Ribuan Guru Honorer di Lombok Timur Ancam Mogok Mengajar

Kamis, 20 Juli 2023

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Forum P2, P3, dan GHN 10+ Kabupaten Lotim, Sunarno.(Ong)

Ketua Forum P2, P3, dan GHN 10+ Kabupaten Lotim, Sunarno.(Ong)

LOMBOKINI.com – Ribuan Guru Honorer di Lombok Timur (Lotim) mengancam mogok mengajar setelah rencana aksi mereka aksi demontrasi di kantor Bupati gagal.

Mereka rencananya akan melakukan aksi besar-besaran untuk memprotes bupati, karena ketidakpuasan atas pembukaan kuota PPPK Guru Formasi 2023 yang terbatas.

Ketua Forum P2, P3, dan GHN 10+ Kabupaten Lotim, Sunarno mengatakan ketidakpuasan mereka terhadap jumlah kuota yang disediakan.

“Dari 2.173 Guru Honorer yang ada saat ini, hanya 440 orang yang disiapkan untuk calon PPPK tahun 2023”, kata Sunarno pada Lombokini.com, di Selong, pada Kamis, 20 Juli 2023.

Dia mengatakan sebagian besar Guru Honorer yang tergabung dalam forum ini telah mengabdi selama lebih dari sepuluh tahun.

“Jika hanya 20 persen dari mereka yang diakomodir, pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi pada 80 persen Guru Honorer lainnya?,” cetus Sunarno.

Baca Juga :  LKKS NTB Perkuat Kapasitas Penerima Manfaat Desa Berdaya di Pijot, Dorong Usaha Naik Kelas dan Keluar dari Kemiskinan Ekstrem

Mereka berpendapat bahwa peluang untuk mendapatkan SK PPPK hanya ada pada tahun ini saja, dan tidak akan ada kesempatan lagi di masa mendatang.

Namun, para guru honorer ini tidak menuntut jasa atas pengabdian mereka dalam mencerdaskan anak bangsa selama belasan tahun.

“Mereka hanya menginginkan penghargaan berupa kejelasan status dengan SK PPPK Guru,”ungkapnya.

Namun, harapan ini tampaknya tidak dapat terpenuhi karena Pemerintah Daerah menyatakan bahwa anggaran yang tersedia tidak mendukung.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) telah menyampaikan dalam rapat kerja MKKS SMP Tahun 2023, bahwa hanya ada kuota 440 PPPK yang dibuka karena pembatasan belanja pegawai tidak boleh melebihi 50 persen dari anggaran.

Baca Juga :  Menelisik Praktik Konservasi Inklusif Yayasan JARI di Wilayah Selat Alas

Situasi ini semakin kompleks ketika Dinas Dikbud Lotim justru menerbitkan SK Honorer baru, meskipun anggaran terbatas menjadi alasan utama pembatasan kuota PPPK.

Sunarno merasa bahwa terbitnya SK baru tersebut berbanding terbalik dengan tindakan nyata yang diambil oleh Pemerintah Daerah, jelas – jelas alasannya anggaran.

“Terutama ketika beberapa Guru Honorer baru mendapatkan SK Honorer bahkan saat mereka masih berstatus sebagai mahasiswa,” bebernya.

Ancaman mogok mengajar dari ribuan Guru Honorer ini menjadi suatu perhatian serius bagi pihak berwenang. Ketersediaan guru honorer dalam proses pendidikan memegang peran penting dalam mencerdaskan generasi muda.

Harapannya, pihak berwenang dapat menemukan solusi yang adil dan memenuhi kebutuhan Guru Honorer serta keberlanjutan pendidikan di Lotim.***

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Menelisik Praktik Konservasi Inklusif Yayasan JARI di Wilayah Selat Alas
DKP Lombok Timur Soroti Kesenjangan Akses Digital dan Kendala Subsidi BBM Nelayan Tradisional
Knalpot Brong dan Tanpa Helm Diburu, Satlantas Lotim Catat 1.009 Penindakan dalam Sebulan
DPRD Lombok Timur Tetapkan APBD Perubahan 2026, Minta Pemda Percepat Realisasi
Komitmen Presiden Prabowo Pendidikan Gratis dari TK hingga Perguruan Tinggi
UAS Paparkan Tujuh Pelajaran dari Maulana Syaikh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid
Wabup Lombok Timur Ingatkan Warga Tak Salahkan Kadus hingga Bupati soal Bansos
DPRD Lotim Sesalkan Pemkab: Pungut Retribusi, Lalai Rawat Pasar

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Minggu, 25 Oktober 2026 - 05:31 WITA

Menelisik Praktik Konservasi Inklusif Yayasan JARI di Wilayah Selat Alas

Kamis, 22 Oktober 2026 - 21:03 WITA

DKP Lombok Timur Soroti Kesenjangan Akses Digital dan Kendala Subsidi BBM Nelayan Tradisional

Kamis, 15 Oktober 2026 - 18:53 WITA

Knalpot Brong dan Tanpa Helm Diburu, Satlantas Lotim Catat 1.009 Penindakan dalam Sebulan

Rabu, 30 September 2026 - 20:30 WITA

DPRD Lombok Timur Tetapkan APBD Perubahan 2026, Minta Pemda Percepat Realisasi

Rabu, 23 September 2026 - 23:39 WITA

Komitmen Presiden Prabowo Pendidikan Gratis dari TK hingga Perguruan Tinggi

Berita Terbaru

Ketua Umum DPP PKN Anas Urbaningrum. (Foto: Lombokini.com/Tamrin)

Nasional

Anas Dorong DPR Bentuk Pansus Audit Praktik Penyadapan

Sabtu, 7 Nov 2026 - 19:33 WITA