EK-LMND Lombok Timur Laporkan Plt Dirut PDAM ke Kejari, Desak Pemeriksaan Transaksi Keuangan

Kamis, 19 November 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua EK-LMND Lombok Timur Khairul Azmi menyerahkan laporan dugaan cacat prosedur Plt Dirut PDAM Sopyan Hakim ke Kejari Lombok Timur, Kamis (19/11/2026). (Foto: Lombokini.com)

Ketua EK-LMND Lombok Timur Khairul Azmi menyerahkan laporan dugaan cacat prosedur Plt Dirut PDAM Sopyan Hakim ke Kejari Lombok Timur, Kamis (19/11/2026). (Foto: Lombokini.com)

LOMBOKINI.com – Eksekutif Kabupaten Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK-LMND) Lombok Timur melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran prosedur dalam pengangkatan Sopyan Hakim sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lombok Timur ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur, Kamis (19/11/2026).

Laporan tersebut menyoroti mekanisme pengangkatan dan masa jabatan Sopyan Hakim sebagai Plt Dirut yang telah berlangsung hampir dua tahun. EK-LMND Lombok Timur menilai Sopyan Hakim melampaui batas kewenangan karena mengambil tindakan di luar mandat dan aturan sehingga berpotensi menimbulkan persoalan hukum atau tata kelola.

Ketua EK-LMND Lombok Timur Khairul Azmi menyatakan langkah tersebut merupakan bentuk kontrol organisasi mahasiswa terhadap tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya kepatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan perundang-undangan.

Menurut dia, pengangkatan Plt Dirut PDAM Lombok Timur menyisakan sejumlah persoalan administratif dan hukum yang perlu ditelusuri aparat penegak hukum.

“Kami melihat ada praktik pembiaran yang serius. Penunjukan Plt Dirut PDAM Lombok Timur ini diduga kuat cacat prosedur sejak awal karena diambil dari luar struktur internal perusahaan. Ironisnya, Sopyan dibiarkan menjabat hingga hampir dua tahun tanpa ada seleksi terbuka,” kata Khairul Azmi di Selong, usai menyerahkan laporan di Kejaksaan, Kamis (19/11/2026).

Baca Juga :  Sidang Putusan Wartawan Mugni Ilma di PN Selong Ditunda, Alasannya Majelis Hakim Belum Bermusyawarah

Dalam laporan tersebut, EK-LMND Lombok Timur menyoroti dua persoalan utama. Pertama, mekanisme pengangkatan Plt Dirut yang diduga tidak sesuai dengan Pasal 24 Permendagri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian BUMD Air Minum serta Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Kedua, masa jabatan Plt yang dinilai telah melampaui batas waktu enam bulan sebagaimana ketentuan yang menjadi dasar dalam laporan tersebut.

EK-LMND Lombok Timur menilai persoalan ini tidak bisa hanya dipandang sebagai urusan administratif internal perusahaan. Sebab, jabatan direktur utama memiliki kewenangan menentukan kebijakan perusahaan, termasuk pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta berbagai keputusan strategis yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.

“Jika dasar pengangkatannya bertentangan dengan Permendagri dan PP, maka legitimasi setiap tanda tangan kontrak pengadaan, pencairan anggaran operasional, hingga penerimaan hak-hak keuangan jabatan setelah melewati batas enam bulan patut dipertanyakan,” katanya.

Karena itu, kata dia, Kejaksaan harus turun melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan untuk memastikan tidak ada keuangan daerah yang dirugikan.

Baca Juga :  Ketua LMND Lotim Siap Penuhi Panggilan Klarifikasi Polres, Tegaskan Kritik terhadap Pejabat Publik Bukan Kejahatan

Atas dasar itu, EK-LMND Lombok Timur meminta Kejari Selong menindaklanjuti laporan tersebut dengan menelusuri proses pengangkatan Plt Dirut, kewenangan yang dijalankan selama masa jabatan, serta kemungkinan dampaknya terhadap keuangan daerah.

Organisasi mahasiswa itu juga mendesak Kejari memeriksa seluruh kebijakan dan transaksi keuangan yang dilakukan selama kepemimpinan Plt sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selain melapor ke Kejari Lombok Timur, EK-LMND juga menyampaikan tembusan laporan kepada Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kejaksaan Tinggi NTB.

EK-LMND Lombok Timur turut mendesak Bupati Lombok Timur selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) mengevaluasi pengangkatan Plt Dirut PDAM, meninjau kembali surat keputusan penunjukannya, serta segera membuka proses seleksi direktur utama definitif secara transparan dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Kami minta Pak Bupati mengevaluasi pengangkatan Sopyan sebagai Plt Dirut PDAM yang melampaui kewenangan pelaksanaan tugas. Segera buka seleksi terbuka Dirut definitif secara transparan dan profesional sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya.

Bagi EK-LMND Lombok Timur, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut siapa yang menduduki jabatan direktur utama, melainkan bagaimana pemerintah daerah memastikan tata kelola BUMD berjalan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. ***

Editor : Najamudin Anaji

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Ketua LMND Lotim Siap Penuhi Panggilan Klarifikasi Polres, Tegaskan Kritik terhadap Pejabat Publik Bukan Kejahatan
PN Selong Bebaskan Wartawan Mugni Ilma dari Dakwaan Penuntut Umum
Alumni LMND Lombok Timur Desak Aparat Hentikan Kriminalisasi Aktivis
MA Batalkan Putusan PTUN soal Ijazah Gibran, Sebut Pelanggaran Administrasi Menyangkut Kepentingan Bangsa
Sidang Putusan Wartawan Mugni Ilma di PN Selong Ditunda, Alasannya Majelis Hakim Belum Bermusyawarah
Mantan Wakapolri Oegroseno Sebut Ada Jenderal Lain Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo
Presiden Prabowo Tegaskan Intelijen Awasi Musuh Negara, Bukan Intai Tokoh Nasional
Bareskrim Telusuri Pihak yang Memerintahkan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 23:30 WITA

EK-LMND Lombok Timur Laporkan Plt Dirut PDAM ke Kejari, Desak Pemeriksaan Transaksi Keuangan

Rabu, 18 November 2026 - 21:45 WITA

Ketua LMND Lotim Siap Penuhi Panggilan Klarifikasi Polres, Tegaskan Kritik terhadap Pejabat Publik Bukan Kejahatan

Rabu, 18 November 2026 - 15:45 WITA

PN Selong Bebaskan Wartawan Mugni Ilma dari Dakwaan Penuntut Umum

Rabu, 18 November 2026 - 14:20 WITA

Alumni LMND Lombok Timur Desak Aparat Hentikan Kriminalisasi Aktivis

Rabu, 11 November 2026 - 14:34 WITA

MA Batalkan Putusan PTUN soal Ijazah Gibran, Sebut Pelanggaran Administrasi Menyangkut Kepentingan Bangsa

Berita Terbaru