SK Masih Sah, Darmawan Imbau Calon dari Partai Berkarya Tetap Tenang

  • Whatsapp
Ketua Umum DPP Partai Berkarya, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto dan Ketua DPW Partai Berkarya NTB, H Darmawan. LK

LOMBOKINI.com – Dinamika di tubuh Partai Berkarya belum tuntas. Bahkan, saat ini Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra (HMP) atau yang akrab dipanggil Tommy Soeharto beserta pengurus dewan pimpinan pusat (DPP) sedang menjalankan proses hukum di Jakarta.

Dalam mengembalikan marwah partainya, Tommy melibatkan beberapa pakar hukum diantaranya, Dr. Yudi, MH. MBA., Andi Ismail, SH. MH., EL. Erwin Makalo, SH. MH., dan 10 tim ahli bidang hukum pidana lainnya.

Tommy Soeharto bersama tim kuasa hukumnya sudah memasukkan berkas gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dan tim DPP Partai Berkarya juga membuat laporan ke Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

“Saat ini memang belum tetapi sedang penyusunan berkas sebagi bahan laporan. Mungkin besok sudah masuk laoporannya,” ungkap Ketua DPW Partai Berkarya NTB, H Darmawan, Senin, 10 Agustus 2020 lewat keterangan tertulis.

Darmawan yang masih berada di Jakarta terus mengawal segala proses hukum yang di jalankan partai.

“Saya kebetulan banyak sekali dibutuhkan partai, terlebih saya dekat sama Pak Tommy, kareana itu, saat ini saya masih di Jakarta ikut dalam tim DPP Partai Berkarya,” ujarnya.

Darmawan mengimbau anggota Partai Berkaya NTB termasuk anggota dewan dan calon bupati dan wali kota yang telah menerima SK untuk tetap tenang. Sembari menunggu proses hukum yang di jalankan partai.

Termasuk soal surat edaran yang ditandatangi Tommy Soeharto tertanggal 7 Agustus 2020 dengan nomor surat 150/DPP/Berkarya/VIII/2020 perihal Instruksi.

Selain itu, imbau Darmawan, anggota dan pengurus partai berkarya NTB diminta untuk tetap solid dan satu komando di bawah pimpinan Tommy Soeharto.

“Pengurus dan anggota partai Berkarya NTB, jangan coba-coba membantu pergerakan anggota yang mengatasnamakan dirinya Partai Beringin Karya versi Mukhdi,” tegas Darmawan.

Dijelaskan, Partai Beringin Karya dan Partai Berkarya beda, Tommy Soeherto melakukan tidakan hukum dalam rangka menuntut pihak Muchdi Purwoprandjono ( Muchdi PR ) yang telah mencatut namanya di kepengurusan Partai Beringin Karya sesuai SK Kemenkumham yang diterbitkan beberapa waktu lalu.

Mengenai SK pencalonan bupati dan wali kota, Darmawan menegsakan bahwa SK untuk calon bupati dan walikota masih sah. Disamping itu KPU pusat belum menerbitkan surat edaran terkait perubahan nama dan pengurus partai Berkarya.

“Banyak hal yang membuat SK tersebut masih sah. Diantaranya Partai Berkaya tidak mengakui adanya Munaslub kemudian partai Berkya beda dengan Beringin Karya,” ujarnya.

Darmawan menilai kubu Mukhdi ingin merampas Partai Berkarya namun caranya salah.

“Jika ingin merampas partai, seharusnya belajar dulu, biar saya ajarkan caranya,” demikan ketua Partai Berkarya NTB, H Darmawan. LK

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *