LOMBOKINI.com – Beredarnya pemberitaan di media mengenai Tuan Guru Bajang (TGB) Dr. Muhammad Zainul Majdi yang menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi NTB Convention Center (NCC) mendapat respons dari berbagai kalangan.

Salah satu media dalam pemberitaannya menyebutkan bahwa TGB ‘kabur’ melalui pintu belakang setelah diperiksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB sebagai saksi dalam kasus NCC tersebut.

Merespons hal itu, Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (ISNWDI) Dr. Heri Hadi Saputra menyesalkan diksi ‘kabur’ yang digunakan oleh media tersebut.

Menurutnya, penggunaan kata tersebut dapat merugikan nama baik TGB yang dikenal sebagai tokoh nasional dan sosok yang bertanggung jawab.

“Sikap kabur bukan karakter beliau (TGB), apalagi beliau adalah sosok yang bertanggung jawab atas apa yang diyakininya selama ini. Kami sangat menyesalkan jika ada pemberitaan yang menyebut TGB kabur, karena itu tidak benar”, tegas Heri, yang juga mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dalam keterangan resminya kepada media pada Sabtu, 15 Februari 2025.

Dia juga meminta seluruh masyarakat dan jamaah Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang beredar mengenai Tuan Guru Bajang (TGB).

“TGB adalah tokoh yang dihormati, tidak hanya di NTB, tetapi juga di tingkat nasional. Beliau memiliki kontribusi besar dalam membangun daerah dan negara. Karena itu, kita perlu tetap menjaga rasa hormat kepada beliau dan mengedepankan prasangka positif. Pemberitaan yang tidak berimbang dapat merusak citra beliau dan menimbulkan kegelisahan di masyarakat”, katanya.

Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati NTB, Efrien Saputra, menegaskan bahwa tidak ada unsur ‘kabur’ ketika TGB keluar dari gedung Kejati pada Kamis malam, 13 Februari 2025.

“TGB keluar melalui pintu belakang karena pintu utama sudah ditutup pada malam hari. Ini murni masalah operasional gedung, bukan karena ada upaya menghindari publik,” jelas Efrien.

Efrien menambahkan bahwa kondisi gedung pada malam hari mengharuskan penggunaan pintu belakang.

“Pintu utama sudah ditutup karena sudah malam. Jadi, semua orang yang keluar pada waktu itu harus melalui pintu belakang. Ini bukan perlakuan khusus, melainkan prosedur standar,” pungkasnya. ***

LOMBOKINI.com – Pondok Pesantren (Ponpes) Maraqitta’limat Mamben Lauk menjadi pusat kegiatan spiritual dan kebersamaan dalam puncak peringatan HUT ke-73 Yayasan Maraqitta’limat dan Haul ke-34 TGH M. Zainuddin Arsyad.

Acara yang digelar pada Sabtu, 15 Februari 2025 ini mengusung tema ‘Berkah untuk Kita, Bersinar untuk Masa Depan’, menggambarkan semangat untuk terus berkontribusi bagi kemajuan pendidikan dan keagamaan.

Ketua Yayasan Maraqitta’limat, H.M. Fadlurrahman, menyatakan bahwa tema yang diangkat sangat relevan dengan agenda nasional 2024, termasuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Menurutnya, tema ini mengandung harapan besar akan keberkahan dan kemajuan bagi bangsa, terutama melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program pemerintah di bidang pendidikan dan sosial.

“Jika masyarakat ikut berkontribusi, pembangunan daerah akan lebih cepat maju,” ujarnya.

Fadlurrahman juga menekankan bahwa keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat sangat penting untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik di masa depan.

Penjabat Bupati Lombok Timur, H. M. Juaini Taofik, dalam pidatonya menyebutkan bahwa pesantren memiliki peran strategis dalam mendorong kemajuan daerah, khususnya melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“Saat ini, IPM Lombok Timur masih berada di peringkat ketujuh di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pendidikan menjadi faktor kunci untuk mendorong kemajuan tersebut”, ujarnya.

Juaini Taofik juga mengajak pesantren untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, agar tetap relevan dan berkembang di era modern.

“Pesantren yang mampu bertahan adalah yang mau beradaptasi dan bekerja sama dengan para pemangku kepentingan,” pungkasnya.

Acara diakhiri dengan pengajian yang disampaikan oleh Kepala Kantor Kemenag NTB, H. Zamroni Aziz, yang diikuti dengan khidmat oleh para jamaah.

Turut hadir dalam acara tersebut, Karo Kesra Setda NTB, H. Sahnan, mewakili Pj Gubernur NTB dan Sekda NTB, Forkopimda Lombok Timur, perwakilan Bank NTB Syariah, Baznas Lombok Timur, Toga dan Toma serta ribuan santri dan jamaah. ***

LOMBOKINI.com – Tiga kapal di perairan Pelabuhan Kayangan, Desa Labuhan Lombok, Pringgabaya, Lombok Timur, NTB, dilaporkan terbakar pada Sabtu dini hari, 15 Februari 2025, sekitar pukul 03.00 WITA.

Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun kerugian material diperkirakan cukup besar.

Kasi Humas Polres Lombok Timur, AKP Nicolas Oesman menerangkan kebakaran melibatkan dua kapal pengangkut wisatawan milik KM Pulo Mas dan satu kapal pengangkut air milik Inka Mina.

“Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, hanya kerugian material yang cukup signifikan”, ujar AKP Nicolas dalam keterangan resminya, Sabtu, 15 Februari 2025.

Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Namun, dugaan sementara mengarah pada kerusakan mesin di salah satu kapal, yang kemudian menjalar ke dua kapal lainnya.

“Api diduga berasal dari KM Pulo Mas 168, kemudian merembet ke KM Pulo Mas 188 dan kapal pengangkut air,” jelas AKP Nicolas.

Informasi dari warga setempat menyebutkan, kebakaran pertama kali dilihat oleh seorang ABK KM Pulo Mas 168 yang menyadari lampu kapal mati. Saat mengecek ruang pembangkit listrik, ia terkejut menemukan api sudah menjalar di ruang mesin.

“Ia segera membangunkan kru kapal lainya dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya,” kata AKP Nicolas.

