Pungli Biaya Sertifikat Tanah, FRB Desak Bupati Lotim Pecat Oknum Perangkat Desa Suangi Timur 

  • Whatsapp
Koordinator aksi massa FRB M. Habiburrahman orasi didepan kantor Bupati Lombok Timur . LK

LOMBOKINI.com – Ratusan Massa yang tergabung dalam Forum Rakyat Bersatu ( FRB ) menggelar aksi demo di Depan Kantor Bupati Lombok Timur, Kamis, 6 Agustus 2020.

Mereka  menuntut pemecatan salah satu kepala wilayah (Kadus) yang ada di Desa Suangi Timur karena diduga melakukan pungutan liar untuk biaya pembuatan sertifikat tanah pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL ) sebesar Rp1 juta.

Dalam aksinya, FRB mendesak Bupati Lombok Timur maupun dinas terkait segera mengambil sikap terhadap aparatur desa Suangi Timur yang di duga acap kali melakukan pungutan liar (pungli) terhadap masyarakat.

Kordum aksi, M. Habiburrahman dalam orasinya meminta agar Bupati Lombok Timur, untuk segera bertindak terkait ulah oknum aparatur desa yang mendiskriminasi salah satu tokoh pemuda di desa Suangi Timur.

Ditegaskan, arogansi yang dilakukan perangkat desa Suangi Timur terhadap warganya melanggar norma dan etika pejabat publik.

“Jika Pemda Lotim tidak segera menindak lanjuti persoalan ini, masyarakat yang sudah tergabung dalam Forum Rakyat Bersatu ( FRB ) akan kembali demo dengan massa yang lebih besar “tegasnya.

Habib dalam orasinya juga menyampaikan jika Bupati atau perwakilan pemda tidak ada yang menanggapi masalah yang diangkat saat ini maka Bupati atau dinas terkait Lotim tidak punyarasa keadilan.

“Kami menilai bupati dan dinas terkait sangatlah tidak adil jika melindungi pejabat desa yang diduga melakukan pungli,” teriaknya.

Habib juga meminta dinas terkait menandatangani persetujuan untuk mengecam aksi pungli yang dilakukan aparat desa Suangi Timur terkait dugaan tindakan pungli penerbitan perona tersebut.

Sementara, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ( DPMD ) Lotim, Lalu Irwan, S. Sos menegaskan, akan menindaklanjuti tuntutan FRB dan melaporkanya ke Sekda dan segera turun untuk atensi dugaan kasus pungli ini.

” Persoalan pungli ini akan kami laporkan langsung ke atasan, Bupati atau Sekda dan kami akan segera menindaklanjutinya dengan turun langsung ke desa Suangi Timur,” ujarnya.

Bersama ATR/BPN Lombok Timur Dinas PMD menulis pernyataan sikap dan mengecam siapapun oknum-oknum yang diduga melakukan praktik-praktik pungli. Pihaknya juga meminta jika ada temuan minta segera dilaporkan diproses secara hukum oleh apar penegak hukum ( APH).

Pihaknya mengapresiasi langkah yang dilakukan FRB karena aktif melakukan kontrol persoalan sampai ditingkat bawah.

“Kami apresiasi teman-teman FRB karena melalui aksi massa ini kami mengetahui ulah oknum-oknum pemerintahan ditingkat bawah,” pungkasya.

Selain di kantor Bupati, FRB melanjutkanaksinya di kantor DPRD dan Polres Lombok Timur dan dikawalan aparat kepolisian. LK

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *