Demo Mahasiswa Tuntut Pencopotan Sekwan, Ahyan: ‘Cukup Bisiki Bupati Saja’

LOMBOKINI.com – Puluhan mahasiswa dari Aliansi Cipayung Plus Kabupaten Lombok Timur kembali menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD setempat, Rabu 3 September 2025. Mereka mendesak pimpinan dewan untuk segera mencopot Sekretaris Dewan (Sekwan).

Aksi ini merupakan respons atas pernyataan Sekwan di media yang, menurut penilaian mereka, telah merendahkan kemurnian pergerakan mereka dalam unjuk rasa pada Senin (1/9/) lalu.

Selain itu, massa menilai mencemarkan gerakan mereka dengan framing yang tidak tepat.

Seorang orator dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lombok Timur, Ikhwan, menegaskan tuntutan menuntut pertanggungjawaban Sekwan.

“Kami mendesak pimpinan dewan mencopot Sekwan jika tidak mau mundur secara sukarela,” tegas Ikhwan dalam orasinya.

Para pengunjuk rasa bersikeras bertahan di lokasi hingga tuntutan mereka terpenuhi. Mereka menegaskan tidak akan bubar sebelum pimpinan dewan mencopot Sekwan atau yang bersangkutan mengundurkan diri.

Khairul Azmi, orator dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), juga menyampaikan tuntutan agar seluruh anggota dewan hadir menemui massa.

“Kami menginginkan semua anggota dewan yang dipilih rakyat hadir, jangan hanya ketua. Oleh karena itu, jangan jadi pengecut,” tegasnya.

Kemudian, massa aksi yang merasa tersinggung membakar ban di depan gerbang Kantor DPRD Lombok Timur. Mereka menolak keras framing yang menuduh gerakan mereka sebagai aksi yang dapat disogok dengan “Nasi Bungkus”.

Sekwan Ahyan: “Cukup Bisiki Bupati Saja”

Menanggapi tuntutan tersebut, Sekretaris DPRD Lombok Timur, H. Ahyan, menyayangkan aksi mahasiswa yang turun ke jalan hanya untuk menuntut pencopotannya. Ia menyatakan kesiapannya menerima keputusan pimpinan.

“Saya ini pembantu di sini kan. Kalau pimpinan bilang copot atau pindah, saya pasti pindah,” katanya, Kamis 4 September 2025.

Ahyan menganggap aksi mahasiswa tersebut berlebihan. Ia menyayangkan tindakan mahasiswa yang mengobral bendera organisasi kepemudaan (OKP) hanya untuk menuntut pencopotannya.

“Sebaliknya, ini justru mendegradasi OKP itu sendiri,” tambahnya.

Ia juga berpendapat proses pencopotannya tidak perlu melalui aksi massa. “Misalnya, cukup bisiki Bupati saja, ‘itu copot sekwannya’, selesai,” katanya singkat. ***

Penulis : Najamudin Anaji