Meski sempat berupaya memadamkan api, kobaran api semakin membesar. Kru kapal akhirnya menyelamatkan diri ke KM Pulo Mas 188 yang berada di sebelahnya.

Mereka kemudian melepaskan tali tambat kapal yang terbakar agar tidak menyebar ke kapal lain. Namun, upaya ini justru menimbulkan masalah baru.

Saat kapal hanyut sekitar 100 meter, KM Pulo Mas 168 menabrak dua kapal lainnya, yaitu KM Pulo Mas 167 dan kapal pengangkut air milik Inka Mina.

“Tabrakan ini menyebabkan kedua kapal tersebut ikut terbakar,” tambah AKP Nicolas.

Penyebab pasti kebakaran itu masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwajib. Pihak berwenang juga tengah mengevaluasi kerugian material yang ditimbulkan akibat insiden ini.***

LOMBOKINI.com – Dunia maya sempat diguncang oleh kasus hubungan gelap antara seorang ibu dan menantunya pada tahun 2022. Kini, kisah memilukan tersebut diangkat ke layar lebar dalam film berjudul Norma: Antara Mertua dan Menantu.

Film ini tidak hanya menampilkan drama keluarga yang penuh konflik, tetapi juga mengungkap sisi gelap kehidupan rumah tangga yang penuh kejutan dan emosi.

Norma: Antara Mertua dan Menantu mengisahkan perjalanan hidup Norma Risma, seorang wanita yang harus menghadapi kenyataan pahit saat suaminya, Rozy Zay Hakiki, terlibat hubungan terlarang dengan ibu kandungnya sendiri, Rihana.

Pengkhianatan ini tidak hanya menghancurkan rumah tangga Norma, tetapi juga memaksa dirinya menyaksikan suami dan ibunya dijatuhi hukuman penjara masing-masing 9 dan 8 bulan oleh Pengadilan Negeri Serang. Vonis tersebut diberikan berdasarkan Pasal 284 KUHP tentang perzinahan.

Diproduksi oleh Dee Company, film ini menggali lebih dalam konflik emosional yang dialami oleh Norma. Sebagai seorang istri yang telah berjuang membangun kehidupan bersama suaminya, Norma tak pernah menyangka akan menjadi korban dari pengkhianatan yang begitu menyakitkan.

Film ini mengajak penonton untuk menyelami perjalanan emosional Norma, mulai dari rasa cinta, kepercayaan, hingga kehancuran yang ia alami.

Dibintangi oleh Tissa Biani sebagai Norma Risma, Wulan Guritno sebagai Rihana, dan Yusuf Mahardika sebagai Rozy Zay Hakiki, film ini menghadirkan akting yang memukau dan penuh emosi. Setiap adegan dirancang untuk menggugah perasaan penonton, mulai dari amarah hingga kesedihan yang mendalam.

Film ini tidak hanya menceritakan tentang perzinahan, tetapi juga mengangkat tema tentang kepercayaan, kesetiaan, dan betapa rapuhnya hubungan keluarga ketika dihadapkan pada pengkhianatan.

Kisah ini menjadi lebih menyentuh karena melibatkan dua orang yang seharusnya menjadi pelindung dan sumber kasih sayang bagi Norma, namun justru menjadi sumber penderitaan terbesar dalam hidupnya.

Dengan plot yang penuh ketegangan dan kejutan emosional, Norma: Antara Mertua dan Menantu akan membuat penonton merenungkan arti sebuah keluarga dan betapa pentingnya menjaga kepercayaan dalam hubungan. Film ini dijamin akan mengguncang emosi dan meninggalkan kesan mendalam bagi siapa pun yang menontonnya.

Siapkan diri Anda untuk menyaksikan kisah pilu yang penuh drama dan konflik ini. Jangan lewatkan Norma: Antara Mertua dan Menantu, yang akan segera tayang di bioskop-bioskop terdekat.

Saksikan dan rasakan setiap momen emosional yang akan membuat Anda terhanyut dalam cerita yang tak terlupakan ini.***

LOMBOKINI.com – Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terpilih, H Lalu Muhamad Iqbal dan Hj. Indah Dhamayanti Putri, rencananya akan dilantik secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Istana Negara pada tanggal 20 Februari 2025 mendatang.

Setelah pelantikan, keduanya akan mengikuti Orientasi Kepemimpinan yang akan dilaksanakan pada tanggal 21-28 Februari 2025.

Orientasi kepemimpinan tersebut akan digelar di Glamping Borobudur Internasional Golf, Kota Magelang. Setelah itu, akan dilanjutkan dengan proses coaching online selama dua minggu untuk penyusunan rencana aksi kepala daerah, yang kemudian akan dipaparkan di Jakarta.

Kegiatan orientasi ini hanya diikuti oleh kepala daerah, yakni Gubernur, Wali Kota, dan Bupati. Sementara itu, wakil kepala daerah akan bergabung pada hari kedelapan, yaitu saat mendengarkan pengarahan langsung dari Presiden RI, Prabowo Subianto.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB, Dr. Najamuddin Amy, menyampaikan bahwa telegram dan surat edaran terkait pelantikan serta pembekalan Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) telah resmi diterima.

“Alhamdulillah, telegram dan SE terkait pelantikan dan pembekalan KDH dan WKDH telah resmi kita terima. Insya Allah, sesuai dengan tanggalnya nanti pelantikan dilaksanakan serentak di Istana Kepresidenan Jakarta. Pascadilantik, Gubernur dan Wakil Gubernur akan mengikuti orientasi di Magelang”, kata Doktor Najam dalam keterangan, Jumat, 14 Februari 2025.

Dr. Najamuddin Amy, yang akrab disapa Doktor Najam, juga menjelaskan bahwa persiapan oleh Biro Administrasi Pimpinan (Adpim), Biro Umum, serta Kantor Penghubung telah dilakukan. Dia meminta dukungan dan doa dari masyarakat agar seluruh proses berjalan lancar dan sukses.

“Kita doakan semoga Miq Iqbal dan Umi Dinda (Gubernur dan Wakil Gubernur NTB) yang dilantik minggu depan ini diberikan keafiatan, kesehatan, dan kekuatan, serta dilancarkan seluruh agenda yang telah dipersiapkan untuk mengikuti seluruh proses pelantikan, pembekalan/orientasi hingga kembali ke NTB”, tandasnya.

Orientasi kepala daerah ini merupakan acara pembekalan bagi para kepala daerah terpilih sebagai upaya untuk menyatukan perspektif dan memperkuat koordinasi antarpemimpin. Kegiatan ini diikuti oleh 505 kepala daerah hasil Pilkada 2024.***

LOMBOKINI.com – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mataram turut berperan dalam pembinaan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Mataram melalui kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2025.

Kegiatan ini berlangsung di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tanggal 3-15 Februari 2025.

Orientasi ini diikuti oleh 348 peserta yang terdiri dari tenaga pendidik (guru) dan tenaga kesehatan di lingkungan Pemerintah Kota Mataram. Peserta terbagi menjadi dua gelombang, yaitu Gelombang 1 pada tanggal 3-8 Februari 2025 dengan 174 peserta, dan Gelombang 2 pada tanggal 10-15 Februari 2025 dengan jumlah peserta yang sama.

Komandan Pelatih dari Satpol PP, I Made Agus Dwipayana, menjelaskan bahwa pihaknya ditugaskan untuk membina kedisiplinan peserta orientasi PPPK atas permintaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram.

“Kami dari Satpol PP diberikan tugas oleh BKPSDM Kota Mataram sebagai pembina disiplin dan pengawas dalam orientasi ASN PPPK Kota Mataram gelombang 1 dan 2 tahun 2025”, ujar Made Agus usai kegiatan pembinaan peserta orientasi PPPK, pada Jumat, 14 Februari 2025.

Made Agus menambahkan, jumlah personel Satpol PP yang diterjunkan dalam kegiatan ini sebanyak 4 orang, sesuai dengan Surat Perintah Tugas (SPT) dari BKPSDM Kota Mataram.

“Kami bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan peserta sesuai jadwal yang telah ditetapkan panitia. Selain itu, kami juga memantau perkembangan peserta selama kegiatan berlangsung, termasuk kesehatan, kedisiplinan, dan kegiatan olahraga pagi, dengan menyesuaikan kondisi cuaca”, jelasnya.

Dia berharap, seluruh ASN PPPK yang telah mengikuti orientasi ini dapat menerapkan hasil pembinaan untuk meningkatkan kedisiplinan serta pemahaman akan tugas dan tanggung jawab sebagai ASN.

“Kami berharap orientasi PPPK ini dapat menghasilkan ASN yang berakhlak mulia, bermartabat, bebas dari korupsi, serta memiliki adab dan perilaku yang baik di tengah masyarakat maupun dalam menjalankan tugas pemerintahan,” pungkasnya. ***

LOMBOKINI.com – Mantan Bupati Lombok Timur, Dr. H. Moch. Ali Bin Dachlan, menyoroti pemangkasan anggaran di kabupaten Lombok Timur yang mencapai lebih dari Rp 78 miliar.

Menurutnya, keputusan ini tidak tepat karena yang seharusnya dikurangi adalah pos-pos pengeluaran yang tidak produktif, bukan alokasi dana untuk daerah yang membutuhkan.

“Lombok Timur seharusnya tidak dikurangi. Yang harus dikurangi adalah anggaran yang tidak perlu. Dulu, ratusan miliar bisa dihemat tanpa pemangkasan yang tidak jelas,” kata Ali BD, sapaan akrabnya, Kamis 13 Februari 2025.

Ali BD memberikan contoh anggaran konsumsi makan dan minum yang mencapai Rp 36 miliar. “Saya pernah mengurangi anggaran itu menjadi Rp 10 miliar, sehingga ada penghematan Rp 26 miliar,” ujarnya.

Selain itu, dia juga mengkritik biaya perjalanan dinas yang dianggap berlebihan. Menurut dia, perjalanan dinas sering kali menjadi beban keuangan negara karena tidak hanya mencakup perjalanan ke luar kota, tetapi juga terdapat dalam setiap proyek.

Dia menegaskan bahwa efisiensi yang diharapkan adalah dengan memangkas pengeluaran yang tidak perlu, bukan sekadar mengurangi jumlah proyek.

“Ini bukan sekadar pemangkasan, tetapi efisiensi yang perlu dilakukan secara tepat,” katanya.

Tokoh politik senior itu berharap, dengan kebijakan ini, pemerintah dapat lebih cermat dalam mengelola anggaran negara agar tetap mampu menjalankan program pembangunan tanpa harus menambah utang atau mengorbankan proyek-proyek penting.

“Kita berharap dengan adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah dapat lebih cermat dalam mengelola anggaran negara tanpa harus menambah utang atau mengorbankan proyek-proyek penting,” pungkasnya. ***

LOMBOKINI.com – Sejumlah petani di Desa Sakra, Kecamatan Sakra, kabupaten Lombok Timur, mengeluhkan penjualan pupuk subsidi yang dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Keluhan ini langsung direspon oleh Dinas Pertanian melalui Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Sakra dengan mengadakan pertemuan pada Kamis, 13 Februari 2025.

Dalam pertemuan tersebut, para petani mengungkapkan adanya persekongkolan antara ketua kelompok tani dan pengecer yang menetapkan harga pupuk di atas HET.

Hal ini dibuktikan melalui surat pernyataan yang ditandatangani oleh semua ketua kelompok tani pada 3 Januari 2022, yang menyatakan harga pupuk subsidi Urea dan Phonska sama-sama dihargai Rp 3.000 per kilogram.

Meskipun demikian, petani tidak merasa keberatan asalkan pupuk tetap diterima di lokasi dan sesuai dengan jumlah subsidi yang diberikan pemerintah.

Namun, kenyataannya, para petani mengaku awalnya tidak mengetahui adanya surat pernyataan tersebut. Mereka juga membongkar sistem penebusan pupuk subsidi yang tidak sesuai dengan surat pernyataan, di mana petani harus menebus pupuk langsung ke pengecer dan dipaksa menggunakan skema gandeng dengan pupuk non-subsidi.

