LOMBOKINI.com – Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Kesehatan (AMMPK) Lombok Timur menggelar hearing dengan manajemen RSUD dr. Raden Soedjono Selong pada Rabu, 5 Februari 2025.

Hearing ini terkait dengan dugaan malpraktik yang menyebabkan meninggalnya seorang pasien bernama Zamhuri asal Pringgabaya.

Koordinator hearing, Siar Ramdani, mengatakan Zamhuri dirujuk ke RSUD dr. R Soedjono Selong, pada 21 September 2024 dalam kondisi kritis setelah sebelumnya dibawa ke Puskesmas Batuyang.

Namun, pasien tidak segera dirujuk ke rumah sakit lain karena keluarga belum membayar uang jaminan sebesar Rp 3,3 juta.

Setelah pembayaran, Zamhuri dirujuk ke RSUD Patut Patuh Patju di Lombok Barat, namun nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal pada pukul 12.50 WITA.

AMMPK menilai ada kelalaian dan pelanggaran prosedur dalam penanganan pasien, termasuk observasi yang terlalu lama dan keterlambatan rujukan.

Karena itu, mereka menuntut penjelasan dari Direktur RSUD dr. R Soedjono Selong terkait kejadian ini.

Menanggapi tudingan AMPK, Direktur RSUD dr. R Soedjono Selong, dr. Hasbi Santoso, menjelaskan bahwa pasien datang dalam kondisi tidak sadar (kritis) akibat kecelakaan dan harus distabilkan sebelum dirujuk.

Proses rujukan tertunda karena rumah sakit provinsi (RSUP NTB) dan kota Mataram menolak, sehingga pasien akhirnya dirujuk ke RSUD Patut Patuh Patju, Lombok Barat.

Hasbi juga menjelaskan bahwa biaya Rp 3,3 juta merupakan biaya pelayanan yang ditagih setelah proses rujukan jelas, “bukan di awal,” katanya singkat.***

LOMBOKINI.com – Gedung kantor Bupati Kabupaten Lombok Timur yang megah dan dibangun dengan biaya mahal ternyata hanya memiliki anggaran pemeliharaan sebesar Rp 100 juta per tahun.

Anggaran yang terbatas ini dinilai tidak mencukupi untuk menangani berbagai keluhan terkait kondisi bangunan yang semakin memprihatinkan.

Plt. Kabag Umum Setda Kabupaten Lombok Timur, GN Farhan, mengakui bahwa anggaran yang ada saat ini tidak mampu mengakomodir semua kebutuhan perawatan gedung.

“Anggaran pemeliharaan gedung Bupati Lombok Timur hanya Rp 100 juta per tahun. Dana tersebut hanya bisa digunakan untuk menangani keluhan-keluhan dari para kepala dinas yang berkantor di gedung ini, dan itupun tidak bisa dilakukan secara menyeluruh,” kata Farhan pada Selasa, 4 Februari 2025.

Farhan berharap, kepemimpinan baru ke depan dapat mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk perawatan gedung. “Kami berharap pemimpin yang baru nanti dapat memprioritaskan anggaran lebih besar untuk perawatan gedung ini,” tabahnya.

Kondisi Bangunan Pasca Gempa 2018 Belum Tertangani

Farhan juga mengungkapkan bahwa gedung bupati ini belum sepenuhnya pulih dari dampak gempa bumi yang melanda Lombok pada tahun 2018.

“Sejak dibangun hingga saat ini, terutama pasca gempa 2018, kondisi bangunan belum tertangani dengan baik. Perbaikan menyeluruh masih sangat dibutuhkan,” kstanya.

Dia menegaskan bahwa perawatan gedung kantor bupati sangat penting mengingat nilai investasi yang besar dalam pembangunannya.

“Kita membangun gedung ini dengan biaya yang tidak sedikit, jadi tidak boleh dibiarkan tanpa perawatan yang memadai. Namun, kami juga harus realistis melihat kondisi anggaran yang tersedia,” ujarnya.

Rembesan Air dan Retakan Tembok Jadi Masalah Utama

Dari pantauan media, kondisi gedung bupati saat ini cukup memprihatinkan. Terdapat rembesan air dari plafon di beberapa kamar kecil serta retakan di beberapa tembok ruangan. Kerusakan ini diduga kuat merupakan dampak dari gempa bumi 2018 yang belum sepenuhnya diperbaiki.

Farhan mengakui bahwa untuk menentukan biaya perawatan total yang dibutuhkan, diperlukan kajian lebih lanjut dari ahli konstruksi.

“Kita harus mendengarkan rekomendasi dari ahli konstruksi terlebih dahulu, termasuk apa saja yang perlu diperbaiki dan berapa biaya yang dibutuhkan,” ucapnya.

Harapan dari Kepemimpinan Baru

Farhan menegaskan bahwa perawatan gedung bupati harus dilakukan secara total agar bangunan yang megah ini tetap berfungsi dengan baik.

“Perawatan gedung ini penting untuk menjaga aset daerah. Kami berharap ada kebijakan yang lebih baik dari pemimpin baru untuk memastikan gedung ini tetap terpelihara dengan baik,” pungkasnya.

Dengan kondisi anggaran yang terbatas dan kerusakan yang semakin nyata, nasib gedung kantor Bupati Lombok Timur kini bergantung pada kebijakan dan prioritas anggaran dari kepemimpinan yang akan datang. ***

LOMBOKINI.com – Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus berupaya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke daerah ini.

Salah satu upaya terbaru adalah penyelenggaraan event nasional bertajuk ‘Travel Mart’ yang akan digelar pada tanggal 10-12 Februari 2025.

Event ini merupakan hasil kolaborasi antara Dispar Lotim dengan Asosiasi Pengusaha Travel Seluruh Indonesia (APTSI).

Kepala Dinas Pariwisata Lombok Timur, Widayat, menjelaskan bahwa event ini dirancang untuk menarik minat buyer (pembeli paket wisata) dari dalam dan luar negeri.

“Travel Mart ini sangat murah meriah dan tepat sasaran. Kami akan mengundang 43 buyer dari Malaysia, 1 dari Turki, 1 dari Prancis, 7 dari Singapura, dan 48 travel dari seluruh Indonesia,” jelas Widayat, Selasa 4 Februari 2025.

Widayat, yang akrab disapa Mas Wid, menambahkan event ini diharapkan dapat membawa dampak signifikan bagi kunjungan wisatawan ke Lombok Timur.

Setelah event, para peserta yang terdiri dari seratus pengusaha travel tersebut berpotensi membawa tamu untuk berkunjung dan menginap di Lombok Timur.

“Jika masing-masing peserta bisa membawa 50 orang tamu, maka akan ada 5.000 tamu yang datang ke daerah ini dalam satu tahun,” katanya.

Dia berharap tamu yang dibawa bukan sekadar rombongan rohani (rombongan yang hanya melihat-lihat lalu pulang), melainkan rombongan rojali (rombongan yang benar-benar membeli paket wisata).

“Kami ingin tamu yang datang benar-benar berkontribusi pada perekonomian lokal,” pungkasnya. ***

LOMBOKINI.com – Banjir bandang yang melanda Kecamatan Wera dan Ambalawi, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Ahad, (2/2/2025) pukul 18.10 WITA telah menyebabkan dua orang tewas dan enam orang lainnya masih dalam pencarian.

Hujan deras yang mengguyur hulu pegunungan Pulau Sangeang menjadi penyebab utama banjir bandang ini, membawa material kayu dan batu yang menghantam rumah-rumah warga di lereng pegunungan.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyatakan bahwa tim SAR gabungan masih terus melakukan penyisiran di pesisir pantai untuk mencari korban yang hilang.

Sementara itu, Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Bima mencatat tujuh rumah panggung hanyut, menyebabkan 99 orang harus mengungsi.

Banjir bandang ini juga menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur dan lahan pertanian. Tiga jembatan putus, satu ruas jalan hampir putus, dan 40 hektar areal pertanian terdampak.

