Jangan Lagi Bodohi Rakyat, Bang TSB : Para Politisi Harusnya Menggunakan Hati Nuraninya

Sabtu, 9 September 2023

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Bakal calon legislatif dapil pulau Lombok, Teguh Satya Bhakti (TSB). (Foto : Istimewa/Lombokini.com)

Bakal calon legislatif dapil pulau Lombok, Teguh Satya Bhakti (TSB). (Foto : Istimewa/Lombokini.com)

LOMBOKINI.com – Praktisi hukum yang juga politisi Hanura yang menjadi bakal calon legislatif (Bacaleg) DPR RI dari Daerah Pemilihan Pulau Lombok, Teguh Satya Bhakti (TSB), mengungkapkan pandangannya terhadap pembelajaran politik dan hubungannya dengan rakyat.

Dalam pernyataannya, Bang TSB yang akrab dia disapa menekankan bahwa pembelajaran politik kepada rakyat selama ini telah salah kaprah dan tidak mendidik.

Bahkan, ada kecenderungan terjadi pembodohan. Karena itu, TSB meminta kepada para politisi jangan lagi membodohi rakyat, mereka (para politisi) harusnya menggunakan hati nuraninya melihat keadaan dan kondisi rakyat.

Menurut TSB, seorang politikus yang baik seharusnya menjadi contoh yang dapat diwujudkan dalam bentuk nyata yang memberikan manfaat langsung kepada rakyat.

Dia menilai bahwa selama ini rakyat sering dijadikan batu loncatan untuk mencapai ambisi politik tertentu, tetapi janji-janji kepada rakyat seringkali tidak terealisasikan.

“Tetapi berkah dan wujud janji-janji kepada rakyat, jarang sekali terealisasikan,” katanya, di Jakarta, Sabtu, 9 September 2023.

Baca Juga :  Atdikbud KBRI Singapura dan Canberra Tak Temukan Dokumen Pendidikan Gibran

TSB juga mengamati bahwa saat ini rakyat telah menjadi lebih cerdas, sehingga janji-janji retorika (PHP) tidak lagi diterima begitu saja.

Menurutnya, harapan rakyat sebenarnya sederhana, yaitu tercukupi kebutuhan sandang dan pangan dengan jaminan kesehatan yang layak.

Dalam pandangan TSB, rakyat tidak membutuhkan kehidupan seperti para elite di negeri ini. Rakyat hanya menginginkan kehidupan yang layak secara merata dengan keadilan yang sama.

“Dengan kehidupan yang layak secara merata dengan sebuah keadilan yang sama, sangat didambakan oleh rakyat,” katanya.

TSB juga mengingatkan bahwa Goodwill dan politicalwill, yang sering diumumkan setiap tahun politik, sebenarnya sudah ada dalam konstitusi Indonesia. Hanya saja, para penyelenggara negara mungkin belum sepenuhnya menyampaikan hal ini kepada rakyat.

Dia menegaskan, bahwa setiap penyelenggara negara seharusnya me-review diri mereka sendiri dan selalu mengingat bahwa pemilik kedaulatan di Republik ini adalah rakyat.

Baca Juga :  Rachmat Pastikan PDI Perjuangan Berhentikan Musyafirin dari Keanggotaan

“Dengan hati nurani yang mendalam, inilah sebenarnya yang mendorong dirinya maju untuk siap mengemban amanah rakyat,” katanya.

Lebih lanjut, TSB yang sebelumnya menjabat Hakim PTUN Jakarta ini mencermati kondisi rakyat di Pulau Lombok. Dimana terdapat kesenjangan sosial yang nyata dan minim rasa keadilan.

Rakyat Pulau Lombok menurutnya, selama ini dipaksa untuk menyerah dengan kondisi nasib. Sebab itu, Ia menekankan bahwa nasib rakyat tidak boleh dipasrahkan, tetapi harus diubah.

“Pemerataan kesejahteraan sosial, rasa keadilan yang sama, akses pendidikan, dan layanan kesehatan yang berkualitas adalah hak yang harus dijamin untuk seluruh rakyat, sesuai dengan perintah agama dan konstitusi,” tegasnya.

Karena itu, TSB mengajak semua penyelenggara negara untuk merenung dan berkaca pada hati nurani masing-masing, sehingga mereka dapat menunaikan setiap hak rakyat dan tidak pernah menyakiti mereka. ***

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

PDIP NTB Bulat Pecat Musyafirin, Polemik Komisaris Bank NTB Berujung Sanksi
Gema Akhmad Muzakir Bersilaturahmi dengan SBY dan Petinggi Demokrat
Denny Minta MK Diskualifikasi Gibran, Sebut Persidangan Buktikan Gibran Tak Berijazah SMA
Mahfud MD: Surat Penyetaraan Ijazah Gibran Tak Sah secara Hukum Administrasi
Atdikbud KBRI Singapura dan Canberra Tak Temukan Dokumen Pendidikan Gibran
Dekan FH Unram Tegaskan Komisaris BUMD Tak Boleh Berstatus Fungsionaris Partai
Kapolri Suyudi Janji Dekatkan Polri dengan Masyarakat
Presiden Prabowo Melantik Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Sabtu, 17 Oktober 2026 - 18:17 WITA

PDIP NTB Bulat Pecat Musyafirin, Polemik Komisaris Bank NTB Berujung Sanksi

Rabu, 14 Oktober 2026 - 23:14 WITA

Gema Akhmad Muzakir Bersilaturahmi dengan SBY dan Petinggi Demokrat

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 22:02 WITA

Denny Minta MK Diskualifikasi Gibran, Sebut Persidangan Buktikan Gibran Tak Berijazah SMA

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 14:42 WITA

Mahfud MD: Surat Penyetaraan Ijazah Gibran Tak Sah secara Hukum Administrasi

Jumat, 2 Oktober 2026 - 22:32 WITA

Atdikbud KBRI Singapura dan Canberra Tak Temukan Dokumen Pendidikan Gibran

Berita Terbaru

Ketua TP PKK Provinsi NTB Hj. Sinta Agathia M. Iqbal menyapa seorang anak dalam acara cegah stunting di Kantor Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya LombokTimur. (Foto: Lombokini.com)

Opini

Benarkan Stunting di Lotim Turun Empat Persen? 

Jumat, 23 Okt 2026 - 12:12 WITA