Ribuan Guru Honorer di Lombok Timur Ancam Mogok Mengajar

- Penulis Berita

Kamis, 20 Juli 2023 - 19:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Forum P2, P3, dan GHN 10+ Kabupaten Lotim, Sunarno.(Ong)

Ketua Forum P2, P3, dan GHN 10+ Kabupaten Lotim, Sunarno.(Ong)

LOMBOKINI.com Ribuan Guru Honorer di Lombok Timur (Lotim) mengancam mogok mengajar setelah rencana aksi mereka aksi demontrasi di kantor Bupati gagal.

Mereka rencananya akan melakukan aksi besar-besaran untuk memprotes bupati, karena ketidakpuasan atas pembukaan kuota PPPK Guru Formasi 2023 yang terbatas.

Ketua Forum P2, P3, dan GHN 10+ Kabupaten Lotim, Sunarno mengatakan ketidakpuasan mereka terhadap jumlah kuota yang disediakan.

“Dari 2.173 Guru Honorer yang ada saat ini, hanya 440 orang yang disiapkan untuk calon PPPK tahun 2023”, kata Sunarno pada Lombokini.com, di Selong, pada Kamis, 20 Juli 2023.

Dia mengatakan sebagian besar Guru Honorer yang tergabung dalam forum ini telah mengabdi selama lebih dari sepuluh tahun.

“Jika hanya 20 persen dari mereka yang diakomodir, pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi pada 80 persen Guru Honorer lainnya?,” cetus Sunarno.

Baca Juga :  Pj Bupati Lombok Timur Terima Rencana Induk DTW Cemara Siu dari Menparekraf

Mereka berpendapat bahwa peluang untuk mendapatkan SK PPPK hanya ada pada tahun ini saja, dan tidak akan ada kesempatan lagi di masa mendatang.

Namun, para guru honorer ini tidak menuntut jasa atas pengabdian mereka dalam mencerdaskan anak bangsa selama belasan tahun.

“Mereka hanya menginginkan penghargaan berupa kejelasan status dengan SK PPPK Guru,”ungkapnya.

Namun, harapan ini tampaknya tidak dapat terpenuhi karena Pemerintah Daerah menyatakan bahwa anggaran yang tersedia tidak mendukung.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) telah menyampaikan dalam rapat kerja MKKS SMP Tahun 2023, bahwa hanya ada kuota 440 PPPK yang dibuka karena pembatasan belanja pegawai tidak boleh melebihi 50 persen dari anggaran.

Baca Juga :  Syamsurrijal Harap FWMO Jadi Wadah Pilar Keempat Demokrasi yang Kokoh

Situasi ini semakin kompleks ketika Dinas Dikbud Lotim justru menerbitkan SK Honorer baru, meskipun anggaran terbatas menjadi alasan utama pembatasan kuota PPPK.

Sunarno merasa bahwa terbitnya SK baru tersebut berbanding terbalik dengan tindakan nyata yang diambil oleh Pemerintah Daerah, jelas – jelas alasannya anggaran.

“Terutama ketika beberapa Guru Honorer baru mendapatkan SK Honorer bahkan saat mereka masih berstatus sebagai mahasiswa,” bebernya.

Ancaman mogok mengajar dari ribuan Guru Honorer ini menjadi suatu perhatian serius bagi pihak berwenang. Ketersediaan guru honorer dalam proses pendidikan memegang peran penting dalam mencerdaskan generasi muda.

Harapannya, pihak berwenang dapat menemukan solusi yang adil dan memenuhi kebutuhan Guru Honorer serta keberlanjutan pendidikan di Lotim.***

Berita Terkait

Bukan Politis, Ini Alasan TGB Mundur dari Perindo
Besok Debat Pertama Lima Paslon Pilkada Lombok Timur 2024, Ini Lokasinya
Syamsurrijal Harap FWMO Jadi Wadah Pilar Keempat Demokrasi yang Kokoh
Luthfi-Wahid Sebut Lotim Punya Sumber Daya Melimpah untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Puncak Musim Kemarau, Harga Cabai di Lombok Timur Merangkak Naik
Pj Bupati Lombok Timur Terima Rencana Induk DTW Cemara Siu dari Menparekraf
Diduga ada Mafia yang Mainkan Harga Tembakau, KSPN NTB Ancam Kerahkan Massa Tutup Paksa Gudang Tembakau di Lombok
Pj Gubernur Hassanudin : Deklarasi Netralitas ASN Pilkada Serentak 2024 untuk Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Berita Terkait

Selasa, 29 Oktober 2024 - 10:44 WIB

Besok Debat Pertama Lima Paslon Pilkada Lombok Timur 2024, Ini Lokasinya

Senin, 28 Oktober 2024 - 22:30 WIB

Syamsurrijal Harap FWMO Jadi Wadah Pilar Keempat Demokrasi yang Kokoh

Sabtu, 26 Oktober 2024 - 11:30 WIB

Direktur Eksekutif Charta Politika Bantah Telah Lakukan Survei di Pilkada Lombok Timur 2024

Kamis, 17 Oktober 2024 - 20:59 WIB

Cawabup Abdul Wahid Kukuhkan Kordes dan Kordus Kecamatan Montong Gading

Selasa, 15 Oktober 2024 - 23:35 WIB

Puncak Musim Kemarau, Harga Cabai di Lombok Timur Merangkak Naik

Selasa, 15 Oktober 2024 - 22:09 WIB

Pj Bupati Lombok Timur Terima Rencana Induk DTW Cemara Siu dari Menparekraf

Selasa, 15 Oktober 2024 - 12:30 WIB

Diduga ada Mafia yang Mainkan Harga Tembakau, KSPN NTB Ancam Kerahkan Massa Tutup Paksa Gudang Tembakau di Lombok

Jumat, 4 Oktober 2024 - 11:53 WIB

Pj Gubernur Hassanudin : Deklarasi Netralitas ASN Pilkada Serentak 2024 untuk Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Berita Terbaru

Tuang Guru Bajang (TGB) Dr. H. Muhammad Zainul Majdi. (Foto: Lombokini.com/Istimewa).

Nasional

Bukan Politis, Ini Alasan TGB Mundur dari Perindo

Sabtu, 2 Nov 2024 - 16:49 WIB

Kiprah P3PD Memajukan Desa Diapresiasi Pemprov NTB. (Foto: LOMBOKINI.com/ntbprov.go.id).

Berita

Kiprah P3PD Memajukan Desa Diapresiasi Pemprov NTB

Sabtu, 2 Nov 2024 - 09:10 WIB