Pemerintah Kabupaten Bima telah memberikan bantuan makanan siap saji dan pelayanan kesehatan kepada para korban. Tim BPBD, Tagana, Basarnas, TNI, Polri, PMI, relawan, dan masyarakat terus bekerja sama dalam upaya pencarian korban, pembersihan lingkungan, dan penanggulangan dampak banjir bandang.***

LOMBOKINI.com – Banjir bandang melanda Kabupaten Bima, Provinsi NTB, di dua kecamatan di Kabupaten Bima, yakni Kecamatan Wera dan Kecamatan Ambalawi, pada Ahad, 2 Februari 2025. Hingga saat ini, enam warga dilaporkan hilang, dan dua orang ditemukan tewas akibat bencana tersebut.

Kepala Dinas Sosial NTB, Ahsanul Khalik, mengonfirmasi bahwa dua korban jiwa telah ditemukan. Selain itu, sejumlah sarana vital, termasuk jembatan penghubung menuju Wera, putus dan rusak parah, mengakibatkan aktivitas transportasi di wilayah tersebut lumpuh total.

Enam warga dari Nanga Wera masih belum ditemukan. Data yang dihimpun Lombokini.com, dua korban yang ditemukan tewas adalah Burhan (40), warga Nunggi, yang meninggal akibat tertimbun tanah longsor, dan Hermawati (40), warga Wora, yang tewas terseret arus banjir bandang.

Pencarian terhadap korban yang hilang masih terus dilakukan oleh aparat terkait, termasuk Tim Tagana, BPBD, TNI, Polri, Tim SAR, dan SatPol PP, bersama warga setempat.

Khalik menambahkan bahwa bantuan logistik dari Dinas Sosial NTB telah dikirim ke Wera, Bima, khususnya untuk warga yang terdampak. Tim assesment juga telah diterjunkan untuk mengevaluasi kebutuhan korban.

Selain itu, anggota Tagana telah dikerahkan untuk menghitung kebutuhan pangan warga di lokasi bencana. Bagi korban yang meninggal, akan diberikan santunan kepada ahli waris oleh Kementerian Sosial.

Menurut laporan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) Tagana Kabupaten Bima, banjir bandang dan tanah longsor terjadi akibat tingginya curah hujan di Bumi Mbojo.

Bencana ini menimbulkan dampak serius bagi masyarakat setempat, dan upaya penanganan serta pemulihan masih terus dilakukan oleh berbagai pihak. ***

LOMBOKINI.com – Gerakan Mahasiswa Pecinta Alam Rinjani Universitas Gunung Rinjani (Gempar UGR) Lombok Timur mendesak seluruh perguruan tinggi di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk menolak pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang diatur dalam revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Minerba.

Desakan ini disampaikan Gempar UGR sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan yang dinilai dapat mengancam independensi dan daya kritis mahasiswa.

Ketua Gempar UGR, Azhar Pawadi, menegaskan bahwa desakan ini ditujukan kepada semua perguruan tinggi dan pemerintah sebagai pemberi izin.

“Kita tahu bahwa ketidakadilan di negeri ini sering berawal dari kebijakan,” ujar Azhar.

Dia menilai, jika RUU Minerba benar-benar memberikan ruang bagi perguruan tinggi untuk mengelola tambang, hal tersebut dapat mengancam independensi kampus dan menjadikan perguruan tinggi sebagai wadah bagi investor untuk mengeksploitasi sumber daya alam (SDA).

Gempar UGR siap menjadi garda terdepan dalam menolak pemberian izin tambang bagi kampus, termasuk di Universitas Gunung Rinjani (UGR).

“Tak hanya Rektor UGR, semua rektor yang menyetujui izin tambang akan kami lawan. Kami akan berada di garis depan jika birokrat dan korporasi berusaha merebut hak-hak rakyat serta hak lingkungan hidup,” tegas Azhar.

Azhar juga berharap seluruh kampus di NTB, baik negeri maupun swasta, menyatakan sikap tegas menolak kebijakan ini.

“Kami menunggu sikap tegas Rektor UGR serta pimpinan kampus lainnya dalam menolak izin tambang untuk perguruan tinggi,” tambahnya.

Sebelumnya, DPR RI telah menyepakati revisi keempat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) sebagai usulan inisiatif dalam Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025.

Dalam revisi ini, perguruan tinggi dan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan masuk dalam daftar pihak yang berhak mengelola tambang mineral dan batu bara. Keputusan tersebut telah dibahas dalam Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI.

