Penolakan Ritel Modern di Lotim, Pemda Dihadapkan Pengusaha Besar dan Oknum yang Melindungi

Sabtu, 15 Juli 2023

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Tim DPMPTSP Kabupaten Lotim saat mengunjungi Alfamart di Sembalun, atas laporan masyarakat setempat. (Ong)

Tim DPMPTSP Kabupaten Lotim saat mengunjungi Alfamart di Sembalun, atas laporan masyarakat setempat. (Ong)

LOMBOKINI.com – Keberadaan ritel modern jenis Alfamart dan Indomaret di Kecamatan Sembalun memicu gejola berkelanjutan. Hal ini bertanda Pemerintah Daerah (Pemda) Lotim diharuskan segera mengambil kebijakan, sebelum nasi menjadi bubur.

Keberadaan ritel modern di kawasan wisata dengan alasan kenyamanan wisatawan dan kompetensi usaha merupakan alasan kelasik. Hal ini juga bertanda bahwa Pemda Lotim gagal membina Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Karena kondisi ini juga jelas akan berdampak pada usaha masyarakat lokal yang berupaya mengais keuntungan dari manfaat pariwisata di kawasan Sembalun.

Baca Juga :  Satgas MBG Lombok Timur Kumpulkan Dokumen 82 SPPG, Siap Ajukan ke BGN

“Alasan mendasar, keberadaan usaha pemodal besar ritel ini membunuh usaha kecil masyarakat yang berusaha mengambil manfaat dari pariwisata,” kata Baiq Sri Mulya, yang merupakan Jubir Solidaritas Masyarakat Peduli Sembalun (SMPS), Jumat, 15 Juli 2023.

Apabila masyarakat lokal dihadapkan dalam kondisi seperti ini, lambat laun akan melumpuhkan perekonomian mereka. Pemda Lotim harusnya memikirkan cara mendukung kelompok usaha lokal ini.

“Hematnya, tuntutan pasar akan peningkatan kualitas pelayanan bagi wisatawan, seharusnya direspon oleh Pemerintah dengan meningkatkan fungsi pembinaan,” ujar Sri.

Baca Juga :  Benarkan Stunting di Lotim Turun Empat Persen? 

Sri yang juga Ketua Komunitas SembalunNina menilai, persaingan tidak sehat akan terjadi. Kendati, ritel moderen bermodal besar menjadi pesaing usaha masyarakat yang hanya bermodal pinjaman KUR dan lintan darat.

“Alasan-alasan inilah yang mendasari tuntutan masyarakat Sembalun, untuk menutup secara permanen dan menolak semua jenis ritel modern di Sembalun. “Kami menolak semua jenis ritel yang menyaingi usaha masyarakat,” tegas Sri. (*)

Penulis : Ong

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Menelisik Praktik Konservasi Inklusif Yayasan JARI di Wilayah Selat Alas
DKP Lombok Timur Soroti Kesenjangan Akses Digital dan Kendala Subsidi BBM Nelayan Tradisional
Perempuan Pesisir Lombok Timur: Mengawal Ekonomi Kelautan dan Pelestarian Mangrove Lewat Awik-Awik
Knalpot Brong dan Tanpa Helm Diburu, Satlantas Lotim Catat 1.009 Penindakan dalam Sebulan
DPRD Lombok Timur Tetapkan APBD Perubahan 2026, Minta Pemda Percepat Realisasi
UAS Paparkan Tujuh Pelajaran dari Maulana Syaikh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid
Wabup Lombok Timur Ingatkan Warga Tak Salahkan Kadus hingga Bupati soal Bansos
DPRD Lotim Sesalkan Pemkab: Pungut Retribusi, Lalai Rawat Pasar

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Minggu, 25 Oktober 2026 - 05:31 WITA

Menelisik Praktik Konservasi Inklusif Yayasan JARI di Wilayah Selat Alas

Kamis, 22 Oktober 2026 - 12:14 WITA

Perempuan Pesisir Lombok Timur: Mengawal Ekonomi Kelautan dan Pelestarian Mangrove Lewat Awik-Awik

Kamis, 15 Oktober 2026 - 18:53 WITA

Knalpot Brong dan Tanpa Helm Diburu, Satlantas Lotim Catat 1.009 Penindakan dalam Sebulan

Rabu, 30 September 2026 - 20:30 WITA

DPRD Lombok Timur Tetapkan APBD Perubahan 2026, Minta Pemda Percepat Realisasi

Minggu, 13 September 2026 - 14:43 WITA

UAS Paparkan Tujuh Pelajaran dari Maulana Syaikh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid

Berita Terbaru

Ketua TP PKK Provinsi NTB Hj. Sinta Agathia M. Iqbal menyapa seorang anak dalam acara cegah stunting di Kantor Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya LombokTimur. (Foto: Lombokini.com)

Opini

Benarkan Stunting di Lotim Turun Empat Persen? 

Jumat, 23 Okt 2026 - 12:12 WITA