Pers Sebagai Pilar Literasi

  • Whatsapp
Ketua PERHUMAS Mataram-NTB, M. Zakiy Mubarok, SH . LK / Ist

Oleh : M. Zakiy Mubarok

 

“Lebih baik kita memiliki pers tanpa pemerintahan, daripada pemerintahan tanpa pers”

Itu pernyataan Thomas Jefferson. Pernyataan yang kemudian -kalau tidak salah- dipakai menjadi tonggak untuk menguatkan adigium pers sebagai pilar ke-empat demokrasi. Sebuah adigium yang menisbatkan fungsi dan peran pers saat dirasakan tiga pilar lainnya (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) ‘sedang’ tidak berpihak pada kepentingan dan suara publik (masyarakat).

Tentu saja pernyataan Presiden ke-tiga Amerika Serikat (1801 – 1809) itu tidak mutlak kebenarannya. Karena faktanya, untuk membangun demokrasi yang kuat, pers dan pemerintah (eksekutif) beserta institusi atau dua pilar lainnya, harus saling membutuhkan dan saling mendukung. Bukan saling meniadakan satu sama lain.

Asumsi itu bisa diuji dari ‘tesis’ yang pernah dilontarkan oleh Eep Saefulloh Fatah, yang mengatakan, pers sebagai pilar keempat bagi demokrasi (the fourth estate of democracy) mempunyai peranan yang penting dalam membangun kepercayaan, kredibilitas, bahkan legitimasi pemerintah.

Terlepas kita setuju atau tidak, tapi satu hal yang pasti, sejak pernyataan Thomas Jefferson (1787) itu, tiga abad kemudian terjadi revolusi di bidang teknologi informasi. Salah satunya internet yang melahirkan peradaban digital. Disinilah publik menemukan saluran untuk menyuarakan kehendaknya secara mandiri. Sangat boleh jadi, Thomas Jefferson tidak menduga bahwa perkembangan teknologi komunikasi informasi akan semelesat seperti saat ini.

Fenomena publik yang menyuarakan kehendaknya secara mandiri di era digital, oleh Sirikit Syah (2014) disebut sebagai pilar ke-lima (demokrasi). Dalam hal inipun, menurut hemat penulis, bukan meniadakan empat pilar lainnya, melainkan harus saling menguatkan dalam proses demokratisasi.

Meskipun harus diakui, jika kita mencermati tahapan dan perkembangan cara manusia berkomunikasi, hari ini pilar ke-lima terasa lebih dominan dibanding ke-empat pilar lainnya. Tidak saja di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Ketua Umum BPP Perhumas Indonesia, Agung Laksamana, di www.theiconomics.com, 21 April 2020 pernah melansir hasil penelitian Kantar yang menunjukkan terjadinya peningkatan 70% di web browser dan penggunaan media sosial yang meningkat 61% (khususnya sejak pandemi Covid-19). Dari data ini bisa dilihat, bahwa kita lebih banyak mengakses ke ruang digital, dibanding di dunia real. Tentu saja konten komunikasi dan informasi yang terjadi di ruang digital itu sangat, -bahkan super- beragam.

Kecenderungan (trend) akses yang massif di dunia digital itu, juga dialami oleh media massa. Kita bisa lihat dari data yang diungkapkan oleh Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo di tahun 2018. Dari 47 ribu-an media massa di Indonesia, 43.300 merupakan media online (media maya). Sisanya sekitar 2000 media cetak, 674 radio dan 523 televisi (termasuk televisi lokal). Jumlah itu sebelum pihak Dewan Pers melakukan verifikasi. Karena setelah diverifikasi dari jumlah tersebut tersaring sebanyak 2400 media massa yang bisa dikategorikan pers profesional.

Tulisan ini tidak berpretensi untuk turut memberikan penilaian tentang kategori profesional atau tidaknya media massa/pers. Biarlah soal itu menjadi ranah dari institusi yang sesuai kapasitasnya. Tapi dengan fakta dan data yang ada terkait jumlah media massa, baik sebelum atau setelah diverifikasi, tulisan ini ingin melihat dan menegaskan, bahwa media massa (terlebih media massa online) adalah salah satu potensi besar yang dimiliki bangsa ini.

Hampir dipastikan, jumlah media massa saat ini, khususnya media online, angkanya pasti telah bertambah. Mengingat rentang waktu antara 2018 ke 2020 merupakan waktu yang cukup panjang bagi pertumbuhan media-media online baru, bersamaan dengan dinamisnya perkembangan teknologi digital yang ada.

Di sisi lain, jika kita bersepakat bahwa pers/media massa merupakan potensi, maka sejatinya pers/media massa, harus lebih kreatif dalam menyampaikan informasi kepada publik, tanpa mengesampingkan peran, fungsi, dan tanggungjawab yang diembannya. Pers harus hadir untuk semua, tanpa tercerabut dari akar kritisisme sebagai wujud kontrolnya. Kontrol tidak saja kepada aparat dalam menjalankan pemerintahannya, tetapi juga kepada masyarakat.

Pers/media massa juga tidak boleh melupakan aspek pendidikan dan hiburan, informasi yang disampaikan insan pers harus mempertimbangkan dimensi kompetitif diantara media yang ada, sekaligus adaptif terhadap keinginan dan harapan publik.

Makin berkembangnya tingkat pengetahuan masyarakat, peran dan fungsi pers pun makin kompleks. Tak mudah menjadi “agen informasi” di tengah zaman yang terus bergerak maju seperti sekarang ini. Karena pers mainstream harus berjalan bersisian dengan media sosial.

Dengan kata lain, pengembanan pers sebagai pilar keempat, harus dibarengi dengan kesadaran bersama bahwa pers adalah pilar literasi baik bagi masyarakat dan dirinya sendiri. Wallahu’alambishawab . 

 

Penulis adalah Ketua BPC Perhumas Mataram – NTB

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *