Dipecat, Zulkarnain akan Tempuh Jalur Hukum

  • Whatsapp
Zulkarnain (tengah) saat pengukuhan perangkat desa Bagik Payung Selatan pada, 3 Januari 2019. / Foto : Dok. Desa Bagik Payung Selatan.

LOMBOKINI.com – Perangkat desa (Kaur Kesra) desa Bagik Payung Selatan, kecamatan Suralaga, Lombok Timur, Zulkarnain mengaku keberatan terhadap Pjs. Kepala Desa ( Kades) atas pemecatan dirinya.

Zukrnain mengaku menerima surat keputusan (SK) pemberhentian terhadap dirinya pada12 Juni 2020.

“Saya menerima surat pemberhentian pada, 12 Juni 2020 lalu. Saya keberatan diberhentikan tanpa prosedur dan saya akan menempuh jalur hukum,” tegas Zul kepada media, Selasa malam, 7 Juli 2020.

Menurut Zul, pemecatan terhadap dirinya tidak sesuai prosedur sebagai mana diatur dalam undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah (PP) No. 11tahun 2019 tentang perubahan ke 2 atas PP No. 43 tahun 2014 dan PP No. 47 tahun 2015 tentang pelaksanaan Undang-Undang tahun 2014 tentang Desa, Permendagri No. 67 tahun 2017 atas perubahan dari PP No. 83 tahun 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa.

Berdasarkan diktum  (b) pada konsideran “menimbang” sebagaimana tertera pada SK pemberhentian dimaksud, dimana menjadi alasan dan pertimbangan bagi penjabat desa Bagik Payung Selatan untuk pemberhentian saya sebagai kasi Kesra sangat jauh dari rasionalitas, ungkapnya.

Baca Juga

“Keputusan pemberhentian saya itu tidak obyektif, dan tidak mengandung unsur yang substantif untuk dijadikan dalih atau alasan dimana, saya dianggap melakukan larangan sebagai perangkat desa, yaitu berupa membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, pihak lain, keluarga dan atau golongan tertentu,” imbuhnya.

Ditegaskan, dirinya akan berupaya maksimal mungkin menempuh jalur hukum dan melakukan pengaduan hingga ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Saya akan berusaha sampai maksimal mungkin membawa permasalahan atau kasus ini sampai PTUN,” tegasnya lagi.

Terpisah, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (KABID PMD) Kabupaten Lombok Timur, Lukman Nulhakim, SH mengatakan, kasus tersebut hanya bisa ditanggapi tenggang waktu 90 hari, jika lebih dari itu Zulkarnain selaku Kasi Kesra yang diberhentikan tidak bisa melakukan gugatan.

“Sesuai Pasal 55 UU PTUN, tenggang waktu pengajuan gugatan dibatasi 90 hari sejak saat diterimanya gugatan, jika lebih dari tenggang waktu yang ditentukan itu, maka tentu dinilai kedaluwarsa,” jelas Lukman. LK

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *