Jangan Lagi Bodohi Rakyat, Bang TSB : Para Politisi Harusnya Menggunakan Hati Nuraninya

Sabtu, 9 September 2023

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Bakal calon legislatif dapil pulau Lombok, Teguh Satya Bhakti (TSB). (Foto : Istimewa/Lombokini.com)

Bakal calon legislatif dapil pulau Lombok, Teguh Satya Bhakti (TSB). (Foto : Istimewa/Lombokini.com)

LOMBOKINI.com – Praktisi hukum yang juga politisi Hanura yang menjadi bakal calon legislatif (Bacaleg) DPR RI dari Daerah Pemilihan Pulau Lombok, Teguh Satya Bhakti (TSB), mengungkapkan pandangannya terhadap pembelajaran politik dan hubungannya dengan rakyat.

Dalam pernyataannya, Bang TSB yang akrab dia disapa menekankan bahwa pembelajaran politik kepada rakyat selama ini telah salah kaprah dan tidak mendidik.

Bahkan, ada kecenderungan terjadi pembodohan. Karena itu, TSB meminta kepada para politisi jangan lagi membodohi rakyat, mereka (para politisi) harusnya menggunakan hati nuraninya melihat keadaan dan kondisi rakyat.

Menurut TSB, seorang politikus yang baik seharusnya menjadi contoh yang dapat diwujudkan dalam bentuk nyata yang memberikan manfaat langsung kepada rakyat.

Dia menilai bahwa selama ini rakyat sering dijadikan batu loncatan untuk mencapai ambisi politik tertentu, tetapi janji-janji kepada rakyat seringkali tidak terealisasikan.

“Tetapi berkah dan wujud janji-janji kepada rakyat, jarang sekali terealisasikan,” katanya, di Jakarta, Sabtu, 9 September 2023.

Baca Juga :  Anas Dorong DPR Bentuk Pansus Audit Praktik Penyadapan

TSB juga mengamati bahwa saat ini rakyat telah menjadi lebih cerdas, sehingga janji-janji retorika (PHP) tidak lagi diterima begitu saja.

Menurutnya, harapan rakyat sebenarnya sederhana, yaitu tercukupi kebutuhan sandang dan pangan dengan jaminan kesehatan yang layak.

Dalam pandangan TSB, rakyat tidak membutuhkan kehidupan seperti para elite di negeri ini. Rakyat hanya menginginkan kehidupan yang layak secara merata dengan keadilan yang sama.

“Dengan kehidupan yang layak secara merata dengan sebuah keadilan yang sama, sangat didambakan oleh rakyat,” katanya.

TSB juga mengingatkan bahwa Goodwill dan politicalwill, yang sering diumumkan setiap tahun politik, sebenarnya sudah ada dalam konstitusi Indonesia. Hanya saja, para penyelenggara negara mungkin belum sepenuhnya menyampaikan hal ini kepada rakyat.

Dia menegaskan, bahwa setiap penyelenggara negara seharusnya me-review diri mereka sendiri dan selalu mengingat bahwa pemilik kedaulatan di Republik ini adalah rakyat.

Baca Juga :  Bareskrim Polri Tetapkan Listyo Sigit dan Dua Jenderal Tersangka Penyadapan Presiden

“Dengan hati nurani yang mendalam, inilah sebenarnya yang mendorong dirinya maju untuk siap mengemban amanah rakyat,” katanya.

Lebih lanjut, TSB yang sebelumnya menjabat Hakim PTUN Jakarta ini mencermati kondisi rakyat di Pulau Lombok. Dimana terdapat kesenjangan sosial yang nyata dan minim rasa keadilan.

Rakyat Pulau Lombok menurutnya, selama ini dipaksa untuk menyerah dengan kondisi nasib. Sebab itu, Ia menekankan bahwa nasib rakyat tidak boleh dipasrahkan, tetapi harus diubah.

“Pemerataan kesejahteraan sosial, rasa keadilan yang sama, akses pendidikan, dan layanan kesehatan yang berkualitas adalah hak yang harus dijamin untuk seluruh rakyat, sesuai dengan perintah agama dan konstitusi,” tegasnya.

Karena itu, TSB mengajak semua penyelenggara negara untuk merenung dan berkaca pada hati nurani masing-masing, sehingga mereka dapat menunaikan setiap hak rakyat dan tidak pernah menyakiti mereka. ***

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran, Sebut Cerminan Sikap Kenegarawanan
MA Batalkan Putusan PTUN soal Ijazah Gibran, Sebut Pelanggaran Administrasi Menyangkut Kepentingan Bangsa
Jimly Asshiddiqie Desak 8 Pimpinan Parpol di DPR Tindaklanjuti Tuntutan Pemakzulan Gibran
Besok, Ribuan Massa Gelar Aksi di Al-Azhar: Desak Pemerintah Jalankan Putusan MK-MA
Hasto Sebut Wacana Pemakzulan Gibran Menguat Usai Isu Penyadapan
Mantan Wakapolri Oegroseno Sebut Ada Jenderal Lain Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo
Anas Dorong DPR Bentuk Pansus Audit Praktik Penyadapan
PB HMI Kecam Penyadapan Presiden, Dorong DPR Bentuk UU Anti Spionase

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 19:21 WITA

Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran, Sebut Cerminan Sikap Kenegarawanan

Rabu, 11 November 2026 - 14:34 WITA

MA Batalkan Putusan PTUN soal Ijazah Gibran, Sebut Pelanggaran Administrasi Menyangkut Kepentingan Bangsa

Minggu, 8 November 2026 - 15:53 WITA

Jimly Asshiddiqie Desak 8 Pimpinan Parpol di DPR Tindaklanjuti Tuntutan Pemakzulan Gibran

Sabtu, 7 November 2026 - 22:56 WITA

Besok, Ribuan Massa Gelar Aksi di Al-Azhar: Desak Pemerintah Jalankan Putusan MK-MA

Sabtu, 7 November 2026 - 22:32 WITA

Hasto Sebut Wacana Pemakzulan Gibran Menguat Usai Isu Penyadapan

Berita Terbaru