AMAN Lombok Timur Soroti Lahan Pesisir Terbengkalai, Desak Pemda Evaluasi Investor “Abal-Abal”

LOMBOKINI.com — Ketua Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PD AMAN) Lombok Timur, Sayadi, S.H., melayangkan kritik tajam terhadap minimnya komitmen para investor yang menguasai lahan di kawasan pesisir Kabupaten Lombok Timur.

Lahan-lahan tersebut dinilai terbengkalai dan dibiarkan kosong selama bertahun-tahun tanpa ada realisasi pembangunan yang nyata.

Sayadi mengungkapkan, fenomena ini sudah berlangsung lama—bahkan sebagian lahan telah dikuasai selama lima hingga sepuluh tahun lebih.

Polanya kerap berulang: datang dengan klaim sebagai investor besar, mengurus perizinan di pemerintah daerah, namun kemudian menghilang dan meninggalkan lahan begitu saja.

“Banyak yang mengaku investor besar, urus izin, setelah itu tidak ada tindak lanjut. Ada yang justru meninggalkan lahan begitu saja,” tegas Sayadi, Rabu (11/11/2026).

Menurut pengamatannya, hampir 99 persen lahan di pinggir pantai, mulai dari wilayah utara hingga beberapa titik di kawasan selatan, telah dikuasai investor.

Namun, pembangunan fasilitas pariwisata seperti hotel atau kafe sangat minim. Sebagai contoh, ia menyoroti kawasan sekitar Pantai Kura-Kura di mana fasilitas pariwisata di atas lahan yang dikuasai investor hingga kini belum beroperasi.

“Lahan dikuasai, pantai dibiarkan mati. Masyarakat tidak dapat apa-apa, daerah tidak dapat apa-apa,” ujarnya.

Di tengah kondisi ini, AMAN Lombok Timur berkomitmen untuk mendampingi masyarakat agar lebih waspada terhadap modus investor “abal-abal”.

Sayadi menegaskan bahwa persoalan utama bukan pada status tanah—baik hak milik bersertifikat maupun tanah adat—melainkan pada penguasaan lahan yang tidak dimanfaatkan dan dibiarkan mangkrak.

“Jangan sampai tanah masyarakat hanya jadi alat untuk mengklaim proyek, tapi tidak pernah dibangun,” tambahnya.

Dampak dari terbengkalainya kawasan pesisir ini turut dirasakan pada sektor ekonomi daerah. Wisatawan memang datang menikmati keindahan alam Lombok Timur, tetapi mereka enggan menginap karena ketiadaan fasilitas akomodasi yang memadai.

Akibatnya, wisatawan memilih menghabiskan uang dan menginap di kabupaten tetangga, yakni Lombok Tengah.

“Orang datang lihat pantai kita, tapi uangnya dibelanjakan di daerah lain. Kita hanya dapat sampahnya, daerah lain dapat untungnya,” sindir Sayadi.

Melihat kondisi tersebut, Sayadi mendesak Bupati Lombok Timur agar segera mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi dan meninjau ulang izin para investor.

Jika terbukti tidak memiliki komitmen pembangunan, izin tersebut harus dicabut agar lahan tidak terus dikuasai tanpa memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan adanya pembangunan hotel, kafe, dan fasilitas penunjang di kawasan pesisir, roda perekonomian masyarakat sekitar diyakini akan ikut bergerak hidup.

“Jangan biarkan Lotim hanya jadi tempat lewat. Cabut izin investor yang tidak serius, beri ruang untuk yang benar-benar mau membangun,” pungkasnya.

Penulis : Paozan Azima