“Kita langsung tebus pupuk ke kios pengecer dan kita ambil sendiri. Bahkan, kita dipaksa tebus dengan sistem gandeng dengan pupuk non-subsidi. Kalau tidak gandeng, kita tidak dikasih. Lebih parah lagi, pengecer memberikan tenggat waktu. Kalau kita lewat dari waktu yang sudah ditentukan, kita tidak dapat pupuk,” cerita salah seorang petani usai pertemuan.

PPL Sakra, Safiudin, mengatakan bahwa pertemuan tersebut menghasilkan keputusan penting terkait restrukturisasi kepengurusan kelompok tani.

Pergantian ini kata dia, dilakukan karena kepengurusan lama dinilai sudah tidak produktif, mengingat beberapa pengurus telah berusia lebih dari 90 tahun.

“Keputusan ini disepakati bersama mengingat peran strategis kelompok tani sebagai simpul informasi dan koordinasi antara petani, PPL, dan pihak terkait lainnya,” katanya.

Selain membahas restrukturisasi kepengurusan, salah satu persoalan yang mencuat dalam diskusi adalah harga pupuk yang dijual oleh pengecer dengan harga yang lebih tinggi dari HET.

“Beberapa petani melaporkan bahwa harga pupuk yang seharusnya Rp 225.000 per sak bisa mencapai Rp 300.000 di tingkat pengecer. Meskipun petani bisa menebus pupuk langsung tanpa biaya transportasi tambahan, namun harga tinggi ini tetap menjadi keluhan utama,” ujarnya.

Dikatakannya, PPL sebagai pendamping kelompok tani tidak bisa mengawasi langsung transaksi pupuk antara petani dan pengecer. Namun, pihaknya tetap berupaya memastikan ketersediaan pupuk agar petani tidak mengalami kesulitan dalam budidaya pertanian.

Dalam pertemuan itu juga disinggung bahwa kenaikan harga pupuk di atas HET dapat terjadi jika ada kesepakatan antara kelompok tani dan pengecer, terutama jika dana tambahan tersebut dialokasikan untuk kas kelompok atau biaya transportasi. Namun, mekanisme ini harus dibicarakan lebih lanjut agar tidak merugikan petani.

Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan kelompok tani bisa semakin solid dalam mengelola pertanian dan menghadapi tantangan terkait distribusi pupuk dan kebutuhan pertanian lainnya.***

LOMBOKINI.com – Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menyiapkan puluhan penasihat hukum (PH) untuk mendampingi mantan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Rosiady Husaini Sayuti, dalam kasus yang sedang dihadapinya.

“Beliau (Bang Ros_red), adalah anggota Majelis Pakar KAHMI NTB, sehingga kami berkewajiban memberikan bantuan hukum. Sampai hari ini, pada Kamis, 13 Februari 2025 pukul 17.00 WITA, sudah ada 78 pengacara yang mendaftar untuk memberikan dukungan”, tegas ketua MW KAHMI, Lalu Winengan, salah satu koordinator tim.

Winengan, yang juga mantan Sekretaris PW NU NTB, menambahkan bahwa koordinasi telah dilakukan dengan Badan Koordinasi Nasional Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (Bakornas LKBHMI) PB HMI serta Lembaga Bantuan Hukum Majelis Nasional KAHMI.

“Insya Allah, Bang Ros tidak akan sendiri. Adik-adik HMI dari Majelis Daerah dan Majelis Wilayah juga turut bergerak. KAHMI yakin beliau adalah orang baik, dan kemungkinan ini hanya masalah administratif,” jelasnya.

Sementara itu, Koordinator Tim Pembela Hukum Yakusa MW KAHMI NTB, Hariadi Rahman, menyatakan bahwa seluruh alumni HMI yang berprofesi sebagai advokat telah dikonsolidasikan.

Menurutnya, mayoritas alumni sepakat untuk memberikan pembelaan maksimal dalam kasus yang menimpa senior KAHMI tersebut.

“Dalam waktu dekat, kami akan mengadakan rapat maraton untuk membahas dan mengkaji kasus ini secara komprehensif, termasuk kemungkinan mengajukan praperadilan terkait penetapan Bang Ros sebagai tersangka,” tegas Hariadi. ***

LOMBOKINI.com – Penghematan anggaran yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto terus menjadi perbincangan publik.

Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.

Kebijakan ini bertujuan untuk menghemat anggaran negara hingga Rp 306,69 triliun melalui efisiensi belanja di kementerian dan lembaga pemerintah.

Merespons hal ini, politisi senior Dr. Moch. Ali Bin Dachlan yang akrab dipanggil Ali BD, mengatakan bahwa penghematan anggaran seharusnya tidak dilakukan dengan cara memangkas proyek-proyek strategis, melainkan dengan menghilangkan pos-pos pengeluaran yang tidak esensial.

“Penghematan itu maksudnya memilih prioritas, bukan mengurangi proyek”, kata Ali BD kepada media di Lombok Timur, Rabu 12 Februari 2925.

Menurut mantan bupati Lombok Timur dua periode itu, efisiensi anggaran dapat dicapai dengan memangkas pengeluaran yang tidak produktif, seperti biaya perjalanan dinas, rapat-rapat, konsumsi dalam acara pemerintahan, serta pengeluaran seremonial yang berlebihan.

Selain itu, praktik mark-up anggaran yang masih marak terjadi di berbagai proyek juga perlu dihentikan.

Ali BD menegaskan bahwa jika penghematan dilakukan dengan tepat, pemerintah tidak perlu lagi mengajukan utang dalam penyusunan APBN 2025.

Namun, dia menilai bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya dipahami oleh para menteri yang bertanggung jawab atas perumusan anggaran.

“Sebenarnya bukan mengurangi proyeknya, tetapi para menteri ini tidak bisa merumuskan kebijakan Presiden dengan benar. Mereka harus memahami bahwa yang perlu dikurangi adalah pengeluaran yang tidak penting, bukan proyek strategis,” pungkasnya.***

LOMBOKINI.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menyatakan komitmen penuhnya untuk mendukung Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTB dalam Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Dukungan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) guna mewujudkan visi NTB Emas 2045.

