Pejabat Eselon II Lotim Ogah Mundur, Khawatir Kehilangan Fasilitas

LOMBOKINI com – Sejak isu mutasi bergulir, sejumlah pejabat eselon dua di Lombok Timur (Lotim), Nusa Tenggara Barat (NTB), masih menolak mengundurkan diri dari jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Mereka takut kehilangan berbagai fasilitas dan kemudahan dari negara begitu melepas jabatan.

Direktur Eksekutif Lembaga Transparansi Kebijakan (Lens@) Rakyat, H. Hafsan Hirwan, S.H., memantau dan mengumpulkan informasi terkait rencana mutasi besar-besaran para pejabat tersebut. Data per Kamis, 17 April 2025, menunjukkan lebih dari tujuh pejabat eselon dua seharusnya sudah mengundurkan diri agar mutasi cepat terlaksana.

“Mereka menolak mundur karena takut kehilangan mobil dinas, sopir, tunjangan jabatan, dan lainnya. Intinya, gengsi mereka akan hilang,” ujar Hafsan kepada media pada Jumat, 18 April 2025.

Beberapa pejabat enggan beralih ke posisi nonjabatan. “Mereka harus kembali ke profesi awal, seperti guru atau perawat, jika sebelumnya berasal dari sana,” jelasnya.

Fasilitas mewah yang melekat pada jabatan membuat para pejabat sulit rela mengundurkan diri. Beberapa nama yang menolak mundur antara lain Kepala BKPSDM, Kadis Perdagangan, Kadis Dikbud, Kadis LHK, Kepala Dispar, dan Asisten II Setdakab Lotim. Sebagian berasal dari guru tetapi menolak kembali mengajar. Sementara itu, Kepala DP3AKB dan Bapenda tidak ingin lagi menjadi perawat.

Hafsan menegaskan, Bupati harus memutar jabatan agar roda organisasi tetap berjalan. Pemerintahan SMART, sebagai tagline Bupati Iron-Edwin, harus mampu menjalankan rotasi ini dengan cerdas.

“Lucu sekali jika ASN yang berjuang memenangkan Iron-Edwin di Pilkada 2024 justru tidak diakomodasi,” katanya.

Sementara itu, Bupati Lombok Timur Harul Warisin bersiap merombak kabinetnya dengan pesan, “Jangan resah jika ada mutasi.”

Kepala BKPSDM Lotim Dr. H. Mugni, M.Pd., membenarkan aturan mutasi untuk pejabat eselon dua. “Ini tidak bisa dianggap enteng. Mereka harus menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri tanpa paksaan di atas materai Rp10.000. Jika tidak bersedia, mutasi tidak bisa dilakukan,” tegasnya.

Hingga kini, belum ada pejabat yang bersedia membuat surat pernyataan tersebut. Kebanyakan ingin pensiun di jabatan saat ini karena usia pensiun sudah dekat.

“Sebentar lagi mereka pensiun. Sebaiknya mutasi menunggu masa pensiun mereka,” sarannya.

Namun, Pemerintah Iron-Edwin berencana segera merombak kabinet untuk mengakomodasi para pendukung yang membantu kemenangan mereka di Pilkada 2024. Pemkab Lotim telah beberapa kali meminta rekomendasi dari MenPANRB terkait mutasi ini, tetapi belum ada kepastian.

Hafsan menyarankan agar rotasi tetap berjalan sesuai kebutuhan. Dengan regulasi yang ada, pejabat eselon dua saat ini bisa beralih ke OPD yang lebih prioritas untuk mendukung visi-misi SMART di tengah efisiensi anggaran.

“Supaya masyarakat melihat perubahan nyata di pemerintahan baru. Jangan hanya omong kosong. Ngeno ke juluk, tuan!!” tandasnya.***