Ribuan Guru Honorer di Lombok Timur Ancam Mogok Mengajar

Kamis, 20 Juli 2023 - 19:25 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Forum P2, P3, dan GHN 10+ Kabupaten Lotim, Sunarno.(Ong)

Ketua Forum P2, P3, dan GHN 10+ Kabupaten Lotim, Sunarno.(Ong)

LOMBOKINI.com Ribuan Guru Honorer di Lombok Timur (Lotim) mengancam mogok mengajar setelah rencana aksi mereka aksi demontrasi di kantor Bupati gagal.

Mereka rencananya akan melakukan aksi besar-besaran untuk memprotes bupati, karena ketidakpuasan atas pembukaan kuota PPPK Guru Formasi 2023 yang terbatas.

Ketua Forum P2, P3, dan GHN 10+ Kabupaten Lotim, Sunarno mengatakan ketidakpuasan mereka terhadap jumlah kuota yang disediakan.

“Dari 2.173 Guru Honorer yang ada saat ini, hanya 440 orang yang disiapkan untuk calon PPPK tahun 2023”, kata Sunarno pada Lombokini.com, di Selong, pada Kamis, 20 Juli 2023.

Dia mengatakan sebagian besar Guru Honorer yang tergabung dalam forum ini telah mengabdi selama lebih dari sepuluh tahun.

“Jika hanya 20 persen dari mereka yang diakomodir, pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi pada 80 persen Guru Honorer lainnya?,” cetus Sunarno.

Baca Juga :  Polisi Sidak Gudang Distributor Pupuk di Lombok Timur

Mereka berpendapat bahwa peluang untuk mendapatkan SK PPPK hanya ada pada tahun ini saja, dan tidak akan ada kesempatan lagi di masa mendatang.

Namun, para guru honorer ini tidak menuntut jasa atas pengabdian mereka dalam mencerdaskan anak bangsa selama belasan tahun.

“Mereka hanya menginginkan penghargaan berupa kejelasan status dengan SK PPPK Guru,”ungkapnya.

Namun, harapan ini tampaknya tidak dapat terpenuhi karena Pemerintah Daerah menyatakan bahwa anggaran yang tersedia tidak mendukung.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) telah menyampaikan dalam rapat kerja MKKS SMP Tahun 2023, bahwa hanya ada kuota 440 PPPK yang dibuka karena pembatasan belanja pegawai tidak boleh melebihi 50 persen dari anggaran.

Baca Juga :  Pj Bupati Lombok Timur: Mengangkat Honorer menjadi PPPK Sulit Karena ...

Situasi ini semakin kompleks ketika Dinas Dikbud Lotim justru menerbitkan SK Honorer baru, meskipun anggaran terbatas menjadi alasan utama pembatasan kuota PPPK.

Sunarno merasa bahwa terbitnya SK baru tersebut berbanding terbalik dengan tindakan nyata yang diambil oleh Pemerintah Daerah, jelas – jelas alasannya anggaran.

“Terutama ketika beberapa Guru Honorer baru mendapatkan SK Honorer bahkan saat mereka masih berstatus sebagai mahasiswa,” bebernya.

Ancaman mogok mengajar dari ribuan Guru Honorer ini menjadi suatu perhatian serius bagi pihak berwenang. Ketersediaan guru honorer dalam proses pendidikan memegang peran penting dalam mencerdaskan generasi muda.

Harapannya, pihak berwenang dapat menemukan solusi yang adil dan memenuhi kebutuhan Guru Honorer serta keberlanjutan pendidikan di Lotim.***

Berita Terkait

Milad HMI ke-78: HMI Cabang Selong Adakan Yasinan, Zikir, dan Do’a Bersama
RSUD Soedjono Selong Bantah Tudingan Malpraktik, Sebut Pasien Datang dalam Kondisi Kritis
Kadispar Lotim: Event Travel Mart, Langkah Strategis Tingkatkan Ekonomi Pariwisata
PPPK Paruh Waktu di Lombok Timur: Solusi Sementara Menuju Kepastian Karier
Gedung Kantor Bupati Lombok Timur, Aset Mahal yang Terabaikan Akibat Anggaran Minim
Lombok Timur Siap Gelar Event Nasional ‘Travel Mart’ untuk Tingkatkan Kunjungan Wisata
Gempar UGR: RUU Minerba Bisa Jadikan Kampus Alat Eksploitasi Sumber Daya Alam
Tradisi Nyelamet Dowong: Menjaga Kearifan Lokal dan Swasembada Pangan

Berita Terkait

Rabu, 5 Februari 2025 - 22:21 WITA

Pj Gubernur Hassanudin Beri Bantuan Korban Banjir Bandang di Nanga Wera Bima

Rabu, 5 Februari 2025 - 17:42 WITA

Kadispar Lotim: Event Travel Mart, Langkah Strategis Tingkatkan Ekonomi Pariwisata

Selasa, 4 Februari 2025 - 17:30 WITA

Pj Gubernur NTB Dukung Agroforestri Pangan untuk Ekonomi dan Konservasi Hutan

Senin, 3 Februari 2025 - 23:51 WITA

Banjir Bandang Landa Kabupaten Bima, 6 Warga Hilang dan 2 Tewas

Senin, 3 Februari 2025 - 23:30 WITA

Gempar UGR: RUU Minerba Bisa Jadikan Kampus Alat Eksploitasi Sumber Daya Alam

Senin, 3 Februari 2025 - 22:24 WITA

Pj. Gubernur NTB Respon Cepat Bencana Banjir di Bima, Instruksikan Penanganan Komprehensif

Sabtu, 1 Februari 2025 - 18:58 WITA

Pj Gubernur NTB Apresiasi Kemajuan Lombok Utara, Soroti Potensi Pariwisata dan Ketahanan Pangan

Sabtu, 1 Februari 2025 - 17:58 WITA

Tunggakan PDAM Lombok Timur Capai Rp 12 Miliar, Ironisnya Sebagian Besar dari ASN

Berita Terbaru