Miq Mul: Buruh dan Petani Saatnya Bangkit

“Caleg DPRD dapil IV NTB, Miq Mul, ungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi buruh dan petani yang selama ini dimarginalkan dan dieksploitasi”

LOMBOKINI.com – Calon Legislatif (Caleg) DPRD dari Partai Demokrat, Lalu Iswan Muliadi, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi para buruh dan petani, yang selama ini terus dimarginalkan dan dieksploitasi.

“Saatnya bagi mereka untuk bersatu dan berjuang meraih kesejahteraan yang layak,”kata Lalu Iswa Muliadi kepada media ini, Rabu, 9 Agustus 2023.

Menurut Miq Mul akrabnya itu, beberapa individu yang hanya ingin memperkaya diri telah memperparah kondisi buruh dan petani.

Sebab itu, Ia mengajak buruh dan petani tembakau untuk bersama-sama bangkit dan menuntut hak-hak mereka.

Dalam pandangannya, terkait ketidaksetaraan kesejahteraan yang dialami oleh buruh dan petani tembakau.

Menurutnya, kesejahteraan bagi mereka bukan hanya harapan, melainkan sebuah amanah dari undang-undang yang harus diwujudkan.

Wilayah Utara, Tengah, dan Selatan misalnya, kata Miq Mul, penting memastikan pembangunan dan kesejahteraan merata.

“Hak inilah yang harus menjadi program prioritas bagi setiap penyelenggara negara,” tegasnya.

Politisi Partai Demokrat dapil IV NTB ini jugamengungkapkan bahwa, perjuangan untuk hak-hak buruh dan petani tembakau adalah tanggung jawab yang melibatkan aspek dunia dan akhirat.

Ia merasa bahwa peran mereka sering kali tidak dihargai sebanding dengan hasil yang diperoleh, bahkan seringkali disertai dengan perlakuan fisik yang merugikan.

“Walaupun perlindungan dan kelayakan hidup kaum kecil ini sudah sangat jelas memiliki aturan dan ketentuan secara hukum,” ungkapnya.

Dengan tekad yang kuat, Miq Mul menyatakan siap mewakili kaum marginal ini di gedung Udayana jika terpilih sebagai wakil rakyat di DPRD NTB.

Ia berkomitmen untuk membela dan melindungi hak-hak para buruh dan petani tembakau sebagai amanah yang diberikan oleh rakyat.

“Kalau terpilih dan diamanahkan oleh rakyat sebagai wakilnya di DPRD NTB, tentu sebuah kewajiban untuk membela dan melindungi hak-hak dari pemberi amanah,”imbuhnya. ***