Tahun Ini Bapenda Lotim Perbarui Data WP Usang serta Menurunkan Tarif Pajak PBB

- Penulis Berita

Selasa, 26 Maret 2024 - 10:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Badan Pendapatan Daerah Lombok Timur, Muksin. (sumber:ong)

Kepala Badan Pendapatan Daerah Lombok Timur, Muksin. (sumber:ong)

LOMBOKini.com,- Sejak Tahun 1999, Tahun ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Timur (Lotim) melakukan pembaruan data Wajib Pajak (WP) Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2).

Kepala Bapenda Lotim, Muksin menyampaikan selain pembaruan data WP pada PBB P2, Bapenda telah mengambil kebijakan untuk menurunkan tarif pajak menjadi 0,08 persen yang sebelumnya 0,1 persen.

Selain itu, penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), seiring dengan perkembangan yang terjadi di Lotim.

“Penurunan pajak dan penyesuaian NJOP ini kita akan terapkan tahun ini,”tutur Muksin, Selasa 26 Maret 2024.

Soal pembaruan data, terang Muksin, dilakukan secara bertahap dengan menyisir kawasan perkotaan, perumahan, daerah pariwisata dan daerah yang potensinya jelas.

Baca Juga :  Ucapkan Selamat ke Paslon Iron-Edwin, Syamsul Luthfi: Mari Kita Kembali Saling Rangkul

Bapenda Lotim telah menyediakan blangko Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)
Blangko ini tertera data letak objek pajak, data subjek pajak, dan sket atau denah lokasi objek pajak, identitas objek, data komponen utama, data komponen material dan termasuk data komponen fasilitas.

Tujuan pembaruan data ini ungkap Muksin, selain meningkatkan pendapatan, untuk memperbarui data WP yang digunakan saat ini data Tahun 1999. Berdasarkan Aturan juga, pembaruan data dilakukan tiga tahun sekali.

Baca Juga :  Ucapkan Selamat ke Paslon Iron-Edwin, Syamsul Luthfi: Mari Kita Kembali Saling Rangkul

“ini kan tidak pernah dilakukan selama ini. Sekarang kita lakukan sebagai komitmen kita bekerja untuk menggali potensi-potensi PAD” terang Muksin.

Pembaruan data ini juga, akan membawa keadilan bagi WP kelas menengah ke bawah dengan dibandingkan WP kelas menengah ke atas.

“Pajak WP menengah ke bawah dibandingkan dengan menengah ke atas sama nilai pajaknya. Padahal kondisi kedua objek berbeda jauh,” tuturnya.

Harapnya, melalui pembaruan data ini ditemukan perkembangan objek pajak yang bisa menjadi potensi PBB baru serta menaikkan penerimaan pajak sesuai NJOP masyarakat yang tertera di SPT PBB telah disesuaikan. (lk)

Berita Terkait

Ucapkan Selamat ke Paslon Iron-Edwin, Syamsul Luthfi: Mari Kita Kembali Saling Rangkul
Besok Debat Pertama Lima Paslon Pilkada Lombok Timur 2024, Ini Lokasinya
Syamsurrijal Harap FWMO Jadi Wadah Pilar Keempat Demokrasi yang Kokoh
Luthfi-Wahid Sebut Lotim Punya Sumber Daya Melimpah untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Puncak Musim Kemarau, Harga Cabai di Lombok Timur Merangkak Naik
Pj Bupati Lombok Timur Terima Rencana Induk DTW Cemara Siu dari Menparekraf
Diduga ada Mafia yang Mainkan Harga Tembakau, KSPN NTB Ancam Kerahkan Massa Tutup Paksa Gudang Tembakau di Lombok
Pj Gubernur Hassanudin : Deklarasi Netralitas ASN Pilkada Serentak 2024 untuk Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Berita Terkait

Jumat, 29 November 2024 - 17:35 WIB

Ucapkan Selamat ke Paslon Iron-Edwin, Syamsul Luthfi: Mari Kita Kembali Saling Rangkul

Sabtu, 2 November 2024 - 09:10 WIB

Kiprah P3PD Memajukan Desa Diapresiasi Pemprov NTB

Selasa, 29 Oktober 2024 - 10:44 WIB

Besok Debat Pertama Lima Paslon Pilkada Lombok Timur 2024, Ini Lokasinya

Senin, 21 Oktober 2024 - 23:30 WIB

Luthfi-Wahid Sebut Lotim Punya Sumber Daya Melimpah untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Selasa, 15 Oktober 2024 - 23:35 WIB

Puncak Musim Kemarau, Harga Cabai di Lombok Timur Merangkak Naik

Selasa, 15 Oktober 2024 - 22:09 WIB

Pj Bupati Lombok Timur Terima Rencana Induk DTW Cemara Siu dari Menparekraf

Selasa, 15 Oktober 2024 - 12:30 WIB

Diduga ada Mafia yang Mainkan Harga Tembakau, KSPN NTB Ancam Kerahkan Massa Tutup Paksa Gudang Tembakau di Lombok

Senin, 7 Oktober 2024 - 23:59 WIB

Siap Jalankan Program 100 Hari Prabowo, Pemprov NTB akan Lakukan Koordinasi dengan Kementerian Terkait

Berita Terbaru

Tuang Guru Bajang (TGB) Dr. H. Muhammad Zainul Majdi. (Foto: Lombokini.com/Istimewa).

Nasional

Bukan Politis, Ini Alasan TGB Mundur dari Perindo

Sabtu, 2 Nov 2024 - 16:49 WIB

Kiprah P3PD Memajukan Desa Diapresiasi Pemprov NTB. (Foto: LOMBOKINI.com/ntbprov.go.id).

Berita

Kiprah P3PD Memajukan Desa Diapresiasi Pemprov NTB

Sabtu, 2 Nov 2024 - 09:10 WIB