Pemerintah Daerah dan DPRD Lotim Sepakati KUA PPAS Perubahan 2020

  • Whatsapp
Penadatangan KUA-PPAS 2020 Bupati Lombok Timur, HM. Sukiman Azmy dan DPRD Lotim, Jumat, 28 Agustus 2020. LK/Suandi Yusuf

LOMBOKINI.com – Bupati Lombok Timur H. M. Sukiman Azmy meminta semua pihak memahami kondisi saat ini, dimana sejumlah komponen Pendapatan dan Belanja Daerah dalam APBD Tahun 2020 mengalami penyesuaian yang cukup signifikan.

Hal tersebut disampaikan Bupati pada Paripurna Ke XIII Rapat ke-2 Masa sidang I Tahun 2020 tentang persetujuan penetapan DPRD Terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Proritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan tahun 2020.

Dijelaskannya sejumlah asumsi memengaruhi Kebijakan Umum APBD Perubahan Tahun 2020. Selain mengacu pada prinsip-prinsip pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah yang sangat mendesak.

“Kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan guna penanganan pandemi Covi-19 yaitu dengan tetap memperhatikan beberapa bidang dengan pencapaian indikator yang belum sesuai dengan harapan, utamanya pada bidang-bidang prioritas daerah sampai berakhirnya Tahun 2020,“ pungkasnya.

Namun demikian, jelas Bupati, pihaknya akan memastikan melalui berbagai uapaya agar program-program pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat tetap dilaksanakan sesuai  rencana.

“Saya berterima kasih dan penghargaan kepada Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur, juga kepada Panitia Khusus KUA–PPAS, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Saya meyakini proses yang terjadi adalah bagian dari upaya menemukan rumusan dan keputusan terbaik bagi masyarakat Lotim,“ tandasnya.

Berbagai kesepakatan ini selanjutnya dituangkan dalam Nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan dan Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2020, dan Adendum Nota Kesepakatan Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Penyediaan Infrastruktur Daerah.

Sementara itu, laporan gabungan komisi DPRD yang dibacakan oleh Asmat, menilai bahwa setelah dilakukan koreksi dan penyempurnaan terhadap Nota Penjelasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2020.

“Semua itu telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan kondisi daerah, dan aspirasi masyarakat sesuai kemampuan daerah,“ ujarnya.

Menindaklanjuti hasil sidang kali ini, Bupati diminta secepatnya menyampaikan Nota Penjelasan Perubahan Anggaran Keuangan APBD Tahun Anggaran 2020.

Pemda juga diminta tepat waktu mengirim Nota KUA-PPAS Induk Tahun 2021 dan APBD 2021 dan tahun-tahun mendatang.

Selain itu, Dewan juga berharap agar pada tahun anggaran berikutnya Pemda melakukan Penelitian, pengkajian termasuk langkah-langkah yang harus diambil dalam rangka penggalian dan pengoptimalan potensi PAD di semua OPD dan target maksimal yang diharapkan. LK

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *