MA Berperan Penting dalam Sengketa Pemilu dan Diskualifikasi Calon

- Penulis Berita

Rabu, 29 November 2023 - 13:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LOMBOKINI.com – Mahkamah Agung (MA) memiliki peran krusial dalam menyelesaikan sengketa pemilu, termasuk kewenangan untuk mendiskualifikasi calon, ungkap Teguh Satya Bakti (TSB), Dosen Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana (Unkris) Jakarta.

Pernyataan ini disampaikannya dalam Seminar Hukum Nasional yang bertema ‘Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Proses Pemilu, Sengketa Pemilihan dan Pelanggaran Administrasi Pemilihan’ yang digelar Unkris dilansir dari chanel YouTube Unkris, pada Rabu 29 November 2023.

Menurut TSB sapaan akrab Teguh Satya Bhakti, MA memiliki kewenangan besar dalam sengketa pemilu, terutama jika terbukti adanya administrasi pemilihan yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Baca Juga :  Seratusan Aktivis Galang Dukungan Karman Calon Wali Kota Mataram

“Di sengketa pilkada, pengadilan pernah melakukan itu seperti pilkada di Makassar,” ucap TSB.

Sebelumnya, MA telah mengimbau para penggugat pemilu untuk tidak membawa terlalu banyak bukti atau saksi, mengingat batasan waktu dalam proses pengadilan sengketa pemilu.

Ketua Muda MA bidang Tata Usaha Negara, Yulius, menyatakan bahwa pengadilan hanya diberi waktu 21 hari, bahkan Mahkamah Agung hanya 12 hari.

Yulius juga mengungkap kendala MA dalam jumlah hakim agung yang terbatas dan usia yang cenderung tua, dengan rata-rata usia hakim agung di atas 60 tahun.

Baca Juga :  Final, PKB Rekom Pasangan Luthfi-Wahid di Pilkada Lombok Timur 2024

Dengan mendekati 9 ribu perkara Tata Usaha Negara per tahun, namun hanya ada 6 hakim agung, beban pengadilan pemilu menjadi sangat besar.

Pentingnya peran MA dalam menangani sengketa pemilu juga mencuat dengan fakta bahwa dalam acara Seminar Nasional, Yulius membeberkan bahwa seorang hakim Tata Usaha Negara meninggal saat sidang pada tahun 2019, menunjukkan tingginya beban kerja hakim dalam memutus perkara pemilu.

Untuk diketahui, Seminar Hukum Nasional ini dibuka oleh mantan hakim agung Prof. Gayus Lumbuun, dan sambutan diberikan oleh Dekan FH Unkris Prof. Abdul Latief. ***

Berita Terkait

Seratusan Aktivis Galang Dukungan Karman Calon Wali Kota Mataram
Pilkada Lombok Timur 2024, RTGB Siap Perjuangkan Haerul Warisin Jadi Bupati
KPU Lombok Timur Mantapkan Persiapan Coklit dan e-Coklit Melalui Bimtek
Final, PKB Rekom Pasangan Luthfi-Wahid di Pilkada Lombok Timur 2024
Sitti Rohmi Gandeng Musyafirin, Bagaimana Nasib Zulkieflimansyah?
Dukungan Partai Gelora Sudah Bulat ke Pasangan Luthfi-Wahid
Jangan Harap Jadi PPK Pilkada Lotim Kalau Bukan dari OKP Ini
Paket Luthfi-Wahid Diundang DPP PKB Mengikuti UKK

Berita Terkait

Kamis, 13 Juni 2024 - 14:37 WIB

Pemda Lombok Timur dan DP3AKB Gelar Rakor Percepatan Penurunan Stunting

Kamis, 13 Juni 2024 - 14:08 WIB

Tahun 2024, Pemda Hapus Denda Tunggakan Pajak PBB-P2

Kamis, 13 Juni 2024 - 08:12 WIB

Penyuluhan dan Pemeriksaan Calon Pengantin di Lombok Timur untuk Kurangi Stunting

Rabu, 12 Juni 2024 - 10:38 WIB

Dua OPD dengan Potensi PAD Tinggi Malah Terendah di Triwulan Kedua 2024

Selasa, 11 Juni 2024 - 21:37 WIB

Mobil APV Suzuki Matic Seruduk Pejalan Kaki dan Puluhan Motor Depan Bank BCA Cabang Pancor

Selasa, 11 Juni 2024 - 18:30 WIB

Pilkada Lombok Timur 2024, RTGB Siap Perjuangkan Haerul Warisin Jadi Bupati

Selasa, 11 Juni 2024 - 17:54 WIB

KPU Lombok Timur Mantapkan Persiapan Coklit dan e-Coklit Melalui Bimtek

Selasa, 4 Juni 2024 - 14:49 WIB

Final, PKB Rekom Pasangan Luthfi-Wahid di Pilkada Lombok Timur 2024

Berita Terbaru

Kepala Bidang PBB-P2 Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Timur, Muhammad Tohri Habibi. ( foto: www.lombokini.com)

Lombok Timur

Tahun 2024, Pemda Hapus Denda Tunggakan Pajak PBB-P2

Kamis, 13 Jun 2024 - 14:08 WIB