JPS, Pemprov NTB dan Pemkab Lotim Abaikan Pelaku UMKM

  • Whatsapp
Direktur Lembaga Advokasi Rakyat untuk Demokrasi (LARD) NTB Mahmudah Kalla, orasi saat menggelar aksi beberapa waktu lalu. LK/Dok.

Oleh : Mahmuda Kalla

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan krusial terhadap perekonomian Indonesia. Tercatat UMKM memiliki kontribusi sebesar 60,3% dari total produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Selain itu, UMKM menyerap 97% dari total tenaga kerja dan 99% dari total lapangan kerja. Namun, di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini pelaku UMKM tengah menghadapi tekanan yang amat berat karena mereka tidak bisa melakukan aktivitas ekonomi sebagaimana biasanya.

Namun atas dasar fakta tersebut, justru peran pemerintah daerah dalam hal ini Pemprov NTB dan Pemkab Lotim sepertinya mengabaikan peran UMKM dalam kiprahnya yang selama ini diketahui memberikan kontribusi yang sangat besar dalam membangun perekonomian daerah dan tidak bisa dipungkiri sebagai akibat dari pandemi Covid-19 membuat usaha dari para pelaku UMKM menjadi terseok-seok karena minimnya perhatian dari pemerintah daerah.

Peluang besar Pemprov NTB dan Pemkab Lotim untuk memberdayakan para pelaku UMKM sebenarnya sangat besar, jika saja pemerintah daerah benar-benar mempunyai keberpihakan yang kuat untuk menopang pertumbuhan perekonomian daerah, maka bisa dilakukan dengan melibatkan para pelaku UMKM dalam program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang menjadi program andalan pemerintah daerah untuk mengatasi kemiskinan sebagai dampak dari penyebaran Covid-19 yang sampai saat ini masih merebak.

Miris banget nasib para UMKM di wilayah Provinsi NTB ini, karena selalu dianaktirikan oleh pemerintah daerah dan lebih mengedepankan para pelaku kapitalis dalam mengakses sumber daya yang digelontorkan oleh pemerintah daerah.

Hal itu dapat kita buktikan dalam program JPS dalam bentuk pengadaan sembako yang selalu didominasi oleh para pelaku usaha besar dan bermodal, sedangkan para pelaku UMKM seperti para peternak telor yang ada di daerah ini sama sekali hanya sebatas penonton atas kenikmatan yang didapat oleh kelompok ekonomi kapitalis.

Anehnya peternak telor ayam cukup banyak di Lotim dan Kabupaten lainnya. Namun, karena pengadaan sembako dari program pemerintah tersebut lebih mengutamakan keuntungan yang bombastis sehingga tidak ada niatan yang baik dan mulia untuk membeli telor peternak lokal dengan tujuan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.

Kalau saja pemerintah daerah mempunyai komitmen yang kuat untuk memberdayakan para pengusaha lokal yang tergabung dalam berbagai organisasi seperti HIPPI, maka semua kebutuhan dalam paket sembako tersebut tidak mesti harus dibeli dari luar daerah, akan tetapi seharusnya dibeli dari para pelaku UMKM yang ada di daerah kita

Instruksi presiden yang memberikan amanat kepada semua perbankan untuk membangun dan memperkokoh pertahanan dan keberlangsungan usaha para pelaku UMKM justru diabaikan, bahkan terkesan para pelaku UMKM diabaikan untuk mengakses permodalan yang sumbernya dari program pemerintah, sehingga tidak mengherankan kalau pada saat ini keberadaan para pelaku UMKM menjadi mati suri (hidup segan mati tak mau)

Menurut saya untuk memutus mata rantai dan kekuatan ekonomi kapitalis yang semakin hari semakin menggurita di daerah kita, maka pemerintah daerah sebaiknya mendata semua UMKM yang ada dan memberikan kesempatan para mereka untuk ikut menikmati kue pembangunan yang digelontorkan oleh pemerintah daerah.

 

Penulis adalah Direktur LARD NTB

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *