Bredar Simulasi Surat Suara Capres 2024 Menampilkan Dua Paslon

Jumat, 12 Januari 2024 - 09:04 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Simulasi surat suara menampilkan dua Paslon Presiden 2024. (Photo: radarsolo.com)

Simulasi surat suara menampilkan dua Paslon Presiden 2024. (Photo: radarsolo.com)

LOMBOKINI.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solo, menuai kritik setelah menggelar simulasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang menampilkan hanya dua kolom Pasangan Calon (Paslon) Presiden dan Wakil Presiden.

Simulasi ini menjadi sorotan setelah Liaison Officer (LO) DPC PDIP Solo, YF Sukasno, mengungkapkan bahwa contoh surat suara yang diberikan kepada partainya hanya berisi dua Paslon.

“Jumat itu saya ke KPU dan minta contoh kartu suara karena memang parpol kan boleh. Sehingga saya minta contoh kartu suara, diberi lima, lengkap, kartu suara Pilpres, DPD, DPRD, DPR RI. Saat membuka kartu suara pada Senin, yang pilpres ternyata kolomnya hanya dua. Ini simulasi, lho,” kata Sukasno, mengutip dari radarsolo.com, Jumat, 12 Januari 2024.

Baca Juga :  KPK Diminta Awasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2025

Kekeliruan surat suara simulasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendapat tanggapan dari Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus, yang mendesak Badan Pengawad Pemilu (Bawaslu) untuk melakukan penelusuran terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan KPU.

“Bawaslu RI diharapkan untuk melakukan penelusuran terkait kejadian ini. Perlu penelusuran yang teliti, apakah kejadian ini murni keteledoran atau kekhilafan seperti yang diungkapkan KPU. Atau malah terdapat potensi pelanggaran yang dilakukan KPU. Bawaslu penting melakukan investigasi lebih cermat dan teliti,” kata Guspardi melalui keterangan tertulis.

Baca Juga :  Kemenag Gandeng Kemendes hingga Ma’had Aly dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Daerah 3T

Politikus PAN menilai kegiatan simulasi yang hanya menampilkan dua paslon sebagai bentuk keteledoran dan memperlihatkan lemahnya pengawasan KPU terhadap contoh surat suara sebelum didistribusikan ke KPUD seluruh Indonesia.

Guspardi Gaus juga menekankan perlunya KPU bergerak cepat dengan memerintahkan kepada KPUD di daerah untuk menghentikan pelaksanaan simulasi.

“Untuk itu, KPU harus bergerak cepat dengan memerintahkan kepada KPUD di daerah untuk segera menghentikan pelaksanaan simulasi,” ujarnya.

Kasus ini menyoroti pentingnya pemeriksaan dan pengawasan yang cermat dalam persiapan Pemilu 2024, guna mencegah kejadian serupa di masa yang akan datang. ***

Penulis : Ong

Editor : Redaksi

Sumber Berita : radarsolo.com

Berita Terkait

Presiden Prabowo Siap Lakukan Reshuffle Kabinet demi Pemerintahan Bersih
Wamenag Dukung Program Pertanian Pesantren untuk Ketahanan Pangan Nasional
PPPK Paruh Waktu di Lombok Timur: Solusi Sementara Menuju Kepastian Karier
Gempar UGR: RUU Minerba Bisa Jadikan Kampus Alat Eksploitasi Sumber Daya Alam
Menag Sebut Banyak Alumni Pesantren Berkontribusi untuk Bangsa
KPK Diminta Awasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2025
Lombok Timur Siap Sukseskan Swasembada Pangan 2025
Kemenag Gandeng Kemendes hingga Ma’had Aly dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Daerah 3T

Berita Terkait

Rabu, 5 Februari 2025 - 22:21 WITA

Pj Gubernur Hassanudin Beri Bantuan Korban Banjir Bandang di Nanga Wera Bima

Rabu, 5 Februari 2025 - 17:42 WITA

Kadispar Lotim: Event Travel Mart, Langkah Strategis Tingkatkan Ekonomi Pariwisata

Selasa, 4 Februari 2025 - 17:30 WITA

Pj Gubernur NTB Dukung Agroforestri Pangan untuk Ekonomi dan Konservasi Hutan

Senin, 3 Februari 2025 - 23:51 WITA

Banjir Bandang Landa Kabupaten Bima, 6 Warga Hilang dan 2 Tewas

Senin, 3 Februari 2025 - 23:30 WITA

Gempar UGR: RUU Minerba Bisa Jadikan Kampus Alat Eksploitasi Sumber Daya Alam

Senin, 3 Februari 2025 - 22:24 WITA

Pj. Gubernur NTB Respon Cepat Bencana Banjir di Bima, Instruksikan Penanganan Komprehensif

Sabtu, 1 Februari 2025 - 18:58 WITA

Pj Gubernur NTB Apresiasi Kemajuan Lombok Utara, Soroti Potensi Pariwisata dan Ketahanan Pangan

Sabtu, 1 Februari 2025 - 17:58 WITA

Tunggakan PDAM Lombok Timur Capai Rp 12 Miliar, Ironisnya Sebagian Besar dari ASN

Berita Terbaru