Mutasi Pejabat Lombok Timur Dikendalikan Tim Sukses ‘SUKMA’ Mendapat Kritik Dewan

“Fenomena mutasi tanpa batas dilakukan hanya untuk memenuhi janji politik tim sukses, tanpa mempertimbangkan kompetensi dan kualitas SDM”

LOMBOKINI.com – Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Lombok Timur, H Lalu Hasan Rahman, memberikan kritik terhadap kebijakan Bupati dan Wakil Bupati, Sukiman – Rumaksi (SUKMA) yang dianggap semakin tidak terkendali dalam penempatan pejabat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Fenomena mutasi tanpa batas dilakukan hanya untuk memenuhi janji politik tim sukses, tanpa mempertimbangkan kompetensi dan kualitas SDM,” katanya, Senin, 31 Juli 2023.

Menurutnya, hal ini telah menjadi rahasia umum dan berdampak negatif pada roda pemerintahan. Terutama pada pendapatan dan belanja OPD, berpengaruh juga pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak mencapai target.

Contoh kasus yang diungkapkan adalah Dinas Perdagangan yang mengalami kondisi amburadul, dengan pendapatan pasar jauh di bawah target.

Kendati, Kepala Dinasnya, menurut Hasan Rahman, tidak memiliki rencana manajemen yang matang, sehingga mengakibatkan ketidakmampuan mencapai target pendapatan.

Masalah serupa juga ditemukan di Dinas Dikbud dan Dinas Kesehatan, di mana manajemen keuangan dan aset tidak terkelola dengan baik karena dipengaruhi oleh mutasi demi kepentingan tim sukses.

Dinas Dikbud misalkan, Kepala UPTD Dikbud Kecamatan Terara, dimutasi pada Selasa (25/7/2023) lalu karena telah memindahkan tim sukses yakni Kepala Sekolah yang ketahuan bermasalah dalam mengelola keuangan sekolah.

“Inilah salahnya Sukma ini, hanya mementingkan tim suksesnya daripada mementingkan masyarakatnya,”kesalnya.

Lebih lanjut, Hasan Rahman menegaskan bahwa calon Penjabat Bupati, Juaini Taofik bila terpilih, harus berani bekerja profesional dan tidak terpengaruh oleh politik balas jasa.

Hasan Rahman yang juga Ketua Komisi III DPRD Lombok Timur, mengusulkan agar Penjabat memiliki keberanian untuk melakukan perombakan yang tidak dipengaruhi oleh hubungan politik, termasuk penggabungan dinas yang dapat mengelola dana secara efisien.

“Fraksi Partai Golkar mengajukan itu kepada Calon Penjabatan Bupati Lombok Timur,” imbuhnya. ***