Perubahan Masa Jabatan Kades Menentang Konstitusi Hingga Berpotensi Membangun Oligarki dan Korupsi

- Penulis Berita

Jumat, 30 Juni 2023 - 08:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pakar Hukum Tata Negara UM Surabaya Achmad Hariri. (um-surabaya.ac.id) 

Pakar Hukum Tata Negara UM Surabaya Achmad Hariri. (um-surabaya.ac.id) 

LOMBOKINI.com – Perubahan Masa jabatan Kepa Desa (Kades) dari enam tahun kali tiga periode menjadi sembilan tahun kali dua periode jabatan, menentang konstitusi Hingga Berpotensi Membangun Oligarki dan Korupsi.

Seperti yang diketahui pada Selasa (27/6/2023) Panitia Kerja Penyusunan Rancangan Undang-Undang Desa Badan Legislasi DPR menyepakati usulan ketentuan peralihan bahwa perpanjangan masa jabatan Kades akan langsung berlaku ketika revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan menjadi undang-undang atau UU.

Jauh hari, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya) Achmad Hariri turut memberikan tanggapan soal perpanjangan masa jabatan Kades. Kata dia, apa yang menjadi wacana tersebut sebenarnya bertentangan dengan konstitusi.

“Yang perlu kita pahami konstitusi merupakan aturan dasar yang menjadi sumber pembentukan hukum,”ujar Hariri, mengutip dari um-surabaya.ac.id pada Jumat 30 Juni 2023.

Di menjelaskan, dalam perkembangannya konstitusi negara modern itu harus konstitusionalisme. Artinya konstitusi harus membatasi kekuasaan, hal ini dilakukan untuk menjauhi dari tindakan penyelewengan akibat tidak dibatasinya kekuasaan.

Baca Juga :  Hazmi Hamzar Jadi Magnet Jelang Pilkada Lombok Timur 2024

Tertuang dalam politik hukum konstitusi pada amandemen ke satu pasal 7 UUD 1945, masa jabatan presiden 5 tahun dan dibatasi dua periode, oleh sebab itu konstitusi UUD 1945 konstitusionalisme.

Pembatasan kekuasaan lembaga tinggi negara sudah konstitusional, artinya presiden maksimal 10 tahun, begitupun masa jabatan Bupati dan Gubernur.

“Pembatasan kekuasaan itu penting dalam penyelenggaran negara, kekuasaan yang tidak dibatasi akan cenderung corrupt,”tegasnya.

Dosen sekaligus Wakil Dekan Fakultas Hukum UM Surabaya ini menambahkan, dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa ada norma yang bertentangan dengan konstitusi yaitu pada pasal 39 terkait masa jabatan Kades.

Dalam pasal tersebut masa jabatan Kades relatif lebih lama dibandingkan dengan jabatan eksekutif di pemerintahan supra desa, yaitu 6 tahun dan dapat dipilih lagi sampai tiga periode, artinya Kades dapat menduduki sebagai orang nomor satu di desa sampai dengan delapan belas (18) tahun.

Baca Juga :  Nahdlatul Wathan Gelar Muktamar dan Mukernas XV Sekaligus Peletakan Batu Pertama Kantor PBNW di IKN

“Masa jabatan ini relatif lebih lama delapan tahun dibanding jabatan presiden, gubernur, bupati dan wali kota, sehingga kepala desa akan dimungkinkan dapat menyelewengkan kewenangan abuse of power dan masa jabatan tersebut bertentangan dengan konstitusionalisme,”imbuhnya lagi.

Padahal semangat dari konstitusionalisme adanya pembatasan kekuasaan. Hariri menyebut, kekuasaan yang dibiarkan cukup lama juga akan berpotensi membangun oligarki.

Masa jabatan Kades maksimal 18 tahun merupakan masa yang lama. Padahal pembatasan kekuasaan pemerintah itu dapat dilihat ketika adanya amanden ke satu UUD 1945, yaitu pembatasan masa jabatan penguasa dalam hal ini presiden.

