LOMBOKINI.com – Forum P2 dan P3 Kabupaten Lombok Timur (Lotim), bersatu mempertanyakan SK P3K P1 yang lulus tahun 2022 hingga saat ini belum keluar. Selain itu, mengenai SK Guru Honorer terus menerus tidak hentinya dikeluarkan oleh Dinas Dikbud Lotim.
Pada Senin (3/7/2023) mereka telah bersurat ke DPRD Lotim guna meminta jadwal hearing bersama dinas terkait mengenai permasalah tersebut.
Hal tersebut di ungkap oleh salah seorang pengurus Forum P2 dan P3, Fauzan.
“Kemarin sudah kita masukkan surat ke DPRD untuk meminta di fasilitasi heraing dengan dinas terkait. Kita tunggu jadwalnya saja nanti dari DPRD,” kata Fauzan kepada Lombokini.com, pada Selasa, 4 Juli 2023.
Dia menjelaskan, permasalah tersebut dibawa hingga ranah DPRD guna mendapatkan kepastian mengenai SK P3K P1 yang tak kunjung keluar dan bosan di janji -janjikan. Bila dibandingkan dengan Dinas Kesehatan Lombok Timur, sudah menerima SK bahkan sudah menikmati gaji mereka.
Fauzan tidak menampikkan, jika melihat update penetapan NIP P3K Guru 2022 wilayah Provinsi NTB (2) yang masih dalam proses privikasi data. Seharunya kata dia, Dinas Dikbud berperan aktif mendorong dan melengkapi apa yang menjadi permasalah sehingga proses itu lamban.
“Kami menilai Dinas Dikbud lamban memproses. Tidak seperti Dinas Kesehatan yang cekatan,” ungkap dia dengan nada geram.
Begitu juga dengan SK guru honorer ungkapnya juga, hingga saat ini terus dikeluarkan. Hal itu diketahui dari inputan rekan – rekan tenaga honor setiap kecamatan yang tergabung dalam forum P2 dan P3.
Fauzan menilai, ada oknum di Dinas terkait yang mengakomodir SK honorer hingga bisa dikeluarkan terus menerus dengan mudah. Bupati H.M Sukiman Azmy kata dia, pasti tidak mengetahui perihal SK guru honorer yang terus dikeluarkan ini.
“Dampak negatifnya, tenaga honorer yang lama mengabdi ini khawatir akan berkurangnya jam mengajar,” ujar dia.
Fauzan menambahkan, selain melakukan hearing di DPRD, forum P2 dan P3 se-Kabupaten Lotim akan turun jalan dalam waktu dekat ini.
Rencananya ribuan Guru Honor P2 dan P3 berjalan kaki atau Long March dari taman Selong menuju Kantor Bupati, BKPSDM, Dinas Dikbud dan terkahir ke DPRD.
Dalam aksi itu, meereka akan mendesak pemerintah agar mengeluarkan SK P3K P1, menertibkan oknum di internal Dikbud Lotim yang diduga mengakomodir SK Guru Honorer yang terus menerus dikelurkan dan terkahir membuka formasi tahun 2023 sebanyak mungkin atau menerapkan 4.663 formasi seperti tahun 2022.
Sementara Sekretaris Dinas Dikbud Yulian Ugi Sulistianto dikonfirmasi mengatakan formasi P3K tahun 2022 sedang proses penetapan NI PPPK di KanReg X BKN Denpasar.
Dia mengklaim, Dari Dinas Dikbud sudah membantu proses kelengkapan administrasinya dan sedang menunggu proses verifikasi. Mengenai jumlah usulan pada tahun 2023, kata Ugi salah satu tupoksi BKPSDM.
” Kalau dari dinas sudah kita bantu kelengkapan administrasinya, terkait jumlah usulan adalah tupoksi dari BPKSDM”, terang dia.
Selain itu, mengenai SK Guru Honorer yang terus menerus dikeluarkan hingga saat ini, Ugi berharap pihak sekolah melapor ke Dinas Dikbud.
“Laporan ke Dinas kalau ada SK Honorer tanpa sepengetahuan sekolah, supaya di tindak,” terang Ugi.
Penulis : Ong
