Wakil Bupati Lombok Timur Kunjungi OPD, Soroti Ketimpangan ASN dan Honorer

Selasa, 25 Februari 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Bupati Lombok Timur, HM Edwin Hadiwijaya, Kunjungi OPD, Soroti Ketimpangan jumlah ASN dan Honorer. (Foto: Lombokini.com).

Wakil Bupati Lombok Timur, HM Edwin Hadiwijaya, Kunjungi OPD, Soroti Ketimpangan jumlah ASN dan Honorer. (Foto: Lombokini.com).

LOMBOKINI.com – Wakil Bupati Lombok Timur, HM Edwin Hadiwijaya, mengunjungi beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Selasa, 25 Februari 2025, untuk bersilaturahmi dan memastikan kondisi pelayanan publik serta sumber daya manusia (SDM) di setiap instansi berjalan dengan baik.

Dalam kunjungannya, Wabup mendatangi instansi-instansi seperti Dinas PMD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Perdagangan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Dinas Kesehatan.

Baca Juga :  DKP Lombok Timur Soroti Kesenjangan Akses Digital dan Kendala Subsidi BBM Nelayan Tradisional

Wabup Edwin menekankan pentingnya kebersamaan dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Komponen sekecil apa pun memiliki kontribusi dalam sebuah tim,” katanya di hadapan para pimpinan OPD, pejabat eselon III dan IV, serta pejabat fungsional.

Edwin juga menyoroti ketimpangan jumlah ASN dan tenaga honorer di berbagai instansi.

Dia mengatakan bahwa distribusi pegawai belum proporsional, baik dari segi jumlah maupun kualitas.

Karena itu, dia berencana mendistribusikan tenaga honorer sesuai kualifikasi yang dimiliki agar SDM dapat dioptimalkan.

Baca Juga :  Resiko LSL di Lombok Timur Naik Sekitar 30 Persen dan Tercatat 43 Orang Kasus HIV/AIDS

Selain itu, Wabup menekankan pentingnya kesiapan menghadapi berbagai perubahan, termasuk melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“RPJMD harus bisa menjadi alat strategis agar pemerintah daerah lebih mudah menarik investor,” tegasnya.

Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam membenahi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Saya ingin memastikan visi-misi Lombok yang SMART (Sejahtera, Maju, Adil, Religius, dan Transparan) benar-benar bisa diwujudkan,” pungkasnya.***

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

DPMPTSP Lombok Timur Monitoring Tambang Pasir, Dorong Pelaku Usaha Tertib Perizinan
Resiko LSL di Lombok Timur Naik Sekitar 30 Persen dan Tercatat 43 Orang Kasus HIV/AIDS
Menelisik Praktik Konservasi Inklusif Yayasan JARI di Wilayah Selat Alas
DKP Lombok Timur Soroti Kesenjangan Akses Digital dan Kendala Subsidi BBM Nelayan Tradisional
Knalpot Brong dan Tanpa Helm Diburu, Satlantas Lotim Catat 1.009 Penindakan dalam Sebulan
AMAN Desak Perda Masyarakat Adat Lombok Timur Segera Diimplementasikan
DPRD Lombok Timur Tetapkan APBD Perubahan 2026, Minta Pemda Percepat Realisasi
Wabup Lombok Timur Paparkan Dua Raperda dalam Paripurna DPRD

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 12:40 WITA

DPMPTSP Lombok Timur Monitoring Tambang Pasir, Dorong Pelaku Usaha Tertib Perizinan

Senin, 9 November 2026 - 15:48 WITA

Resiko LSL di Lombok Timur Naik Sekitar 30 Persen dan Tercatat 43 Orang Kasus HIV/AIDS

Minggu, 25 Oktober 2026 - 05:31 WITA

Menelisik Praktik Konservasi Inklusif Yayasan JARI di Wilayah Selat Alas

Kamis, 22 Oktober 2026 - 21:03 WITA

DKP Lombok Timur Soroti Kesenjangan Akses Digital dan Kendala Subsidi BBM Nelayan Tradisional

Kamis, 15 Oktober 2026 - 18:53 WITA

Knalpot Brong dan Tanpa Helm Diburu, Satlantas Lotim Catat 1.009 Penindakan dalam Sebulan

Berita Terbaru