Sekretaris Daerah NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, menekankan pentingnya upaya penurunan angka kasus narkoba secara signifikan di wilayah tersebut. Hal ini disampaikan saat menerima kunjungan silaturahmi dari Kepala BNNP NTB, Brigjen Pol. Marjuki, S.I.K., M.Si, pada Rabu, 12 Februari 2025.

“Kita harus menurunkan secara signifikan angka kasus narkoba dan masalah terkait lainnya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sekda NTB menyoroti pentingnya kewaspadaan masyarakat, mengingat NTB merupakan daerah wisata dan salah satu penyumbang terbesar pekerja migran Indonesia (PMI). Kedua faktor ini meningkatkan kerentanan wilayah terhadap penyebaran narkoba.

“Kita perlu mengedukasi masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungannya. Jangan sampai terjadi pembiaran yang justru membuat masalah semakin parah dan sulit diatasi,” tambah Miq Gita sapaan akrab Sekda NTB.

Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemprov NTB telah menjalankan program Desa Bersih dari Narkoba (Desa Bersinar) sejak 2019.

Dia menegaskan bahwa keberhasilan program ini memerlukan kolaborasi, sinergi, dan inovasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut, Sekda NTB juga menyatakan kesediaan Pemprov NTB untuk menyediakan aset daerah sebagai tempat rehabilitasi bagi penyintas narkoba.

Pemprov juga akan memfasilitasi mereka melalui Balai Latihan Kerja (BLK) agar dapat memperoleh keterampilan yang bermanfaat untuk membangun kehidupan yang lebih baik.

Dukungan Pemprov NTB ini diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba, sekaligus mendorong terciptanya masyarakat NTB yang sehat, produktif, dan siap menyongsong NTB Emas 2045.***

LOMBOKINI.com – Lalu lintas di Jalan Labuhan Lombok-Mataram, Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), dialihkan pada hari ini, Kamis 13/2/2025.

Pengalihan ini dilakukan sehubungan dengan kegiatan Pawai Adat Sasak dalam rangka memperingati ulang tahun Yayasan Maraqitta’limat.

Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Wanasaba, Iptu Lalu Muhamad Ihsan, menjelaskan bahwa pengalihan lalu lintas ini bertujuan untuk mengurai kemacetan yang diprediksi akan terjadi akibat kegiatan pawai.

“Kami melakukan pengalihan untuk mengantisipasi kemacetan karena adanya kegiatan Pawai Adat Sasak Yayasan Maraqitta’limat,” ujarnya pada Rabu, 12 Februari 2025.

Pengalihan arus lalu lintas akan berlangsung mulai pukul 12.00 WITA hingga 18.00 WITA. “Pengalihan lalu lintas akan disesuaikan dengan jumlah peserta yang berpartisipasi dan tingkat kepadatan lalu lintas,” tambah Ihsan.

Berikut adalah rute pengalihan yang diberlakukan:

1. Pengendara dari arah Kota Mataram menuju Pelabuhan Kayangan akan dialihkan melalui Jalan Baru Lenek ke Jalan Korleko hingga ke Pringgabaya. Alternatif lainnya adalah lurus di pertigaan Aikmel-Suela hingga ke Pringgabaya.
2. Pengendara dari arah Pelabuhan Kayangan menuju Kota Mataram akan dialihkan dengan belok kanan di Pringgabaya-Suela hingga ke Aikmel. Alternatif lainnya adalah lurus di pertigaan Pohgading Pringgabaya-Korleko hingga ke Jalan Baru Lenek.

Kapolsek Wanasaba menegaskan bahwa seluruh anggota kepolisian di Polsek Wanasaba dan Polres akan dikerahkan untuk mengatur lalu lintas.

“Kami memprediksi kondisi lalu lintas akan sangat padat, karena acara ini berlangsung hingga sore hari,” pungkasnya.

Masyarakat diharapkan mematuhi arahan petugas dan memilih rute alternatif yang telah disediakan guna menghindari kemacetan. ***

LOMBOKONI.com – Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hassanudin, menekankan pentingnya mengikuti pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.

Hal ini disampaikan dalam pembukaan kickoff meeting Forum Perangkat Daerah untuk penyusunan awal RPJMD NTB di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), pada Rabu, 12 Februari 2025.

“Pedoman penyusunan RPJMD dari Kementerian Dalam Negeri bersifat homogen, sehingga karakteristik daerah yang berbeda-beda harus disikapi dengan baik,” kata Hassanudin.

Pj Gubernur juga menegaskan bahwa dalam situasi efisiensi anggaran, fokus pembangunan harus berorientasi pada program (program oriented), bukan pada anggaran (budget oriented).

Dia memaparkan tiga fokus utama pembangunan NTB, yaitu pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pengembangan NTB sebagai destinasi wisata dunia.

Selain itu, kata dia, lima visi sasaran pembangunan meliputi peningkatan pendapatan per kapita, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pencapaian nol emisi dan pengurangan efek rumah kaca, serta kepemimpinan daerah.

Pj Gubernur Hassanudin menambahkan, pembangunan yang berorientasi pada desa memerlukan validasi data mikro yang akurat untuk merumuskan target yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Hal ini juga memerlukan pemahaman mendalam terhadap dokumen perencanaan dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota.

Sementara itu, Kepala Bappeda NTB, H. Iswandi, mengatakan bahwa tim transisi pemerintahan baru telah mengidentifikasi tujuh misi strategis, sepuluh program unggulan, dan 19 kegiatan prioritas daerah yang tercakup dalam 106 kegiatan strategis dalam rancangan dokumen RPJMD.

“Rancangan dokumen ini akan kita bahas bersama dalam musyawarah rencana pembangunan setelah kickoff meeting ini,” jelas Iswandi.

Sepuluh program unggulan pemerintah provinsi NTB untuk lima tahun ke depan meliputi:
1. NTB Sehat dan Cerdas
2. Desa Berdaya
3. NTB Inklusif
4. NTB Agro Maritim
5. Pariwisata NTB Berkualitas
6. E-Mania (Ekraf Mendunia)
7. NTB Terampil dan Tangkas
8. NTB Lestari Berkelanjutan
9. NTB Good and Smart Governance
10. NTB Connected

Iswandi juga memaparkan capaian NTB dalam dua dekade terakhir, di mana Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB baru mencapai separuh dari target, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih rendah, Indeks Risiko Penanganan Bencana masih berada di zona merah, serta kapasitas fiskal tiga kabupaten/kota yang masih perlu ditingkatkan.

“Dengan fokus pada program-program strategis dan validasi data yang akurat, kita berharap dapat mencapai target pembangunan yang lebih baik dalam periode RPJMD 2025-2029”, tutup Iswandi.***

LOMBOKINI.com – Dalam upaya menyelaraskan pandangan dan langkah strategis, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar rapat analisis dan evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Forkopimda NTB dan berlangsung di Ruang Rapat Anggrek, Setda NTB, pada Rabu, 12 Februari 2025.

Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Gita Ariadi, yang memimpin rapat tersebut, menegaskan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk menciptakan kesamaan persepsi dan langkah konkret dalam memaksimalkan program MBG.

“Melalui rapat ini, kita bersinergi untuk memastikan program MBG berjalan sesuai harapan bersama,” ujar Miq Gita, sapaan akrab Sekda NTB.

Miq Gita juga mengungkapkan bahwa NTB telah memiliki Command Center khusus untuk program MBG, serta 38 dapur umum yang tersebar di 10 kabupaten/kota.

“Saat ini, 37 dapur umum aktif menyelenggarakan program MBG setelah satu dapur mengundurkan diri. Kami akan terus memantau kondisi lapangan dengan melakukan kunjungan ke dapur-dapur tersebut,” jelasnya.

Lebih lanjut, Miq Gita menyampaikan bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah mengeluarkan edaran tentang tujuh kegiatan daerah yang harus diprioritaskan, salah satunya adalah program makan bergizi gratis.

“Mendagri menegaskan bahwa partisipasi pemerintah daerah dalam MBG akan meningkatkan elektabilitas dan kesehatan anak,” tambahnya.

Perwakilan Kabinda NTB mengatakan bahwa dari 37 dapur umum yang terdaftar, sebanyak 17 dapur telah menyatakan kesiapan mereka.

“Para pemilik dapur umum masih menggunakan dana pribadi untuk operasional. Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi yang matang sangat diperlukan agar program ini memberikan hasil yang optimal,” ujarnya.

Sekda NTB berharap agar semua pihak dapat segera melakukan akselerasi di lapangan untuk memastikan keberhasilan program MBG.

“Kita harus bergerak cepat dan memastikan semua kebutuhan terpenuhi”, pungkasnya.***

LOMBOKINI.com – Bencana banjir melanda Kabupaten Lombok Barat setelah hujan deras mengguyur pada Senin, 10 Februari 2025. Akibatnya, sungai dan drainase meluap, merendam permukiman warga dan fasilitas umum hingga ketinggian 70 sentimeter.

Tiga kecamatan terdampak, meliputi Labuapi, Gerung, dan Kediri. Beberapa desa yang terendam banjir antara lain Desa Perampuan, Kuranji, Kuranji Dalang, Karang Bongkot, Bajur, dan Talaga Waru di Kecamatan Labuapi; Dusun Jeranjang di Kecamatan Gerung; serta Desa Jagaraga Indah, Banyumulek, dan Kediri Selatan di Kecamatan Kediri.

Sebanyak 1.500 kepala keluarga (KK) terdampak banjir, dan jumlah pengungsi masih dalam pendataan. Beberapa lokasi pengungsian telah didirikan di sejumlah desa terdampak.

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah menetapkan status tanggap darurat selama 30 hari, mulai dari 15 Januari hingga 13 Februari 2025.

Kementerian Sosial RI melalui Sentra Paramitha Mataram bergerak cepat menyalurkan bantuan logistik senilai Rp 333.670.550. Bantuan ini terdiri dari makanan anak, selimut, peralatan dapur, tenda gulung, kasur, dan makanan siap saji.

Plt. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kementerian Sosial, Masyrani Mansyur, memastikan bantuan telah dikirim dan akan segera didistribusikan kepada warga terdampak.

Pihaknya juga terus memantau kondisi lapangan untuk memastikan penanganan berjalan optimal. Hingga Selasa (11/2), banjir masih menggenangi beberapa titik permukiman.

Namun, layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga terdampak terus berjalan, didukung oleh berbagai pihak, termasuk Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi NTB, Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat, Tagana, TNI-Polri, dan instansi terkait lainnya.***

LOMBOKINI.com – Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur, HM Juaini Taofik, mengatakan Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Timur akan menyelesaikan pembayaran utang jatuh tempo (ujat) sebelum pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Pj Bupati menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kewajiban pembayaran hutang daerah sebelum serah terima jabatan kepada kepala daerah yang baru.

“Seluruhnya harus dapat segera dituntaskan sebelum pelantikan kepala daerah terpilih,” tegasnya saat memimpin rapat koordinasi di Rupatama 1 Kantor Bupati pada Senin, 10 Februari 2025.

Dia menyebutkan bahwa utang jatuh tempo Pemda Lombok Timur yang tersisa saat ini berjumlah belasan miliar rupiah. Juani Taofik, memastikan bahwa seluruh utang tersebut akan dibayarkan dan dilunasi pada akhir pekan ini.

“Hujat sisa 17 M, kami akan bayar dan tuntas akhir pekan ini,” ujarnya.

Selain fokus pada pembayaran hutang, Pj Bupati juga mengingatkan seluruh jajaran Pemda Lombok Timur untuk menyelesaikan berbagai urusan administrasi sebelum pelantikan kepala daerah terpilih.

Beberapa hal yang menjadi perhatiannya adalah penuntasan analisa jabatan dan analisis beban kerja, serta tahapan pengadaan barang dan jasa.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Timur, H. Hasni, menambahkan bahwa kas daerah saat ini dalam kondisi yang cukup untuk mempercepat pembayaran hutang jatuh tempo tahun 2024.

Hasni juga menyebutkan bahwa sebagian besar hutang telah berhasil dibayarkan.
“Sebagian besar hujat telah dibayarkan,” jelasnya.

