Bredar Simulasi Surat Suara Capres 2024 Menampilkan Dua Paslon

Jumat, 12 Januari 2024

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Simulasi surat suara menampilkan dua Paslon Presiden 2024. (Photo: radarsolo.com)

Simulasi surat suara menampilkan dua Paslon Presiden 2024. (Photo: radarsolo.com)

LOMBOKINI.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solo, menuai kritik setelah menggelar simulasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang menampilkan hanya dua kolom Pasangan Calon (Paslon) Presiden dan Wakil Presiden.

Simulasi ini menjadi sorotan setelah Liaison Officer (LO) DPC PDIP Solo, YF Sukasno, mengungkapkan bahwa contoh surat suara yang diberikan kepada partainya hanya berisi dua Paslon.

“Jumat itu saya ke KPU dan minta contoh kartu suara karena memang parpol kan boleh. Sehingga saya minta contoh kartu suara, diberi lima, lengkap, kartu suara Pilpres, DPD, DPRD, DPR RI. Saat membuka kartu suara pada Senin, yang pilpres ternyata kolomnya hanya dua. Ini simulasi, lho,” kata Sukasno, mengutip dari radarsolo.com, Jumat, 12 Januari 2024.

Baca Juga :  Jimly Asshiddiqie Desak 8 Pimpinan Parpol di DPR Tindaklanjuti Tuntutan Pemakzulan Gibran

Kekeliruan surat suara simulasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendapat tanggapan dari Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus, yang mendesak Badan Pengawad Pemilu (Bawaslu) untuk melakukan penelusuran terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan KPU.

“Bawaslu RI diharapkan untuk melakukan penelusuran terkait kejadian ini. Perlu penelusuran yang teliti, apakah kejadian ini murni keteledoran atau kekhilafan seperti yang diungkapkan KPU. Atau malah terdapat potensi pelanggaran yang dilakukan KPU. Bawaslu penting melakukan investigasi lebih cermat dan teliti,” kata Guspardi melalui keterangan tertulis.

Baca Juga :  Anas Dorong DPR Bentuk Pansus Audit Praktik Penyadapan

Politikus PAN menilai kegiatan simulasi yang hanya menampilkan dua paslon sebagai bentuk keteledoran dan memperlihatkan lemahnya pengawasan KPU terhadap contoh surat suara sebelum didistribusikan ke KPUD seluruh Indonesia.

Guspardi Gaus juga menekankan perlunya KPU bergerak cepat dengan memerintahkan kepada KPUD di daerah untuk menghentikan pelaksanaan simulasi.

“Untuk itu, KPU harus bergerak cepat dengan memerintahkan kepada KPUD di daerah untuk segera menghentikan pelaksanaan simulasi,” ujarnya.

Kasus ini menyoroti pentingnya pemeriksaan dan pengawasan yang cermat dalam persiapan Pemilu 2024, guna mencegah kejadian serupa di masa yang akan datang. ***

Penulis : Ong

Editor : Redaksi

Sumber Berita: radarsolo.com

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Jimly Asshiddiqie Desak 8 Pimpinan Parpol di DPR Tindaklanjuti Tuntutan Pemakzulan Gibran
Besok, Ribuan Massa Gelar Aksi di Al-Azhar: Desak Pemerintah Jalankan Putusan MK-MA
Hasto Sebut Wacana Pemakzulan Gibran Menguat Usai Isu Penyadapan
Mantan Wakapolri Oegroseno Sebut Ada Jenderal Lain Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo
Anas Dorong DPR Bentuk Pansus Audit Praktik Penyadapan
PB HMI Kecam Penyadapan Presiden, Dorong DPR Bentuk UU Anti Spionase
Kapolri Jenderal Suyudi Menemui Dua Manatan Kapolri di Tengah Kasus Penyadapan
Prabowo-Jokowi di Ambang Perpisahan Politik? Skandal Penyadapan hingga Sidang Ijazah Jadi Sorotan

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Minggu, 8 November 2026 - 15:53 WITA

Jimly Asshiddiqie Desak 8 Pimpinan Parpol di DPR Tindaklanjuti Tuntutan Pemakzulan Gibran

Sabtu, 7 November 2026 - 22:56 WITA

Besok, Ribuan Massa Gelar Aksi di Al-Azhar: Desak Pemerintah Jalankan Putusan MK-MA

Sabtu, 7 November 2026 - 22:32 WITA

Hasto Sebut Wacana Pemakzulan Gibran Menguat Usai Isu Penyadapan

Sabtu, 7 November 2026 - 19:33 WITA

Anas Dorong DPR Bentuk Pansus Audit Praktik Penyadapan

Sabtu, 7 November 2026 - 18:38 WITA

PB HMI Kecam Penyadapan Presiden, Dorong DPR Bentuk UU Anti Spionase

Berita Terbaru