Gempar UGR menegaskan komitmennya untuk terus melawan kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat dan lingkungan hidup, serta mengancam kemandirian pendidikan tinggi.***

LOMBOKINI.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur (Lotim), M. Yusri, menyoroti masalah pengangguran dan kemiskinan yang masih menjadi pekerjaan rumah, meskipun potensi sumber daya alam Lombok Timur melimpah.

“Lombok Timur ini kan penyumbang pangan terbesar, tapi angka pengangguran dan kemiskinan kita juga tertinggi,” kata Yusri, pada acara diskusi publik Faokus Lotim dan SMSI Lombok Timur, Sabtu 1 Februari 2025 di Selong.

Karena itu, Yusri menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.

Dia berharap, dengan komunikasi yang lebih intensif, pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan.

“Kita harus cari solusi bersama. Bagaimana caranya agar potensi sumber daya alam ini bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Yusri juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya menanggulangi pengangguran dan kemiskinan. Ia percaya, dengan kerja sama dan gotong royong, Lombok Timur dapat mencapai kemajuan yang lebih baik.

Sebelumnya, Ketua DPRD Lotim, M. Yusri juga menyatakan akan mendukung penuh setiap kebijakan yang diambil oleh kepemimpinan baru.

Namun, dia menggarisbawahi pentingnya komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

“Kita ingin semua kebijakan itu betul-betul berpihak pada kepentingan rakyat. Oleh karena itu, komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif sangat penting,” tegasnya. ***

LOMBOKINI.com – Forum Diskusi Lombok Timur (Fokus Lotim) dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Lombok Timur mengadakan acara Kopi Darat (Kopdar) pada Sabtu, 1 Februari 2025 di Selong.

Acara ini menjadi momentum penting untuk mendeklarasikan komitmen bersama dalam mengawal terwujudnya visi Lombok Timur Sejahtera, Maju, Adil, Religius dan Transparan (SMART), yang merupakan visi bupati dan wakil bupati terpilih untuk periode 2024-2029.

Penandatanganan deklarasi ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, antara lain Pj Bupati HM Juaini Taofik, Wakil Bupati Terpilih H Edwin Hadiwijaya, Ketua DPRD Muhammad Yusri, serta elemen masyarakat lainnya seperti tokoh masyarakat, jurnalis, aktivis, dan akademisi.

Deklarasi komitmen ditandai dengan penandatanganan bersama oleh Wakil Bupati terpilih, Ketua DPRD, Pj Bupati, dan diikuti oleh peserta diskusi lainnya.

Berikut adalah poin-poin penting dari deklarasi tersebut:

Komitmen Bersama: Deklarasi ini menegaskan komitmen seluruh pihak untuk memastikan pembangunan Lombok Timur tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan dan keadilan masyarakat.

Peran Media: Media memiliki peran krusial dalam mengawal pembangunan Lotim SMART, memastikan informasi tersampaikan dengan baik kepada masyarakat, serta menjadi pengontrol dan pemberi masukan terhadap kebijakan dan program pembangunan.

Langkah Konkret: Setelah deklarasi, langkah-langkah konkret akan diambil, seperti memantau pelaksanaan program pemerintah, menyuarakan aspirasi masyarakat, dan memberikan masukan konstruktif untuk perbaikan kebijakan.

Tanggung Jawab Bersama: Pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Semangat gotong royong diperlukan untuk memastikan manfaat pembangunan dirasakan oleh masyarakat.

Akuntabilitas dan Keadilan: Pembangunan di Lombok Timur akan dikawal untuk memastikan setiap kebijakan dan program dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas dan keadilan.

Dalam deklarasi bersama itu juga memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan visi Lotim SMART, Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan, Menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dan Meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Lombok Timur.

Dengan adanya komitmen bersama dari berbagai pihak, diharapkan Lombok Timur dapat mencapai visinya menjadi daerah yang sejahtera, maju, adil, religius, dan transparan (SMART). ***

LOMBOKINI.com – Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur, Juaini Taufik, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara Forum Diskusi (Fokus) Lombok Timur dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dalam mendukung pembangunan daerah.

Apresiasi ini disampaikan saat acara kopi darat (Kopdar) yang dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Ketua DPRD Lombok Timur, M. Yusri, dan Wakil Bupati Terpilih HM Edwin Hadiwijaya.

Dalam sambutannya, Pj Bupati Juaini Taufik menyampaikan terima kasih atas kehadiran semua pihak, terutama Fokus Lotim dan SMSI sebagai penyelenggara diskusi publik ini. Dia berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait dapat terus terjaga, terutama dalam menyongsong perubahan dan mewujudkan Lombok Timur yang “Smart” sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

Juaini Taufik menekankan pentingnya sinergi antar seluruh elemen, terutama media, mengingat media adalah salah satu pilar demokrasi yang memiliki peran penting dalam pemerintahan. Media juga dapat membantu dalam mempersiapkan program-program yang berdampak positif bagi masyarakat.

Ketua DPRD Lombok Timur, Muhammad Yusri, menyatakan siap mendukung setiap kebijakan yang diambil oleh kepemimpinan baru.

Dia mengusulkan perlunya komunikasi yang lebih intens antara eksekutif dan legislatif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

Wakil Bupati Terpilih, HM Edwin Hadiwijaya, berharap agar pada periode kepemimpinannya, pembangunan daerah dapat berjalan lebih baik, memperhatikan kebutuhan rakyat, serta memperkuat kapasitas lembaga pemerintahan.

“Pemberdayaan ekonomi kecil juga akan terus dilakukan, dan hal-hal besar yang harus didukung dengan investasi”, kata Edwin sapaan akrab wakil bupati Lotim terpilih.

Edwin juga menyoroti bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lombok Timur yang masih kecil menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. Program-program prioritas yang menyerap anggaran besar dapat berdampak pada daerah.

Karena itu, kata dia pemerintah yang baru akan membuat penyesuaian anggaran dengan rencana baru. Namun, dengan koordinasi dan penyesuaian yang intens, hal ini diharapkan tidak menjadi penghalang.

Menurut dia, media adalah salah satu pilar demokrasi karena menjadi kekuatan dalam birokrasi. Pemetaan media hingga wartawan juga akan turut dievaluasi, mulai dari asal media, tempat bernaung, hingga badan hukum yang menaungi.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai program strategis yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, menengah, hingga jangka panjang. Semua pihak sepakat untuk meningkatkan koordinasi terkait program prioritas daerah seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, dan kelautan.

Perencanaan anggaran dan implementasi program akan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.***

LOMBOKINI.com – Forum Diskusi Lombok Timur (Fokus Lotim) menggelar acara kopi darat (kopdar) yang dihadiri oleh Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur, HM Juaini Taofik, Ketua DPRD Lombok Timur, M Yusri, Wakil Bupati Lombok Timur terpilih, HM Edwin Hadiwijaya, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), insan pers, serta sejumlah tokoh dan aktivis Lombok Timur.

Acara yang bertemakan “Menyongsong Kepemimpinan Baru Lombok Timur yang Sejahtera, Maju, Adil, Religius dan Transparan (Smart)” ini diselenggarakan pada Sabtu malam, 1 Februari 2025.

Fokus Lotim menggandeng Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Lombok Timur, yang menaungi media kabupaten Lombok Timur, sebagai mitra media dalam acara tersebut.

Manajer Fokus Lotim, Dr. Karomi, yang juga Sekretaris SMSI Lombok Timur, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan elemen masyarakat untuk memastikan kebijakan yang diambil dapat mengakomodasi kepentingan bersama.

“Kepemimpinan baru harus mampu menghadirkan kebijakan yang lebih inklusif, berbasis kebutuhan nyata masyarakat, dan tepat sasaran,” kata Karomi.

Menurut dia, kelompok diskusi dan media memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan jalannya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Diskusi yang berlangsung dalam suasana santai namun penuh substansi ini juga menghadirkan sejumlah tokoh masyarakat, akademisi, dan perwakilan dari berbagai organisasi.

Berbagai masukan dan aspirasi disampaikan, mulai dari perbaikan tata kelola pemerintahan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, hingga optimalisasi sektor pariwisata dan pertanian sebagai potensi unggulan daerah.

Pj Bupati Lombok Timur, Juaini Taofik menyampaikan terima kasih atas kritik membangun yang selama ini disalurkan melalui Fokus Lotim.

“Ucapan terima kasih atas kehadiran semua pihak, terutama Fokus Lotim dan SMSI, yang telah menggelar acara kopdar ini. Harapannya, kolaborasi antara pemerintah daerah, media, LSM, dan DPRD terus terjaga dalam menyongsong perubahan dan mewujudkan Lombok Timur yang smart sesuai visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih”, katanya.

Juaini menekankan pentingnya sinergi antar seluruh elemen, terutama media, sebagai salah satu pilar demokrasi yang penting dalam pemerintahan, dalam mempersiapkan program-program yang berdampak positif bagi masyarakat.

Wakil Bupati Lombok Timur terpilih, HM Edwin Hadiwijaya, berharap agar pada periode kepemimpinannya yang baru, pembangunan daerah dapat berjalan lebih baik, memperhatikan kebutuhan rakyat, serta memperkuat kapasitas lembaga pemerintahan.

Pemberdayaan ekonomi kecil juga akan terus dipelihara, dan hal-hal besar yang harus didukung dengan investasi.

“PAD kita sangat kecil, membuat pemerintahan di kabupaten jadi bingung. Program prioritas juga menyerap anggaran yang lumayan besar, sehingga berdampak untuk daerah Lotim juga,” paparnya.

Karena itu, Edwin menegaskan bahwa pemerintahan yang baru akan kembali membuat penyesuaian anggaran dengan rencana baru. Namun, dengan koordinasi dan penyesuaian yang intens, hal tersebut tidak akan menjadi penghalang.

“Media adalah salah satu pilar demokrasi karena menjadi kekuatan dalam birokrasi. Pemetaan media hingga wartawan juga akan turut dievaluasi, dari mana dia berasal, di mana bernaung, hingga PT apa yang dibawa”, pungkasnya. ***

LOMBOKINI.com – Tunggakan pembayaran tagihan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lombok Timur (Lotim) mencapai angka lebih kurang Rp 12,2 miliar hingga Januari 2025.

Ironisnya, sebagian besar piutang ini berasal dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

Bupati Lombok Timur terpilih, Haerul Warisin mengungkapkan keprihatinannya atas fenomena ini. ASN yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat justru menjadi penyumbang terbesar tunggakan pembayaran.

Dia menyebut hal ini sebagai “jeruk makan jeruk” yang mencerminkan ketidakdisiplinan ASN dalam memenuhi kewajiban mereka terhadap PDAM.

“Sejatinya, ASN ini adalah contoh bagi masyarakat. Jika mereka sendiri menunggak, bagaimana bisa perusahaan daerah ini sehat dan dapat berkontribusi pada pembangunan daerah?” kata Haji Iron, sapaan akrabnya.

Data dari Direksi PDAM menunjukkan beberapa ASN menunggak hingga puluhan juta rupiah per orang. Situasi ini memberikan beban berat pada PDAM, yang seharusnya menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sebagai langkah awal, Bupati Haerul Warisin berencana untuk melakukan pemutihan tunggakan, khususnya bagi ASN yang kesulitan membayar tagihan. “Saya tahu bagaimana kondisi keuangan seorang PNS karena saya juga pernah menjadi PNS. Banyak yang gajinya bahkan minus,” katanya.

Setelah kebijakan pemutihan diterapkan, Bupati menegaskan tidak akan ada lagi ASN yang menunggak. “Setelah pemutihan ini tidak boleh lagi ada yang tidak bayar tagihan,” katanya.

Plt Direktur PDAM Lotim, Sofyan Hakim menjelaskan tunggakan tersebut mulai dari 1 hingga lebih dari 24 bulan. Strategi penagihan telah disiapkan, antara lain dengan melakukan sensus pelanggan untuk memastikan keberadaan meter air dan melaksanakan penertiban penagihan yang lebih ketat.

“Selain itu, kami juga telah bekerja sama dengan Bank NTB Syariah untuk memfasilitasi pembayaran PDAM melalui sistem payroll gaji khusus ASN Pemda Lotim,” kata Sofyan.***

LOMBOKINI.com – Gerakan Pemuda Selatan (GPS) Lombok Timur (Lotim), bersiap meluncurkan destinasi wisata baru di Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Desa Sekaroh, yang dikenal dengan keindahan wisata baharinya, akan menambah daya tariknya dengan kehadiran destinasi terbaru bernama ‘Bukit Sendikale’. Peluncuran resmi destinasi ini rencananya akan digelar pada kuartal pertama Februari 2025.