Hasni mengimbau kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan agar proses pembayaran hutang dapat berjalan lancar dan tepat waktu.***

LOMBOKINI.com – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) terpilih, Lalu Muhammad Iqbal, berencana untuk mengembangkan sektor pertanian, agroforestri, dan peternakan sapi guna meningkatkan perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat.

Miq Iqbal, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa pengembangan sektor-sektor tersebut akan menjadi prioritas utama dalam kepemimpinannya.

Beberapa komoditas non-tambang dari NTB telah menarik minat pasar luar negeri, dan hal ini akan terus didorong untuk meningkatkan volume ekspor.

“Nusa Tenggara Barat memiliki potensi besar di sektor peternakan sapi, pertanian dan agroforestri”, ujarnya kepada media, Senin 10 Februari 2025.

Dia berkomitmen untuk bekerja sama dengan para petani dan pelaku usaha guna meningkatkan produksi dan kualitas komoditas unggulan daerah.

Secara khusus, Iqbal menyoroti pentingnya pengembangan sektor peternakan sapi. Dia berencana membangun ekosistem peternakan yang komprehensif, mulai dari pembenihan, penyediaan pakan, penggemukan, pemotongan, hingga pemasaran.

“Kami ingin menciptakan ekosistem peternakan yang berkelanjutan dari hulu hingga hilir,” jelasnya.

Untuk mewujudkan potensi tersebut, kata dia, Pemprov NTB akan mengundang para investor untuk berpartisipasi dalam pengembangan sektor-sektor unggulan.

Iqbal yakin bahwa dengan investasi yang tepat, NTB dapat menjadi daerah yang semakin maju dan sejahtera melalui pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal.

“Kami akan terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif di NTB,” kata Iqbal. “Kami percaya bahwa dengan dukungan dari para investor, kita dapat mengembangkan sektor pertanian, agroforestri, dan peternakan sapi menjadi lebih maju,” tambahnya.

Miq Iqbal menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam pengembangan sektor-sektor unggulan NTB. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama membangun daerah yang lebih baik.

“Kita ingin NTB menjadi daerah yang maju dan sejahtera, dan kami yakin bahwa kita dapat mencapai tujuan ini bersama-sama,” katanya.***

LOMBOKINI.com – Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia akan menggelar Sidang Isbat (penetapan) awal Ramadan 1446 Hijriah pada Jumat, 28 Februari 2025. Sidang ini bertujuan untuk menentukan awal bulan suci Ramadan bagi umat Islam di Indonesia.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad, mengatakan bahwa sidang isbat akan dilaksanakan di Auditorium H.M. Rasjidi, Kementerian Agama, Jakarta Pusat, aakan dipimpin langsung oleh Menteri Agama dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait.

“Seperti tahun-tahun sebelumnya, sidang ini akan dihadiri oleh perwakilan ormas Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), ahli falak, serta perwakilan dari DPR dan Mahkamah Agung,” ujarnya dalam keterangan pers di Jakarta, dilansir Lombokini.com dari kemenag.go.id, Senin 10 Februari 2025.

Abu Rokhmad menambahkan bahwa sidang isbat akan melibatkan tiga rangkaian utama. Pertama, pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi. Kedua, verifikasi hasil rukyatul hilal (pengamatan bulan sabit) dari berbagai titik pemantauan di seluruh Indonesia.

“Ketiga, musyawarah dan pengambilan keputusan yang akan diumumkan kepada publik,” jelasnya.

Dia juga mengajak seluruh umat Islam di Indonesia untuk menunggu hasil sidang isbat dan pengumuman resmi dari pemerintah terkait awal Ramadan 1446 H. Hal ini sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.

“Kita berharap umat Islam di Indonesia bisa mengawali Ramadan tahun ini secara bersama-sama,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah (Urais Binsyar) pada Ditjen Bimas Islam Kemenag, Arsad Hidayat, menyampaikan bahwa berdasarkan data hisab, ijtimak (konjungsi bulan-matahari) awal Ramadan 1446 H akan terjadi pada Jumat, 28 Februari 2025, sekitar pukul 07.44 WIB. Pada hari yang sama, ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah berada di atas ufuk, dengan kisaran antara 3° 5,91’ hingga 4° 40,96’, dan sudut elongasi antara 4° 47,03’ hingga 6° 24,14’.

“Dengan kriteria ini, secara astronomi, ada indikasi kuat bahwa hilal akan terlihat,” jelas Arsad.

Da menegaskan bahwa hasil sidang isbat akan menjadi acuan resmi bagi umat Islam di Indonesia dalam memulai ibadah puasa Ramadan.***

LOMBOKINI.com – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram menyelenggarakan Orientasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Gelombang ke-2.

Kegiatan ini berlangsung di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan diikuti oleh 348 peserta yang terdiri dari tenaga kesehatan dan tenaga pendidik (guru) di lingkup pemerintah kota Mataram.

Orientasi ini terbagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama telah dilaksanakan pada tanggal 3-8 Februari 2025 dengan jumlah peserta sebanyak 174 orang. Sementara itu, Gelombang ke-2 berlangsung pada tanggal 10-15 Februari 2025 dengan jumlah peserta yang sama, yaitu 174 orang.

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku PPPK sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berahlak, berkinerja, berdaya saing, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Selain itu, orientasi ini juga bertujuan untuk memperkuat pemahaman peserta terhadap tugas pokok dan fungsi mereka sebagai ASN, baik sebagai tenaga kesehatan (Nakes) maupun tenaga pendidik (guru).

Analis SDM Aparatur Ahli Muda BPSDMD Provinsi NTB sekaligus Widiaswara Orientasi PPPK, Zulkifli, menekankan bahwa setiap ASN memiliki kewajiban yang harus ditunaikan sebagai abdi negara.

“Diantara kewajiban ASN adalah menjunjung tinggi, setia, dan taat pada Pancasila dan UUD 1945. Mereka juga harus siap ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia sesuai dengan kebutuhan”, katanya.

Selain memiliki jiwa Pancasila, lanjut Zulkifli, ASN juga harus memiliki kemampuan literasi digital. Kemampuan ini mencakup pengetahuan, pemahaman, dan penggunaan perangkat keras serta lunak teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari.