“Kekuasaan yang tidak terbatas akan menghasilkan kekuasaan yang cenderung korup. Masa jabatan kepala desa ini inkonstitusional karena tidak sesuai dengan konstitusionalisme yang dianut pada konstitusi negara,”pungkas dia. (*)

Penulis : Ong

Editor : Redaksi

Sumber Berita : um-surabaya.ac.id

Berita Terkait

Dukungan Partai Gelora Sudah Bulat ke Pasangan Luthfi-Wahid
Jangan Harap Jadi PPK Pilkada Lotim Kalau Bukan dari OKP Ini
Paket Luthfi-Wahid Diundang DPP PKB Mengikuti UKK
Tiga Parpol Sepakat, Pasangan Luthfi-Wahid Sudah Siap Daftar ke KPU
Bakal Calon di Pilkada Lotim Klaim dapat Rekom Golkar, Hasan Rahman : Itu Bohong!
TGH. Hazmi Hamzar Mendaftar sebagai Calon Bupati Lombok Timur Melalui PPP
Hazmi Hamzar Jadi Magnet Jelang Pilkada Lombok Timur 2024
Jumat Berkah, Syamsul Luthfi Daftar di 3 Parpol

Berita Terkait

Jumat, 17 Mei 2024 - 09:50 WIB

Gebyar Sekolah Penggerak Angkatan 1 Lombok Timur Berlangsung Meriah

Jumat, 17 Mei 2024 - 00:04 WIB

Dukungan Partai Gelora Sudah Bulat ke Pasangan Luthfi-Wahid

Kamis, 16 Mei 2024 - 20:39 WIB

Jangan Harap Jadi PPK Pilkada Lotim Kalau Bukan dari OKP Ini

Kamis, 16 Mei 2024 - 18:16 WIB

KPU Lombok Timur Kukuhkan 105 PPK untuk Pilkada 2024

Rabu, 15 Mei 2024 - 09:12 WIB

Bank NTB Syariah Kupas Perbedaan Sistem Perbankan Syariah dan Konvensional

Selasa, 14 Mei 2024 - 09:46 WIB

Paket Luthfi-Wahid Diundang DPP PKB Mengikuti UKK

Senin, 13 Mei 2024 - 19:20 WIB

88 Kades di Lombok Timur Berakhir 2024 Dilantik Kembali, Berikut Daftar Namanya

Minggu, 12 Mei 2024 - 23:30 WIB

Tiga Parpol Sepakat, Pasangan Luthfi-Wahid Sudah Siap Daftar ke KPU

Berita Terbaru

Parade ngejot atau parade dulang yang diiringi tarian, pantomim, pentas teater, drumband, hingga karate pada acara Gebyar Forum Sekolah Penggerak angkatan 1 Lombok Timur. (foto/www.lombokini.com)

Lombok Timur

Gebyar Sekolah Penggerak Angkatan 1 Lombok Timur Berlangsung Meriah

Jumat, 17 Mei 2024 - 09:50 WIB

Pasangan bakal calon Bupati dan wakil Bupati Lombok Timur, HM Syamsul Luthfi dan H. Abdul Wahid (Luthfi-Wahid) dan Wakil Ketua DPW Partai Glora NTB, TGH. Gunawan Ruslan.(Foto : www.Lombokini.com)

Lombok Timur

Dukungan Partai Gelora Sudah Bulat ke Pasangan Luthfi-Wahid

Jumat, 17 Mei 2024 - 00:04 WIB

Wajah baru PPK dikukuhkan KPU Lotim untuk Pilkada Lombok Timur 2024. (Foto : www.lombokini.com)

Lombok Timur

Jangan Harap Jadi PPK Pilkada Lotim Kalau Bukan dari OKP Ini

Kamis, 16 Mei 2024 - 20:39 WIB

Proses pengukuhan 105 PPK di Pendopo Bupati Lombok Timur. (foto:www.lombokini.com)

Lombok Timur

KPU Lombok Timur Kukuhkan 105 PPK untuk Pilkada 2024

Kamis, 16 Mei 2024 - 18:16 WIB