Desa Sekaroh selama ini telah populer dengan Pantai Tangsi atau yang lebih dikenal Pantai Pink. Pantai ini dinobatkan sebagai salah satu dari The Most 7 Beautiful Beach in The World oleh Majalah Vogue Korea. Selain Pantai Pink, Desa Sekaroh juga memiliki destinasi wisata lain yang tak kalah memukau, seperti Pantai Tanjung Ringgit dan Pantai Tanjung Bloam. Keindahan alamnya diperkuat dengan bukit-bukit alami yang masih terjaga, menciptakan pemandangan yang memesona di wilayah selatan Lombok Timur.

Ketua GPS Lombok Timur, Sarvin Aziza, menjelaskan bahwa peluncuran Bukit Sendikale merupakan upaya untuk memperkenalkan potensi wisata Desa Sekaroh ke tingkat nasional dan internasional.

“Kami berkomitmen untuk mempromosikan destinasi ini ke seluruh wilayah Lombok hingga ke mancanegara,” ujarnya.

GPS menggandeng Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Hamzanwadi dalam upaya promosi ini.

Sarvin menambahkan, pihaknya optimistis dapat memberikan layanan wisata yang mindful, berkesan, dan berkualitas.

“Kami ingin mengubah konsep berwisata konvensional menjadi pengalaman yang lebih bermakna,” jelasnya.

Melalui kolaborasi dengan PMII, GPS berharap dapat bersinergi untuk mempromosikan Desa Sekaroh sebagai destinasi wisata unggulan.

Nama “Sendikale” diambil dari momen alam saat matahari akan tenggelam tetapi belum memasuki waktu magrib. Pada saat itu, langit memancarkan sinar kemerahan yang menciptakan pemandangan senja yang memukau.

“Bukit Sendikale tidak hanya menawarkan keindahan sunset, tetapi juga sunrise yang tak kalah indah,” tutup Sarvin.***

LOMBOKINI.com – Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur, HM Juaini Taofik, telah menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt) kepada dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu PD Agro Selaparang dan PT Energi Selaparang. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak terjadi kekosongan jabatan di kedua BUMD tersebut.

Masa jabatan direktur kedua BUMD ini telah berakhir pada 20 Januari lalu. Untuk mengisi kekosongan tersebut, Pj Bupati menunjuk Joyo Supeno sebagai Plt Direktur PT Energi Selaparang dan Sabar sebagai Plt Direktur PD Agro Selaparang.

Sabar sebelumnya menjabat sebagai Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BVPV) Lombok Timur.

Pj Bupati Juaini Taofik berharap kedua Plt Direktur untuk dapat memperbaiki kondisi kedua BUMD, terutama PT Energi Selaparang yang hingga saat ini belum berhasil membukukan laba.

“PT Energi Selaparang yang memiliki usaha SPBN dan SPBUN menjadi satu-satunya BUMD yang belum berhasil membukukan laba hingga tahun buku 2024 berakhir”,  jelasnya.

Meskipun demikian, Pj Bupati tetap optimis dengan kehadiran Plt Direktur baru ini. Ia yakin keduanya telah menyiapkan formula dan strategi untuk memajukan BUMD yang mereka pimpin.

“Kami yakin kedua plt ini sudah menyiapkan formula dan memiliki cara dalam memajukan BUMD yang dipimpin masing-masing”, katanya.

Plt Direktur PT Agro Selaparang, Sabar, juga berkomitmen untuk meningkatkan kinerja BUMD tersebut. “Kita akan tingkatkan semua usaha yang ada agar bisa lebih baik lagi. Apa yang kurang kita akan perbaiki,” katanya.

Terkait pengangkatan direktur definitif untuk kedua BUMD ini, Pj Bupati menjelaskan bahwa prosesnya akan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan akan menjadi kewenangan bupati terpilih nantinya.

Diharapkan, dengan kepemimpinan baru ini, kedua BUMD dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Lombok Timur. ***