“Dalam konteks literasi digital, setiap ASN harus memiliki kemampuan empat hal, yaitu Digital Skill, Digital Culture, Digital Ethics, dan Digital Safety”, jelasnya.

Zulkifli menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, setiap ASN harus BerAKHLAK, yaitu Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai-nilai ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para ASN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.***

LOMBOKINI.com – Sebagai bentuk kepedulian terhadap krisis lingkungan yang kian mengkhawatirkan, Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM) bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan jaringan komunitas lingkungan di Lombok Timur (Lotim) menggelar kampanye publik untuk mengajak masyarakat lebih peduli terhadap isu lingkungan.

Kegiatan ini digelar pada Ahad, 9 Februari 2025, di alun-alun kota Selong, Lombok Timur, dengan fokus utama pada dampak pengelolaan sumber daya alam yang tidak bijak, terutama maraknya aktivitas tambang ilegal di wilayah Lombok Timur.

Direktur Eksekutif WALHI NTB, Amri Nuryadin, menjelaskan bahwa kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak perubahan iklim dan eksploitasi lingkungan yang berlebihan.

“Kita semua melihat, mengetahui, dan merasakan dampak dari perubahan iklim yang semakin ekstrem. Ini meningkatkan frekuensi bencana hidrometeorologi di Lombok Timur, seperti banjir bandang, tanah longsor, dan abrasi pantai. Bencana ini mengancam permukiman, infrastruktur, serta mata pencaharian masyarakat,” jelas Amri.

Dia menegaskan bahwa ancaman ini bukan hanya fenomena alam semata, melainkan juga bencana ekologis yang dipicu oleh eksploitasi lingkungan, terutama akibat tambang ilegal galian C. Salah satu contohnya adalah aktivitas tambang di Kecamatan Pringgabaya yang telah menyebabkan degradasi lingkungan yang parah.

Eksploitasi tanah dan batuan dalam skala besar memicu erosi, menghilangkan daerah resapan air, dan mengubah jalur sungai. Akibatnya, sedimentasi meningkat, risiko banjir bandang bertambah besar, dan keseimbangan ekosistem terganggu.

“Jika hal ini dibiarkan tanpa tindakan, dampaknya akan semakin meluas, tidak hanya di lokasi tambang, tetapi juga hingga daerah hilir dan pesisir,” tegas Amri.

Koordinator Program Adaptasi Perubahan Iklim dan Kebencanaan LPSDM, M. Azri Imanuddin, menyampaikan bahwa kampanye ini melibatkan berbagai aksi kreatif, seperti long march, orasi publik, pembagian leaflet, serta live music performance.

Azri mengajak seluruh masyarakat untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sumber daya alam sebagai sumber kehidupan.

“Mari kita semua peduli terhadap pengelolaan lingkungan sumber daya alam sebagai sumber penghidupan seluruh makhluk di bumi ini. Kelola bumi dengan bijaksana dan adil agar keberlanjutan alam untuk anak cucu mendatang tetap terjaga,” pungkas Azri.***

LOMBOKINI.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memimpin pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Dalam pidatonya di Istora Senayan, Jakarta, pada Rabu 5 Februari 2025, Prabowo mengatakan tidak akan ragu untuk melakukan reshuffle kabinet jika ada anggota jajarannya yang dinilai tidak bekerja untuk rakyat.

“Jadi saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa dan rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” tegas Presiden Prabowo dilansir Lombokini.com dari laman presidenri.go.id.

Prabowo menjelaskan selama 100 hari pertama pemerintahannya, dia telah memberikan peringatan berkali-kali kepada seluruh jajaran kabinet. Setelah masa 100 hari tersebut berlalu, dia menegaskan akan menindak tegas siapa pun yang melanggar prinsip-prinsip pemerintahan bersih.

“100 hari pertama saya sudah beri peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang tidak mau ikut dengan tuntutan rakyat, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak,” kata Prabowo dalam acara puncak Hari Lahir Nahdlatul Ulama ke-102.

Presiden Prabowo juga mengajak seluruh pihak untuk mendukung program-program kesejahteraan rakyat. Namun, dia mengingatkan jika masih ditemukan praktik korupsi yang menghambat program-program tersebut, dia tidak akan segan untuk mengambil tindakan tegas.

“Saudara-saudara, 100 hari pertama kami akan baik dalam arti, saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan kepada seluruh aparat dan institusi: bersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan,” tegas Presiden.

Lebih lanjut, Prabowo mengingatkan seluruh anggota Kabinet Merah Putih untuk bekerja secara serius dan mewujudkan pemerintahan yang bersih serta bebas dari penyelewengan.

“Sekarang kita harus berani. Saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan Kabinet Merah Putih untuk berani mengoreksi diri dan membangun pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi,” tegas Prabowo. ***

LOMBOKINI.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Selong mengadakan kegiatan silaturahmi kader, yasinan, zikir, dan do’a di sekretariat HMI Cabang Selong pada Rabu 5 Februari 2025.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian acara menyambut Milad HMI ke-78, yang diawali dengan Basic Training (LK-1) sebelumnya.

Kegiatan yasinan, zikir, dan do’a ini dihadiri oleh jajaran MPKPC HMI Cabang Selong, sebagai bentuk refleksi perjuangan pendiri HMI dari sisi keislaman.

Ketua Umum HMI Cabang Selong, Muhammad Junaidi, mengatakan pentingnya bersyukur dan menghargai perjuangan Lafran Pane, pendiri HMI, yang telah menciptakan wadah bagi kader-kader Islam untuk berkumpul dan berkontribusi bagi umat dan bangsa.

Junaidi juga mengimbau seluruh komisariat di bawah HMI Cabang Selong untuk merayakan Milad HMI ke-78 dengan kegiatan positif, seperti membuat lapak baca.

Sementara itu, perwakilan MPKPC, Mukhtar Kholidi, mengingatkan kader HMI untuk tidak lari dari tanggung jawab dan kewajiban sebagai bagian dari organisasi.

Sebagai puncak perayaan Milad HMI ke-78, HMI Cabang Selong telah menyiapkan acara besar yang akan digelar pada Sabtu, 08 Februari 2025, di aula Kemenag Lombok Timur. ***