FM Lobar Pertanyakan Keberadaan Alfamart-Indomaret

  • Whatsapp
Front Mahasiswa Lombok Barat (FM Lobar) saat hearing dengan Komisi II DPRD Lombok Barat mempertanyakan izin Alfmart, Indomaret dan ritel modern lainnya di Wilayah Lobar, Kamis, 10 September 2020. LK/M. Rasid

LOMBOKINI.com – Front Mahasiswa Lombok Barat (FM Lobar) menggelar hearing ke Komisi II DPRD Lobok Barat, Kamis, 10 September 2020. Belasan mahasiswa Lobar itu diterima oleh Ketua dan anggota Komisi II di Ruang Sidang.

Dalam hearing itu, FM Lobar mempertanyakan keberadaan Alfamart, Indomaret serta pasar modern lain di wilayah Kabupaten Lombok Barat. Mereka menuding, anggota legislatif belum maksimal melaksanakan fungsi kontrol terkait legalitas atau perijinan, tenaga kerja dan tata ruang pembangunan Alfamart, Indomart atau sejenisnya.

“Saya contohkan, di Sekotong ada dua Alfamart. Di Lembar, Jerneng juga sama. Dikaitkan dengan analisis kondisi, proses untuk realisasi ini perlu ada kajian-kajiannya,” ungkap ketua FM Lobar, Agus Suherjan.

Menyoroti hal itu, Ketua Komisi II DPRD Lombok Barat, Munawir Haris, S. IP menimpali, item item seperti itu sudah dicatat sebagai bahan aspirasi.

Kata dia, soslusinya bukan berdebat, tapi ini adalah catatan catatan mahasiswa yang harus dijalankan oleh pihak eksekutif.

Baca Juga

Terhadap adanya Alfamart di Sekotong, legislator besutan PAN ini memerintahkan anggotanya untuk menanggapi. Serta merta H. Abdul Majid yang mewakili masyarakat Sekotong menimpali.

Para mahasiswa yang tergabung dalam FM ini perlu dipasilitasi dan diapresiasi. Karena kata dia, tanpa mahasiswa semua jadi rendah, harus perlu dikontrol, balancing terhadap

Menurut legislator pencetus “Sekotong Mendunia” ini, apa yang menjadi kegelisahan dan keinginan mahasiswa harus disampaikan. Kata majidberbicara soal Perda, itu harus ada mekanisme. Dari perencanaan sampai menjadi sebuah peraturan yang harus dijalankan. Namun Majid tidak ingin berkutat sampai disitu, tapi mencari upaya win win solution dan mengharap eksekutif merealisasikannya.

“Kami kan hanya sebagai eksekutor menyampaikannya kepada eksekutif. Tidak kemudian memanggil Pol PP, dong diamuk saya, karena dalam hal ini ada yang suka dan tidak suka,” papar Majid yang diamini anggota yang lain.

Setelah mendengar paparan dari semua anggota serta pihak eksekutif (Kadis Perindag, Dinas Koperasi dan Dinas Perijinan), perwakilan FM akhirnya mengeluarkan beberapa catatan sebagai sebuah tuntutan pernyataan.

Tuntutan itu meliuti, DPRD memperketat kontroling penertiban ijin baru bagi alfa mart dan indo mart. Selain itu DPRD dituntut untuk memperketat tata ruang dan mengadakan pelatihan serta mempertegas Perda yang sudah diterbitkan.

Terhadap catatan tuntutan ini, kembali Munawir menimpali positif. Karena semua tuntutan ini dinilai sebagai sebuah tuntutan tugas sebagai legislator.

“Ini merupakan tugas. Kami berharap, hearing jangan putus sampai disini. Jika ada persoalan yang mungkin di luar ini, kita diskusi meskipun tidak dalam posisi formal,” pinta Cawing sapaan akrab Munawir Haris. LK

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *