatat belum semua aplikator menyelesaikan proses izin ASK secara lengkap. Setiap penambahan kendaraan wajib memperbarui izin.

Ke depan, persetujuan kuota kendaraan akan berbasis kajian teknis. Para aplikator telah mengusulkan keterlibatan akademisi dalam kajian lebih lanjut terkait standar operasional. ***

Penulis : Muhammad Asman

Editor : Najamudin Anaji

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Syamsuddin Pimpin ABUJAPI NTB, Usung Satpam Naik Kelas
HMI Mengkritik Gubernur NTB Terkait Kunjungan Turki dan Penundaan Pembahasan APBD 2027
LKKS NTB Perkuat Kapasitas Penerima Manfaat Desa Berdaya di Pijot, Dorong Usaha Naik Kelas dan Keluar dari Kemiskinan Ekstrem
Dekan FH Unram Tegaskan Komisaris BUMD Tak Boleh Berstatus Fungsionaris Partai
UAS Paparkan Tujuh Pelajaran dari Maulana Syaikh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid
333 Siswa Korban Keracunan MBG di Lombok Tengah Pulang dari Puskesmas, BGN Hentikan SPPG
Kunjungan Putri Mahkota Swedia, Gubernur NTB Manfaatkan untuk Promosikan Kehidupan Masyarakat ke Dunia
Kebakaran Sade: Raffi dan The Dudas-1 Beri Bantuan, Pemerintah Siapkan Rekonstruksi

Berita Terkait

Rabu, 28 Oktober 2026 - 17:55 WITA

HMI Mengkritik Gubernur NTB Terkait Kunjungan Turki dan Penundaan Pembahasan APBD 2027

Kamis, 22 Oktober 2026 - 14:48 WITA

LKKS NTB Perkuat Kapasitas Penerima Manfaat Desa Berdaya di Pijot, Dorong Usaha Naik Kelas dan Keluar dari Kemiskinan Ekstrem

Jumat, 2 Oktober 2026 - 19:42 WITA

Dekan FH Unram Tegaskan Komisaris BUMD Tak Boleh Berstatus Fungsionaris Partai

Minggu, 13 September 2026 - 14:43 WITA

UAS Paparkan Tujuh Pelajaran dari Maulana Syaikh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid

Jumat, 11 September 2026 - 21:38 WITA

333 Siswa Korban Keracunan MBG di Lombok Tengah Pulang dari Puskesmas, BGN Hentikan SPPG

Berita Terbaru

Pengurus Pusat IKA Unram Periode 2021-2025. (Foto: Lombokini.com)

Berita

Alumni Unram Pertanyakan Keterlambatan Munas IKA Unram

Minggu, 1 Nov 2026 - 19:48 WITA